Deklarasi Menjelang Pemilu

PAGI 20 Oktober lalu, Golongan Karya berusia 12 tahun. Kalau anak "baru keluar dari sekolah dasar", kata Amir Murtono SH, Ketua DPP Golkar. Meskipun, itu disebut oleh Amir Murtono sebagai awal dari "bangkit kembali dan mengatur dirinya serta berperan sebagai kekuatan sosial politik". Sebab, kata Amir pula, "sebenarnya umur golongan karya sama dengan umur kemerdekaan". Hanya peranan itu disebutnya sebagai surut dan bahkan hampir tenggelam dalam sistim pemerintahan yang sama sekali bertentangan dengan UUD 45. Padahal, "eksistensi Golkar manunggal ajur-ajer (bersatu sampai luluh) dengan UUD 45", katanya lagi. Pernyataan Politik Yang lebih menarik, barangkali 2 acara yang mendahului pesta ulang tahun itu. Yakni, rapat pimpinan paripurna ke III selama 2 hari sejak 15 Oktober yang kemudian dilanjutkan dengan raker Bapilu ke II. Yang dibahas di kedua acara itu adalah menegaskan peranan Golkar sebagai wadah kekuatan gerak dan kreativitas. Sebab, mengutip pidato Presiden IG Agustus lalu di depan sidang DPR, Amir Murtono menyebut Pemilu "boleh saja menjadi pertarungan besar antara gagasan-gagasan dan rencana-rencana dalam membangun bangsa". Maka, buat mempersiapkan bahan untuk bertarung, rapim ke III di Surabaya ini menelorkan deklarasi pembangunan. Lalu Amir Murtono menyebut pernyataan politik Golkar yang merupakan inti dari deklarasi itu. Kepada pers seusai resepsi Amir Murtono menyebut pernyataan politik itu memang baru pokok-pokok pikiran. "Waktu yang sempit tak mungkin mengkover masalah secara kedalaman", kilahnya sembari mengangkat pantatnya sedikit. Sekurang-kurangnya pernyataan politik yang setebal 7 halaman itu mengandung 17 pokok pikiran. Yakni di antaranya yang menonjol: soal penghapusan SPP, peningkatan gaji pegawai plus penyempurnaan sistimnya, pengaturan jenis industri dan kebijaksanaan impor, perbaikan nasib golongan ekonomi lemah, birokrasi dan korupsi serta komersialisasi jabatan. Amir Murtono mengakui ada sesuatu yang tak betul seperti diungkapkan: birokrasi yang berlebih-lebihan, manipulasi dan korupsi adalah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan dan gairah pembangunan" Tapi adakah itu termasuk komersialisasi jabatan? Ia tak menjawab langsung, sebab "sulit mencari rumusnya". Kalau definisinya tak jelas, "unsur yang mau ditanggulangi tak pasti", katanya, "saya kuatir jadi tuduh menuduh". Sementara itu sistim kontrol di Indonesia adalah "sesuatu hal yang masing-masing merasa segan", tukasnya sembari tertawa kecil. Amir Murtono tak mengelak, kalau Rapim, Raker dan HUT ini disebut sebagai "mempersiapkan diri menjelang Pemilu". Adakah Golkar yakin bakal menang? "Menang atau kalah terserah pemilih", katanya. Tapi, tarjet minimalnya adalah mempertahankan hasil pemilu 1971. Ini, "bagi kami sudab berat", katanya. Lantaran "meraih kemenangan lebih gampang daripada mempertahankannya". Mungkin Golkar memang ingin menambah beberapa kursi lagi. Tapi, "kami tak pernah over maupun under estimate", kata Amir Murtono, "cuma antusias saja".