Demokrat Bantah Klaim Luhut soal Dukungan Tunda Pemilu 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan membantah pernyataan terbaru Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyebut pendukung Demokrat, juga Gerindra, dan PDI Perjuangan, mendukung penundaan Pemilu 2024.

Syarief menegaskan bahwa pemilih Partai Demokrat dan partainya sendiri tegas menolak Pemilu 2024 ditunda. Sebab, ide penundaan Pemilu dianggap merusak, menghancurkan sistem demokrasi, serta merampas hak kedaulatan rakyat.

"Siapa yang percaya sesuatu yang merusak demokrasi? rakyat tahu itu dan rakyat tahu pemilu setiap 5 tahun itu haknya," kata Wakil Ketua MPR ini melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Maret 2022.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Alasannya yaitu karena adanya stagnasi ekonomi selama pandemi Covid-19.

Adapun pernyataan Luhut disampaikan saat hadir di sebuah acara youtube Deddy Corbuzier. Luhut mengklaim data dukungan Pemilu 2024 ini diperoleh dari analisis big data.

Sementara, Partai Gerindra sebelumnya juga menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 ini. Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, mengatakan pihaknya berjanji menghormati konstitusi.

"Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat," kata Dahnil lewat rekaman video pada Selasa, 1 Maret 2022.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menyebut hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) semakin mengukuhkan sikap partainya menolak usul penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Hasil survei LSI menunjukkan mayoritas masyarakat menolak usul tersebut dengan alasan apapun.

"Dari survei LSI sangat jelas dan tidak perlu diragukan, PDIP kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu. Baik dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan Ibu Kota Negara," ujar Hasto dalam diskusi daring, Kamis, 3 Maret 2022.