Dengan minyak yang merosot

SEKALIPUN resminya Pelita III baru mulai April tahun depan, namun Presiden Soeharto sudah memaparkan garis besar yang akan menjadi sasarannya. Dari pidato kenegaraannya di depan DPR, 16 Agustus, jelaslah bahwa gambaran ekonomi Indonesia sudah tak secerah lima atau sepuluh tahun lalu. Presiden menggambarkan perobahan strukturil yang akan terjadi di bidang APBN sebagai akibat merosotnya peranan minyak dalam penerimaan negara. Dikatakannya bahwa penerimaan minyak diperkirakan tidak akan meningkat atau meningkat dengan sedikit sekali. Jelaslah bahwa zaman keemasan minyak ini agaknya sudah berakhir bagi Indonesia. Dan kalau APBN mesti memenuhi kebutuhan pembangunan yang makin bertambah, maka peningkatan sumber lain harus dikembangkan. Ancaman terhadap minyak Indonesia ini memang sudah berlangsung beberapa waktu dan dari beberapa sumber. Di Jepang dan pantai barat AS, yang selama ini merupakan pasaran utama minyak Indonesia, saingan minyak dari RRC dan Alaska makin menggeser minyak Indonesia. Ini belum termasuk usaha RRC untuk melakukan eksplotasi minyaknya. RRC baru-baru ini telah melakukan pendekatan dengan empat perusahaan minyak raksasa AS -- Pennzoil, Exxon, Union Oil dan Philips Petroleum -- untuk menggali sumber minyaknya di lepas pantai. Bila terlaksana kelak, ia bisa menarik investasi sebesar US$50 milyar dari sekawan perusahaan minyak tersebut. Sumber minyak RRC diperkirakan berjumlah sampai 20 milyar barrel, sekitar 13, 3% dari sumber minyak Arab Saudi. Di samping saingan seperti ini, maka usaha penghematan dan konservasi energi yang dilakukan oleh negaranegara industri memang akan mengurangi permintaan mereka terhadap minyak. Selama lima tahun terakhir ini. penerimaan minyak merupakan 75 sampai 80% penerimaan dalam negeri. Pada APBN 78/79 sekarang ini, penerimaan dalam negeri diperkirakan akan mencapai Rp 2808 milyar, Rp 2067 milyar di antaranya akan berasal dari pajak perseroan minyak. Dan tahun ini penerimaan minyak hanya akan naik 6%, tahun sebehmnya naik 20%. Dengan demikian maka sumber nonminyak terutama yang berasal dari pajak pendapatan dan perseroan harus meningkat. Menurut Presiden jumlah penerimaan pajak ini ditambah dengan hasil gas cair alam (LNG) akan melebihi penerimaan minyak selama Pelita III ini. Hak Swasta Fokus lainnya dalam pidato kenegaraan tersebut adalah pola investasi yang akan terjadi selama Pelita III nanti. Menurut Presiden, dalam Pelita III nanti akan diadakan penelitian yang cermat atas pola investasi dan pemilihan teknologi yang tepat hingga produksi nasional dapat meningkat dengan biaya investasi yang sekecil mungkin. Ini adalah masalah apa yang oleh ekonom disebut rasio antara pertambahan investasi dan hasil (ICOR), yang angkanya bisa dijadikan ukuran sejauh mana investasi memberi hasil dengan efisien. Kenaikan produk domestik bruto Indonesia sejak 1974 adalah Rp 2403 milyar pada nilai konstan 1973, dan untuk memperoleh kenaikan pendapatan tersebut telah diperlukan pembentukan modal domestik bruto sebear Rp 7209 milyar, yang berarti bahwa ICOR untuk Indonesia adalah sekitar 3. Oleh beberapa ekonom ini dianggap terlau tinggi. Memang banyak yang tak puas dengan pola investasi yang terjadi selama ini. Biayanya mahal, sifatnya padat modal, kurang sekali menyerap tenaga kera, dan masa tenggangnya sampai menghasilkan produksi terlalu lama. Di samping itu kebanyakan investasi berorientasi pada pelayanan konsumen kelas menengah dan tinggi di kota-kota. Kebijaksanaan apa pun yang akan dilakukan pemerintah di bidang investasi nanti harus mengingat bahwa kini lebih dari 1 juta tenaga kerja mengalir ke pasar tiap tahun: suatu beban yang luar biasa bila tak bisa diserap oleh investasi. Sayangnya, seperti dikatakan Presiden, investasi pemerintah pusat selama Pelita III nanti akan memegang peranan yang lebih kecil jika dibanding peranannya selama Pelita II. Ini berarti sebagian besar investasi harus berasal dari sektor swasta, baik nasional maupun asing. Dilemma yang akan dihadapi pemerintah nanti dengan sendirinya adalah bagaimana pemerintah akan mengarahkan investasi swasta ini ke arah yang dikehendaki, tapi di lain pihak tetap memberi hak kepada swasta untuk memperoleh laba yang cukup merangsang.