Terbelit Pengganti Risma

DI antara puluhan nama pasangan calon kepala daerah yang diumumkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada sejumlah daerah yang calonnya belum dirilis. Salah satunya Surabaya. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan tak mudah bagi partainya memutuskan siapa calon yang akan bertarung di kota itu. “Pertarungannya keras di sana. Kami tentu harus hati-hati supaya tidak kalah,” ujar Bambang saat ditemui Tempo pada Rabu, 12 Agustus lalu.

Surabaya menjadi basis massa pendukung PDI Perjuangan di Jawa Timur. PDIP telah menguasai pemerintahan Kota Surabaya selama 20 tahun tanpa berganti. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, partai banteng memiliki kursi terbanyak, yakni 15 dari 50 kursi. Tanpa berkoalisi pun, PDI Perjuangan bisa mengajukan calonnya sendiri untuk berlaga dalam pemilihan kepala daerah yang digelar pada 9 Desember mendatang.

Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari mengatakan pengurus daerah telah mengusulkan sejumlah calon. Namun dia enggan menyebutnya. Sebelumnya, ada 19 kandidat yang mendaftar. Dari belasan calon itu, dua di antaranya Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan Erry Cahyadi, birokrat di Pemerintah Kota Surabaya. Erry dikabarkan dekat dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Menurut dua petinggi PDIP, Risma dikabarkan mengajukan Erry sebagai penggantinya. PDI Perjuangan masih membahas usul itu. Sebab, Erry mesti bersaing dengan Whisnu Sakti Buana. Dua petinggi PDIP mengatakan hasil survei menunjukkan elektabilitas Whisnu paling tinggi dibanding calon lain, yaitu di atas 40 persen. Whisnu juga memiliki hubungan sejarah dengan partai karena ayahnya, almarhum Sutjipto, adalah mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Pengurus pusat pun berhati-hati memutuskan calon pengganti Risma.

Sri Untari membantah anggapan bahwa belum diumumkannya calon Wali Kota Surabaya karena partainya kesulitan mencari figur pengganti Risma. Ihwal peluang rekomendasi jatuh ke Erry Cahyadi, Untari mengatakan semua kandidat punya kesempatan terpilih. “Semua kandidat berpeluang, baik dari internal maupun eksternal, tapi tergantung rapat di DPP,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mengkaji kandidat yang akan diusung. Salah satunya kemungkinan komposisi untuk memasangkan kader internal PDI Perjuangan dengan tokoh nonpartai atau sebaliknya. Menurut dia, partai akan mendengarkan aspirasi publik dalam menetapkan pasangan calon. “Kami sudah melakukan kajian. Saat ini sedang tahap finalisasi,” ucapnya.

Adapun Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan partainya mempertimbangkan berbagai hal dalam memutuskan calon kepala daerah. Dia mencontohkan, pada 2017, PDIP ngotot mengajukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon Gubernur DKI. “Ada persoalan kebangsaan ketika kami memutuskan mengajukan Ahok,” ujar Utut.

Delapan partai telah memutuskan mengusung mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Machfud Arifin, maju sebagai calon Wali Kota Surabaya. Jumlah partai koalisi itu besar kemungkinan bertambah lantaran tim pemenangan Machfud terus berkomunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia. “Kalau berjalan lancar, partai lain akan bergabung,” kata ketua tim pemenangan Machfud, Miratul Mukminin. Delapan partai pengusung itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Demokrat, NasDem, Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera.

DEVY ERNIS, PRAMONO, NURHADI (SURABAYA)