Saling-silang Peta Koalisi di Jakarta

"Pertemuan bersama tiga sekjen, (yaitu) NasDem, PKS, dan PKB, serta tiga Ketua DPW DKI ini sebagai awal penjajakan untuk pilkada DKI Jakarta," kata Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim, Selasa, 19 Maret lalu.

Ketiga partai politik ini harus berkoalisi jika ingin mengusung pasangan calon gubernur di pilkada Jakarta. Sebab, ketiga partai itu tak memenuhi syarat untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur. Pasal 40 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur bahwa syarat partai politik untuk mengusung pasangan calon adalah mempunyai paling sedikit 20 persen kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD.

Adapun PKS memiliki 16 kursi di DPRD Jakarta periode 2019-2024. Lalu NasDem dan PKB masing-masing 7 dan 5 kursi. Merujuk pada komposisi DPRD Jakarta 2019-2024, hanya PDI Perjuangan yang dapat mengusung pasangan calon gubernur tanpa perlu berkoalisi. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu memiliki 25 kursi atau setara dengan 23,58 persen dari total 106 kursi DPRD Jakarta.

Apel Siaga Pemenangan Pemilu 2024 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 26 Februari 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Merujuk pada komposisi DPRD Jakarta periode 2024-2029 sesuai dengan hasil pleno KPU Jakarta, tidak ada satu pun partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur tanpa berkoalisi. PKS sebagai pemenang pemilu legislatif 2024 di Jakarta hanya meraih 18 kursi atau setara dengan 16,98 persen dari total 106 kursi DPRD.

Kursi DPRD ketiga partai di Koalisi Perubahan, baik pada periode 2019-2024 maupun 2024-2029, sudah melebihi 20 persen. Total kursi ketiga partai itu sesuai dengan hasil pemilu legislatif Jakarta 2019 sebanyak 28 atau setara dengan 26,42 persen, atau sesuai dengan hasil Pemilu 2024 sebesar 39 atau setara dengan 36,79 persen.

Rencana koalisi ketiga partai politik akan terhambat dalam penentuan bakal calon gubernur. Sebab, ketiga partai ini sama-sama hendak mengusung kader sendiri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. PKS berencana mengusung mantan Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman; NasDem akan mengusung Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad Sahroni; dan PKB bakal mengusung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah atau Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, berpendapat bahwa peta koalisi partai politik di pilkada Jakarta kemungkinan besar tidak jauh berbeda dengan peta koalisi di pemilihan presiden 2024. “Semua masih cair, tapi kemungkinan besar tidak akan berubah,” kata Ujang.

Ia memprediksi Partai Gerindra tidak mengusung kadernya untuk bertarung di pilkada Jakarta. Namun Gerindra ada kemungkinan akan mendukung Partai Golkar yang bakal mengusung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Langkah Gerindra ini bertujuan memperkuat koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya setelah pasangan calon nomor urut dua ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

“Jika Gerindra dukung Golkar, mungkin PAN akan ikut,” kata Ujang. “Adapun PKS, sepertinya akan berkoalisi dengan NasDem dan PKB.”

Pendapat Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro sejalan dengan pendapat Ujang itu. Agung juga memprediksi peta koalisi di pilkada Jakarta serupa dengan koalisi pada pemilihan presiden 2024. Sebab, pilkada Jakarta, meski sudah ditetapkan bukan sebagai ibu kota negara lagi, masih menjadi palagan kedua politik nasional setelah pemilihan presiden. “Kemungkinannya kecil koalisi di pilpres akan berubah,” kata Agung.

Adapun peneliti politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, justru menduga peta koalisi politik di pilkada Jakarta masih berpeluang berbeda dengan koalisi di pemilihan presiden. Misalnya, PKS masih berpeluang berkoalisi dengan partai di luar Koalisi Perubahan. Sebab, PKS ingin mengulang kemenangan pilkada Jakarta pada 2017.

Di pilkada Jakarta 2017, PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra. Mereka mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan ini memenangi pemilihan gubernur dalam dua putaran. Di putaran kedua, Anies-Sandi mengalahkan pasangan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Menurut Usep, PKS kemungkinan besar masih menjajaki rencana berkoalisi dengan Gerindra untuk mengulang kemenangan pada 2017. “Chemistry kedua partai cukup bagus meski beda koalisi di pilpres,” katanya.

Koordinator juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengakui bahwa partainya memang menjajaki koalisi dengan sejumlah partai, baik di lingkup internal Koalisi Perubahan maupun di luar koalisi tersebut. Alasannya, PKS menyadari tidak dapat bekerja sendirian untuk membuat Jakarta lebih baik lagi. “Dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak untuk membangun Jakarta, sehingga PKS tidak membatasi komunikasi dengan partai tertentu,” ucapnya, Selasa kemarin.

Seorang politikus PKS mengatakan elite PKS dan Gerindra sudah beberapa kali berkomunikasi untuk membahas rencana berkoalisi di pilkada Jakarta. Namun komunikasi mereka masih bersifat informal.

Di samping berkomunikasi dengan Gerindra, kata dia, PKS menjajaki koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan. PKS membuka peluang berkoalisi dengan PPP jika partai berlambang Ka’bah itu mengusung Sandiaga Salahuddin Uno, yang saat ini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekomoni Kreatif serta Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, dan politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas, belum menjawab permintaan konfirmasi soal ini. Dua politikus Gerindra mengatakan partainya akan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di pilkada Jakarta.

Ridwan Kamil berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) dalam acara pembekalan kepada calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada 2024 di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 21 November 2023. ANTARA/Muhammad Adimaja

Sinyal dukungan Gerindra ke Emil—sapaan Ridwan Kamil—tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Rabu pekan lalu. "Golkar dan Gerindra sudah merekomendasikan Ridwan Kamil," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 10 April lalu. 

Di samping merekomendasikan Ridwan Kamil, Golkar menyebutkan dua kader mereka yang berpeluang bertarung di pilkada Jakarta. Keduanya adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa Mahmud dan mantan Bupati Tangerang, Banten, Ahmed Zaki Iskandar.

Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Airlangga tersebut. "Tak semua kader bisa diusung dalam koalisi bersama, jadi yang lain harus legowo," kata Ahmad Riza setelah menghadiri open house Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu mengatakan Gerindra belum membahas nama yang akan diusung sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur di pilkada Jakarta. Mereka akan menggodoknya setelah adanya putusan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya menunggu sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi lebih dulu, lalu berkonsentrasi membahas urusan pilkada serentak 2024. “PPP belum bahas pilkada. Mungkin setelah putusan MK. Ditunggu saja akan koalisi atau mengusung siapa,” katanya.

Serupa dengan sejumlah partai politik tersebut, PDI Perjuangan membuka peluang mengusung kader internal di pilkada Jakarta. Salah satu nama yang mengemuka adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya sudah mengantongi sejumlah nama potensial untuk diusung di pilkada Jakarta. “Urusan pilkada sekarang kita lagi menjaring. Dengan siapa pun kita terbuka,” kata Djarot saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa kemarin. 

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan partainya tengah membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk diusung di pilkada Jakarta.

Seorang anggota pengurus PDI Perjuangan mengatakan awalnya partainya berencana mengusung Djarot di pilkada Jakarta. Namun mereka mempertimbangkan ulang rencana itu setelah Djarot gagal lolos ke Senayan dalam pemilihan anggota DPR. Djarot menjadi calon legislator di daerah pemilihan Sumatera Utara 3.

Alternatif lainnya, kata politikus PDI Perjuangan ini, partainya berencana mengusung kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur di pilkada Jakarta. Namun rencana ini masih menunggu keputusan final dari partainya.