Geger Stok Pangan Menipis di Rempang

Dia juga mengatakan warga mendapat pasokan bantuan pangan dari para relawan. “Kami tidak mau terima bantuan bahan pangan dan sembako kalau yang kasih BP Batam,” ujar Zubair. Dia menegaskan, warga menolak pemberian bantuan dari BP Batam karena khawatir diartikan sebagai persetujuan agar mau direlokasi.

Pulau Rempang bakal dijadikan kawasan perpaduan industri, perdagangan, dan wisata dengan nama Rempang Eco-City. Proyek di kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, ini bakal merelokasi penduduk yang mencapai 10 ribu jiwa yang telah mendiami 16 kampung adat sejak 1834 itu. Upaya relokasi tidak mulus lantaran tak semua warga bersedia meninggalkan kampung yang didiami sejak ratusan tahun lalu tersebut. Dampak penolakan, kericuhan yang berujung bentrok antara warga dan aparat terjadi pada 7 dan 11 September lalu.

Relokasi warga terhadap empat desa dari 16 Kampung Melayu tua di Rempang yang ditargetkan pada Kamis kemarin ditunda hingga batas waktu yang tidak diketahui. Masyarakat Rempang masih cemas meski pengosongan pulau tersebut ditunda. Setelah terjadi bentrok dan kerusuhan, Ombudsman menyelisik konflik relokasi warga imbas proyek Rempang Eco-City.

Lembaga pengawas kebijakan publik ini mengungkapkan hasil investigasi sementara dari konflik tersebut. Anggota Ombudsman, Johanes Widjiantoro, mengatakan kericuhan di Rempang pada 7 dan 11 September memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga Pulau Rempang yang menolak direlokasi.

Dampak ekonomi yang dirasakan langsung, khususnya bagi warga Sembulang, antara lain kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor. Dia menuturkan distributor yang biasa memasok barang ke sejumlah warung khawatir karena status lokasi di Kampung Sembulang, Rempang, sudah diumumkan pemerintah setempat akan dikosongkan. Para distributor khawatir akan terjadi gagal bayar lantaran wilayah itu bakal dikosongkan. Hal ini tentunya juga menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya. “Kondisi ini berpengaruh pada suplai dan ketersediaan bahan pokok,” ujarnya.

Kampung Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Pasir Panjang, dan Blonkeng merupakan kampung yang menjadi prioritas tahap I proyek Rempang Eco-City. Di tiga kampung selain Blonkeng bakal dibangun industri produksi kaca asal Cina. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu mengatakan relokasi dilakukan karena industri berbahan baku pasir kuarsa dan silika yang dibangun di Rempang dapat menimbulkan polusi serta masalah kesehatan bagi warga.

Lahan yang rencananya dijadikan tempat relokasi warga di Tanjung Banon, Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, 27 September 2023. ANTARA/Teguh Prihatna

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bakal mengkaji ulang penentuan tenggat pengosongan lahan yang seharusnya dilakukan pada Kamis kemarin. Pemerintah juga membatalkan relokasi ke Pulau Galang. Relokasi akhirnya digeser ke Tanjung Banon yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari lokasi proyek. Di Tanjung Banon, pemerintah bakal memberikan kompensasi berupa tanah seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta. Tak cuma itu, pemerintah juga berjanji memberikan sertifikat hak milik.

Kendati begitu, Rahayuningsih yakin warga Kampung Sembulang Pasir Merah berkukuh menolak direlokasi. Warga, dia melanjutkan, sejak tadi pagi telah berkumpul di posko bantuan hukum Kampung Sembulang Pasir Merah bersama warga lain yang termasuk 16 Kampung Melayu tua. “Kami menyatakan sikap menolak relokasi dan pengosongan paksa,” katanya. Rahayuningsih berharap tim terpadu BP Batam tidak lagi membujuk dan melobi warga agar bersedia direlokasi setelah adanya penolakan. “Kami menolak investasi dan relokasi.”

Dugaan Intimidasi Melalui UU ITE

Dalam kesempatan terpisah, Rahayuningsih menuturkan dugaan intimidasi dan kriminalisasi masih terjadi serta dialami warga Rempang. Dia mengatakan seorang warga bernama Butet dipanggil Kepolisian Sektor Galang setelah ditengarai menyebarkan pesan berisi ajakan agar warga tidak menerima bantuan bahan pangan dari BP Batam.

Dalam warkat bernomor B/02/IX/2023/Reskrim tertanggal 25 September 2023, kepolisian menyebutkan Butet melanggar Pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kami melihat itu sebagai cara untuk buat kami takut,” ucapnya.

Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Noval Setiawan, mengatakan tim advokasi untuk Rempang telah memberikan pendampingan hukum terhadap pemanggilan Butet. Noval menjelaskan, Butet sudah memenuhi panggilan untuk mengklarifikasi perihal video yang diminta penyidik. “Itu sudah clear karena bukan tahap penyelidikan,” kata Noval.

Hingga berita ini ditulis, Tempo belum mendapatkan kontak telepon seluler Kepala Polsek Galang, Inspektur Satu Alex Yasral, untuk dimintai konfirmasi perihal kasus dugaan Undang-Undang ITE yang menyasar warga Pulau Rempang itu.

Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang, Komisaris Besar Nugroho Tri, juga belum menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo melalui nomor ponselnya. Hingga semalam, pesan tersebut hanya berstatus terkirim.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai Undang-Undang ITE kerap dipakai untuk menjerat pelaku dan mengkriminalkan orang yang menentang proyek strategis nasional. “Banyak pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Jadi tidak aneh jika ini selalu dijadikan senjata utama oligarki untuk memuluskan proyek,” kata Isnur.

YLBHI dan Solidaritas Nasional untuk Rempang meminta pemerintah menghentikan kelanjutan proyek Rempang Eco-City lantaran dinilai penuh persoalan. “Komnas HAM mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran HAM. Ombudsman menyatakan ada maladministrasi. Jadi lebih baik dihentikan.”

ANDI ADAM FATURAHMAN