Gelar Doktor di India Tak Wajib Publikasi Makalah, Tekan Praktik Jurnal Predator

TEMPO.CO, Jakarta - Regulator pendidikan tinggi India telah menghapus syarat kandidat doktor mengirim artikel ke jurnal yang ditinjau oleh rekan sejawat sebelum mendapatkan gelar PhD. Ini adalah bagian dari revisi signifikan terhadap kriteria mereka yang eligible, penerimaan, dan proses evaluasi untuk gelar doktoral di negara itu.

Sebelumnya, setiap kandidat PhD diwajibkan oleh University Grants Commission (UGC), regulator, mempresentasikan dua makalah di konferensi atau seminar dan menerbitkan setidaknya satu di antaranya untuk bisa mengajukan tesis. Dalam revisi regulasi yang mengatur persyaratan minimum dan prosedur pemberian gelar PhD yang dirilis 7 November lalu, kandidat tak perlu lagi melakukan publikasi itu. 

Menurut Indian Institutes of Technology, kampus terkemuka di India di mana tak pernah ada syarat publikasi untuk PhD, UGC mengantisipasi penghapusan syarat wajib itu akan berdampak lingkungan riset yang kurang kompetitif bagi mahasiswa dan universitas. Karenanya, Ketua UGC Mamidala Jagadesh Kumar telah berupaya meredam kekhawatiran akan menurunnya kualitas riset.

Disebutkan, meski tak ada lagi syarat wajib itu, riset kualitas tinggi akan berujung ke publikasi di jurnal-jurnal bergengsi. "Saat lulusannya mengajukan diri untuk posisi post-doctoral ataau pekerjaan tertentu, itu akan berguna," katanya. 

Cemas Kualitas Riset di Bawah Standar

Beberapa akademisi mencatat bahwa menghapus syarat wajib publikasi jurnal justru sesuai dengan standar internasional. Menerbitkan makalah sebelum mendapatkan gelar PhD memang tidak diwajibkan di sebagian besar negara. Tetapi, hal itu dianggap perlu bagi setiap peneliti yang kompeten.
 
Beberapa akademisi dan mahasiswa juga percaya bahwa perubahan ini akan mengakhiri praktik para peneliti yang membayar agar makalah mereka bisa diterbitkan di jurnal-jurnal yang di bawah standar dan diduga jurnal 'predator'. Istilah yang terakhir dikenal juga sebagai 'cash for trash'. 

Belum lama ini terungkap kalau secara periodik India adalah satu dari antara konsumen terbesar jurnal-jurnal seperti itu di dunia. Sebuah studi 2018 oleh Profesor Bhushan Patwardhan dari University of Prune mengungkapkan bahwa 88 persen dari daftar jurnal yang direkomendasikan oleh universitas dan disetujui oleh UGC berada di bawah standar atau 'meragukan'.
 
Sebuah studi yang lebih baru dari UGC melaporkan bahwa wajib publikasi tidak efektif menjaga standar kualitas penelitian akademis. Studi itu menemukan, dari 2.573 peneliti di IIT dan seluruh perguruan tinggi negeri lain di India, sekitar 75 persen pengajuan tesis tidak diterima di jurnal bergengsi dan terindeks Scopus.