Gerakan Coblos Semua Calon di Pilkada Makin Meluas

Mahkamah Konstitusi juga menurunkan ambang batas pencalonan, yaitu 6,5-10 persen dari total suara sah dalam pemilihan umum. Persentase ambang batas pencalonan tersebut bergantung pada jumlah pemilih di setiap daerah.

Putusan MK ini membuat skenario calon tunggal di berbagai daerah buyar. Di Jakarta, Koalisi Indonesia Maju—koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024—awalnya memboyong semua partai pemilik kursi di dewan perwakilan rakyat daerah sehingga hanya menyisakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka berkeinginan hanya Ridwan Kamil-Suswono yang bertarung di Jakarta melawan calon perseorangan.

Jagoan KIM tersebut awalnya akan melawan pasangan calon perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang diduga pasangan boneka. Sebagian dukungan penduduk terhadap calon independen ini diduga dimanipulasi sehingga mereka memenuhi syarat. Banyak warga Jakarta mengaku tak pernah mendukung Dharma-Kun, tapi nomor induk kependudukan mereka justru terdaftar sebagai pendukung calon perseorangan ini.

John Muhammad berpendapat keberadaan pasangan calon perseorangan ini tak merepresentasikan harapan warga Jakarta. Apalagi pihak Dharma-Kun diduga mencatut sebagian NIK warga Jakarta tanpa izin. Pihak Dharma-Kun pernah membantah soal ini.

“Hal lain, ada upaya intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menggagalkan salah satu kandidat yang memiliki power dan elektabilitas. Ini bahkan diakui oleh salah satu partai,” ucap John.

Gerakan mencoblos semua pasangan calon dalam pilkada Jakarta ini menggelinding sejak Anies Baswedan batal menjadi peserta pilkada. Sebagian penggagas gerakan tersebut merupakan tim pendukung Anies.

Awalnya mantan Gubernur Jakarta itu akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem. Tapi ketiga partai itu putar haluan, lantas mengusung Ridwan Kamil-Suswono. Perubahan dukungan ketiga partai tersebut seiring dengan sikap mereka bergabung ke pemerintahan Prabowo mendatang.

Peluang Anies kembali terbuka ketika Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas pencalonan. Penurunan ini membuat PDI Perjuangan memenuhi syarat mengusung pasangan calon dalam pilkada Jakarta tanpa perlu berkoalisi. Elite PDI Perjuangan pun menyatakan akan mengusung Anies. 

Tapi PDI Perjuangan tiba-tiba batal mengusung Anies beberapa hari menjelang pendaftaran. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memilih mengusung Pramono Anung-Rano Karno. 

Kondisi itu membuat Anies gagal bertarung dalam pilkada Jakarta. Pilkada ini hanya diikuti tiga pasangan calon, yaitu Ridwan-Suswono, Pramono-Rano, dan Dharma-Kun.

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardhana mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon (Paslon) di Pilkada Jakarta, Jakarta, 29 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra

Presidium relawan Anies Baswedan dalam pilpres 2024, Laode Basir, mengakui ada kelompok pendukung Anies dalam pilpres yang ikut terlibat gerakan mencoblos semua pasangan calon. Meski begitu, Laode memastikan gerakan itu tidak merepresentasikan sikap Anies. 

“Kami tidak bisa melarang karena itu hak politik masing-masing,” kata Laode, Rabu, 2 Oktober 2024.

Ia juga mengatakan tidak semua kelompok pendukung Anies berada di belakang gerakan mencoblos semua pasangan calon. Laode mencontohkan dirinya yang memilih mendukung Pramono-Rano. Alasan Laode mendekat ke jagoan PDI Perjuangan itu adalah Anies, yang merupakan harapan masyarakat Jakarta, sudah dikalahkan oleh Ridwan Kamil dan partai pendukungnya sebelum pilkada dimulai. Jadi Laode ingin mengalahkan Ridwan melalui jalur politik.

Adapun John mengatakan orang-orang yang bergabung ke gerakan mencoblos semua pasangan calon berasal dari berbagai kalangan. Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia ini menyadari, ketika pemilih mencoblos ketiga pasangan calon, suaranya menjadi tidak sah.

Ia berpendapat sikap politik tersebut merupakan alternatif munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pilkada yang sulit berjalan jujur dan bersih. “Ini pembangkangan elektoral,” tuturnya.

John mengatakan gerakan mencoblos semua calon ini melebar hingga ke pilkada Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengklaim sudah ada tim yang akan mengkampanyekan gerakan mencoblos semua pasangan calon di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Gerakan itu didominasi oleh anak-anak muda sebagai penggerak,” ujar John. 

John menyebutkan ada dua konsep yang akan dijalankan untuk mengkampanyekan gerakan tersebut. Pertama, mempublikasikan konten edukatif tentang pembangkangan elektoral tersebut di media sosial. Kedua, mereka akan mengkampanyekannya dengan mendatangi masyarakat. “Kami akan menggelar berbagai diskusi mengenai pilkada hari ini,” katanya.

Khusus di Jakarta, John dan timnya sudah menyiapkan koordinator di setiap wilayah. Koordinator itu akan menggelar seri diskusi edukatif di wilayah masing-masing. Mereka juga akan menggelar konser musik untuk menarik simpati masyarakat. “Kami masih memetakan siapa musikus yang satu frekuensi dengan kami dan masyarakat sipil,” ucap John.

Anggota KPU Jakarta, Dody Wijaya, berpendapat gerakan mencoblos semua calon itu tidak mempunyai makna dalam pemilu. “Gerakan golput (golongan putih) atau gerakan coblos semua ini tidak punya makna dalam pemilu,” kata Dody pada 13 September 2024.

Anggota lain KPU Jakarta, Astri Megatari Astri, mengatakan penyelenggara pemilu akan melawan gerakan itu lewat sosialisasi. KPU akan mensosialisasi kepada masyarakat tentang cara memilih yang benar. “Memilih itu sebenarnya hak tiap warga, apakah memilih atau tidak,” tutur Astri.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, Reki Putra Jaya, mengatakan lembaganya juga akan mengawasi gerakan mencoblos semua pasangan calon tersebut. “Butuh bantuan teman-teman bagaimana kita menggunakan hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.