Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons seruan pengosongan dana di bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beredar di media sosial. Seruan tersebut menggelinding sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan itu akan mengelola aset BUMN, termasuk bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan memperkirakan kemungkinan ada masyarakat yang akan menarik dana dari bak Himbara. Tapi hingga saat ini ia belum mendapatkan fakta masyarakat yang menarik uangnya dari bank Himbara akibat pembentukan Danantara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sekarang ada kah faktanya? Kalau ada, sudah menjadi berita," kata Hasan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025.
Menurut Hasan, peluncuran Danantara justru mendapatkan dukungan politik dan ekonomi dari berbagai pihak. Dukungan itu tergambar dari kehadiran sejumlah tokoh saat peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini.
"Mantan presiden, tokoh bangsa, semua kekuatan politik, lembaga, perwakilan asing dan, para pelaku ekonomi hadir. Ini lembaga ketika diluncurkan mendapatkan dukungan," kata Hasan.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BPI Danantara di Istana Kepresidenan, hari ini. Peluncuran Danantara ini mendapat respons negatif dari sejumlah nasabah bank Himbara. Mereka pun berencana menarik uangnya dari bank.
Seruan pengosongan dana di bank Himbara tersebur beredar di media sosial. Beberapa nasabah mengaku sudah mengosongkan rekeningnya di bank, baik dengan jalan penarikan langsung atau pemindahan dana dari bank Himbara ke bank swasta.
Pemindahan ataupun penarikan uang tersebut merupakan indikasi ketidakyakinan publik terhadap Danantara yang akan mengelola keuangan negara yang cukup besar. Bahkan keraguan masyarakat sudah mengemuka sebelum Danantara resmi beroperasi.
Warganet membandingkan Danantara dengan 1MDB (1Malaysia Development Berhad) yang lahir pada tahun 2009. Pendirian badan investasi Malaysia itu menciptakan celah korupsi besar di negeri jiran, tahun itu. Mereka khawatir korupsi dan pencucian uang di 1MDB akan terjadi di Danantara karena tidak adanya garansi kepada masyarakat bahwa badan investasi ini akan berhasil.
Gerakan penarikan uang ini semakin meluas di kalangan masyarakat karena landasan hukum Danantara yang dianggap belum cukup kuat. Salah satunya adalah bentuk tanggung jawab hukum Danantara kepada nasabah bank Himbara yang uangnya akan dikelola.
Ketidakyakinan publik ini juga menyisakan ketakutan kepada bank-bank Himbara. Jika gerakan ini terjadi secara massif, maka bank akan mengalami likuiditas dan menyebabkan inflasi.
Dwi Oktaviane berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
