Narasi Politisasi Hukum Penahanan Hasto Kristiyanto

Namun berbagai kritik Hasto itu mulai mengemuka setelah PDIP dan Jokowi berbeda sikap politik dalam pilpres 2024. Jokowi, yang awalnya merupakan kader PDIP, mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.

Sedangkan PDIP, yang menjadi penyokong utama pemerintahan Jokowi, mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Hubungan keduanya makin renggang setelah PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Muhammad Bobby Afif Nasution—menantu Jokowi—sebagai kader partai berlambang banteng dengan moncong putih pada akhir tahun lalu.

Ketua Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy (tengah), didampingi Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo (kanan) dan Ketua Tim Hukum Todung Mulya Lubis (kiri), memberikan pernyataan soal penangkapan Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, 20 Februari 2025. Antara/Bayu Pratama S.

Hasto menanggapi penahanannya tersebut dengan meminta KPK menegakkan hukum tanpa terkecuali. "Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," ujar Hasto di gedung KPK sebelum penahanan pada Kamis pekan lalu. Ia tak mengungkap kasus keluarga Jokowi yang dimaksudkan itu.

Sebelumnya, dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, dan kelompok Nurani 98 pernah melaporkan Jokowi beserta keluarganya kepada KPK dalam kasus dugaan pencucian uang dan gratifikasi. Ubedilah juga menyertakan bukti-buktinya. Namun KPK tidak mengusut laporan itu hingga ke tahap penyidikan karena dianggap tak cukup bukti.

Jokowi sudah beberapa kali menanggapi laporan itu. Mantan Wali Kota Solo tersebut mempersilakan KPK memeriksa dia dan keluarganya. Ia juga tidak mempermasalahkan tudingan Hasto ihwal cawe-cawe politik dalam pemilihan presiden. "Sudah sering muncul pernyataan seperti itu. Masak, saya ulang-ulang terus? Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan," katanya kepada awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 21 Februari 2025.

Kasus suap terhadap Wahyu Setiawan sesungguhnya menggelinding sejak awal Januari 2020. Kasus itu berawal dari operasi penangkapan KPK terhadap Wahyu dan beberapa kader PDIP pada 8 Januari 2020. Dia ditangkap karena menerima suap dalam pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 dari PDIP di dapil Sumatera Selatan I.

Harun Masiku, kader PDIP, diduga terlibat dalam menyuap Wahyu. Penyidik KPK pernah mengejar Harun dalam operasi penangkapan tersebut. Tapi ia menghilang di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Harun lantas menjadi buron KPK hingga kini. Saat itu penyidik juga hendak menggeledah ruang kerja Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Penggeledahan itu gagal terealisasi. Di pengadilan, Wahyu terbukti menerima suap sekitar Rp 600 juta. Ia bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 7 tahun penjara.

Setelah kasus ini lama mengendap, KPK kembali menggenjot penyidikan kasus Harun saat pilpres 2024 berlangsung. Penyidik beberapa kali memeriksa Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus itu hingga ditetapkan menjadi tersangka pada akhir tahun lalu. Ia disangka terlibat dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto bersiap menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, 20 Agustus 2024. Tempo/Ilham Balindra

Hasto melawan penetapan tersangka ini dengan mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal praperadilan tidak mengabulkan gugatan Hasto. Lalu Hasto mengajukan permohonan praperadilan kedua saat KPK menahannya.

Ketua IM57+ Institute—organisasi nonpemerintah yang beranggotakan mantan penyidik KPK—Lakso Anindito menilai penahanan Hasto sudah tepat. Lakso mengatakan penahanan Hasto bisa menjadi bukti bahwa KPK percaya diri dengan kelengkapan bukti yang dimiliki karena penahanan punya batas waktu.

"Penahanan ini sebetulnya adalah upaya yang tepat untuk menghindari berbagai praduga adanya intervensi politik," ujarnya. Ia mengungkapkan, hanya waktu yang bisa menguji apakah KPK melakukan tebang pilih dalam menangani perkara.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto mengatakan narasi tentang politisasi dalam perkara Hasto tidak terhindarkan. Sebab, Hasto adalah sekretaris jenderal partai besar. PDIP merupakan partai pemenang pemilu legislatif pada 2014, 2019, dan 2024. Partai ini juga menjadi pendukung utama pemerintahan Jokowi selama dua periode pada 2014-2024.

Agus berpendapat, KPK seharusnya mengusut tuntas kasus Harun yang diduga melibatkan Hasto sejak Firli Bahuri menjadi Ketua KPK (2019-2023). Namun KPK tak menuntaskannya saat PDIP masih menjadi partai penguasa dan kadernya menjabat presiden.

Agus mendorong KPK segera melimpahkan perkara Hasto ke pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan akan membuktikan bukti-bukti yang dimiliki KPK sehingga mentersangkakan Hasto. "Kalau tidak (terbukti), tentu akan menjadi bumerang bagi KPK dan bisa menjustifikasi narasi yang dibangun Hasto selama ini," ucapnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kelindan urusan hukum dan politik dalam perkara Hasto tidak terhindarkan. Meski begitu, ia mengingatkan PDIP tidak cuci tangan dengan perkara tersebut. 

Menurut Agung, pengusutan perkara Hasto tersebut seharusnya tidak mandek ketika PDIP menjadi partai penguasa. "PDIP tidak boleh ahistoris terhadap proses bahwa mereka juga diduga terlibat dalam intervensi (perkara) itu," tuturnya. ●

Septia Ryanthie dan Mutia Yuantisya berkontribusi dalam penulisan artikel ini