Gonta-ganti Sistem Pemilihan Kepala Daerah

PEMERINTAH sudah berkali-kali mengubah sistem pemilihan kepala daerah sejak Indonesia merdeka. Di era Orde Lama dan Orde Baru, sistem pilkada mengkombinasikan antara penentuan calon di dewan perwakilan rakyat daerah dan keputusan pemerintah pusat, baik presiden maupun kementerian dalam negeri.

Di era Reformasi, sistem pilkada perlahan-lahan diubah dari pemilihan di DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilih. Pemilihan langsung kepala daerah ini awalnya digelar secara terpisah oleh setiap daerah, bergantung pada berakhirnya masa periode pemerintahan kepala daerah di wilayah bersangkutan.

Pada 2005, pilkada langsung digelar di tujuh provinsi dan 206 kabupaten-kota. Dua tahun berselang, pilkada langsung digelar di tiga provinsi dan 15 kabupaten-kota.

Di tengah perjalanan, DPR dan lembaga eksekutif bersepakat mengubah sistem pilkada lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sistem pilkada dalam undang-undang ini dikembalikan ke pemilihan di DPRD.

Kembalinya sistem pilkada kembali DPRD ini menuai penolakan berbagai kalangan masyarakat karena dianggap sebagai bentuk kemunduran terhadap demokrasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang isinya mengembalikan mekanisme pilkada langsung. Setelah itu, sistem pilkada langsung bertahan hingga kini.

Pilkada 2024 merupakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional yang pertama kali digelar. Semua provinsi kecuali DI Yogyakarta dan semua kabupaten-kota, kecuali kabupaten-kota di Jakarta, menggelar pilkada langsung. Pemungutan suara pilkada serentak tahun ini berlangsung pada 27 November 2024. Saat ini proses pilkada memasuki tahap sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.