Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pelaporan terhadap dai Muhammad Bahar bin Smith yang menyebut Presiden Joko Widodo banci kepada pihak berwenang menunjukkan pemerintah tengah mengalami islamofobia. Ia menduga, pelaporan ini mengarah pada ketidakadilan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau yang melaporkan langsung diproses, sementara yang dekat dengan pemerintah pemerintah tidak diproses. Ini kezaliman sempurna," ujar Fadli saat ditemui wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.
Fadli menganggap pernyataan kontroversial yang disampaikan Bahar adalah bentuk kritik. Ia menduga, ujaran tersebut mengandung metafora yang tak perlu ditanggapi serius. Apalagi hingga dilaporkan ke polisi.
Pelaporan itu sebelumnya dilayangkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri "Jokowi Mania DKI Jakarta". Mereka menyeret nama Bahar ke Polda Metro Jaya. Bahar diduga melecehkan simbol negara di luar batas kewajaran.
Dalam sebuah video berdurasi 60 detik Bahar mengucapkan kata-kata konotatif untuk Jokowi. Bahar menyebut Jokowi banci dan mengalami haid. "Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu," ujarnya dalam video itu.
Fadli mengatakan poin yang diujarkan Bahar sebuah abstraksi yang tak perlu ditanggapi dengan membawa perasaan alias baper. Pentolan Partai Gerindra itu menyebut ujaran Bahar tak mengandung fitnah dan hoaks.
Sedangkan soal kalimatnya yang terdengar nyeleneh, Fadli mengatakan pendakwah punya gaya berbeda dalam menyampaikan suara. "Ada yang gayanya orator, ada yang biasa-biasa saja, ada yang mengkritik, ada yang metafor," tutur Fadli. Menurut dia, hal itu biasa saja karena penceramah lazim memiliki kekayaan diksi.
Fadli lantas meminta sejumlah pihak tak menyoalkan, apalagi mengarah ke upaya kriminaliasai. Menurut dia, bila terjadi kriminalisasi, pemerintah akan rugi.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | RYAN DWIKY ANGGRIAWAN
Foto 
