Harus ABRI & Siapa X

SAJA pribadi berpendapat Menteri Hankam haruslah dari BRI", kata Major Djendral Ali Murtopo kepada Bur Rasuanto dari TEMPO di Bukittinggi minggu lalu. Asisten Pribadi bidang politik Presiden dan orang pertama OPSUS itu bersama rombongan jang disertai djuga sedjumlah pemimpin redaksi surat kabar dan madjalah ibukota --jang bagian terbesar berasal dari Minang berada didaerah itu dalam rangka kampanje pemilihan umum untuk Golongan Karya. Masalah djabatan Menteri Hankam tersebut pernah mendjadi perdebatan sengit di DPRGR beberapa waktu jang lalu, ketika Lem- baga Perwakilan itu membitjarakan RUU Hankam. Beberapa tokoh partai politik antaranja J.C.T. Simorangkir SH dari Parkindo waktu itu dengan tegas menolak rentjana Undang-Undang jang menjatakan bahwa Menteri Hankam haruslah seorang militer. Alasannja djelas: djika hanja militer jang diperbolehkan duduk sebagai Menteri Hankam, maka kedudukan tersebut tidak lagi terbuka buat semua warganegara jang hak-haknja didjamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Tapi kata Ali Murtopo: "Djika Menteri Hankam dipegang orang sipil, akan berbahaja bagi kesatuan ABRI jang sekarang mulai terbina. Djuga akan menjebabkan terganggunja sektor pertahanan dan keamanan. Padahal sektor ini perlu tetap terpelihara untuk dapat lantjarnja pembangunan". Meskipun begitu Ali Murtopo rupanja tidak menganggap keharusan bahwa hanja ABRI jang selamanja mendjadi Menteri Hankam. "Undang-Undang jang dibuat Parlemen sifatnja sementara". katanja. "Djika nanti keadaan sudah tidak lagi memerlukan undang-undang jang menjebutkan Menteri Hankam harus ABRI, undang-undang itu akan diganti dengan jang lebih tjotjok". Tapi berapa lama? "Parlemen dan Pemerintah nanti jang akan menilai apakah undang-undang itu sudah waktunja diganti atau belum", djawab Ali Murtopo. "Tapi djika situasinja masih seperti sekarang", katanja lagi, "belum bisa lain Menteri Hankam masih harus tetap ditangan ABRI". Siapa X. Dengan asumsi Golkar menang dalam pemilihan umum 3 Djuli jang akan datang, siapa jang akan menempati Faktor X dalam rumus 50, + I plus X jang sudah banjak dipertjakapkan itu? "Partai politik jang setudju dengan program pembaharuan", kata Ali Murtopo. Sambil menghindarkan untuk menjebutkan siapa atau partai politik mana jang dinilai sekarang paling memadai untuk menempati Faktor X tersebut, Ali Murtopo berkata "Pokoknja harus dilihat apakah partai tersebut berdjuang untuk kepentingan umum atau tidak. Dan soal menilai apakah sesuatu itu berbuat untuk kepentingan umum atau tidak memang tidak mudah. Lebih-lebih djika ukuran dan sudut menilai itu tidak sama. Tapi bagaimanapun akan lebih menarik sekiranja sesudah pemilu bukan partai politik jang menduduki Faktor X melainkan djustru Golkar. "Tidak" kata Ali Murtopo. Dan alasannja: "Karena rakjat pasti akan memberikan suaranja pada golongan jang sudah njata-njata dirasakan mereka memperdjuangkan kepentingan mereka". Seperti itukah Ali Murtopo melihat kemungkinan kemenangan Golkar untuk waktu jang lebih pandjang? Mengingat pernjataan tokoh-tokoh partai bahwa djika mereka kalah dalam pemilu nanti mereka akan beladjar dari kekalahan itu dan memodernisir diri untuk madju lagi dalam pemilu 1976 dalam keadaan lebih siap dan lebih matang dari sekarang (TEMPO, 12 Djuni), agaknja perdjuangan politik Golkar mungkin akan semakin berat diwaktu mendatang. Dan apa djadinja dengan program ekslarasi modernisasi 25 tahun Golkar sekiranja ternjata dalam pemilu partai-partai mendapat kemenangan kembali? Atas perhitungan kemungkinan sematjam ini, Ali Murtopo berkata dengan jakin: "Kalau partai-partai nanti sudah memodernisir diri, kita waktu itu sudah lebih modern lagi dari sekarang". Katanja: "Undang-Undang Pemilihan Umum jang sekarang djelas tidak akan dipakai lagi untuk Pemilihan Umum tahun 1976". Dan alasannja tidak semata-mata isinja akan tetapi djuga soal usianja. "Djika undang-undang jang sekarang masih dipakai djuga nanti, itu namanja kita tidak lebih madju", katanja. Nasib Kino-Kino. Sesudah pemilu menurut Ali Murtopo pasti akan terdjadi reorganisasi dalam tubuh Golkar. Kino-kino jang ada sekarang akan dihapus. Tapi bagaimana bentuk organisasi Sekber Golkar nanti, Ali Murtopo hanja berkata: "Itu Sekber Golkar sendiri jang akan menentukannja".