Ini yang Terjadi Jika Kotak Kosong Menang pada Pilkada 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Jika calon tunggal kalah atau kotak kosong yang menang dalam pemilihan kepala daerah, pilkada dapat diulang pada tahun berikutnya. Hal itu diungkapkan oleh pengajar pemilihan umum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. 

Titi mengatakan ketentuan itu diatur dalam Pasal 54 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (UU Pilkada).

“Artinya, kalau calon tunggal kalah pada tahun 2024, pilkada berikutnya pada tahun 2025," kata Titi dalam diskusi daring yang diselenggarakan The Constitutional Democracy Initiative (CONSID) sebagaimana dipantau di Jakarta pada Ahad, 1 September 2024.

Titi menyebutkan Pasal 54 D ayat (1) UU Pilkada mengatur calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan lebih dari 50 persen suara. Sedangkan Pasal 54 D ayat (2) UU Pilkada menyatakan calon tunggal yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Adapun Pasal 54 D ayat (3) UU Pilkada menyebutkan pemilihan diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

“Kenapa kemudian ada kata-kata jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan? Ini tidak lepas dari praktik bahwa sebelumnya kita melakukan penataan jadwal pilkada sebelum menuju pilkada serentak nasional," ujarnya.

Gelombang pilkada serentak sebelumnya diselenggarakan pada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Penataan jadwal pilkada serentak, kata Titi, telah tuntas seiring dengan akan dihelatnya pilkada serentak secara nasional pada 2024. Selanjutnya, pilkada akan berlangsung setiap 5 tahun sekali secara reguler.

Sementara itu, Pasal 54 D ayat (4) UU Pilkada menegaskan, jika belum ada pasangan calon terpilih, pemerintah menugaskan penjabat untuk memimpin daerah tersebut.

Karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, kata Titi, apabila calon tunggal kalah dalam Pilkada 2024, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya, yaitu 2025. Menurut dia, tidak masuk akal jika pemilihan ulang baru dilaksanakan 5 tahun setelahnya sehingga masyarakat dibiarkan dipimpin oleh penjabat yang bukan kepala daerah definitif hingga 2029.

“Kenapa? Pemerintah saja ingin menyegerakan pelantikan hasil Pilkada 2024, karena ingin mendapatkan kepala daerah secara definitif supaya agenda pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Selain itu, kata Titi, jika dilihat dari sisi konstruksi norma, frasa yang diutamakan dalam Pasal 54 D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut adalah "diulang kembali pada tahun berikutnya”.

“Jadi dalam konteks ini, semestinya yang diutamakan adalah menyegerakan pemilihan ulang supaya ada kepemimpinan daerah definitif," ujarnya.

Dua Alternatif Jika Calon Tunggal Kalah pada Pilkada 2024

Adapun Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idham Holik mengatakan, ketika calon tunggal kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 D ayat 3 UU Pilkada, pilkada ulang dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal lima tahun sekali.

“Jika nanti diselenggarakan di tahun berikutnya, berarti pemilihan akan diselenggarakan pada bulan November 2025," kata Idham saat dihubungi di Jakarta pada Ahad.

Idham menuturkan, sesuai dengan aturan, calon tunggal pada Pilkada 2024 harus memperoleh lebih dari 50 persen suara sah, dan jika tidak maka daerah tersebut dipimpin oleh penjabat. Dia menjelaskan terdapat dua alternatif ketika calon tunggal tidak dapat memperoleh lebih dari 50 persen suara sah.

Menurut dia, dua alternatif tersebut yaitu mengadakan pilkada ulang pada tahun berikutnya. Kebijakan itu dilaksanakan sesuai jadwal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu setiap lima tahun sekali.

“Berarti ada dua alternatif tahun penyelenggaraan pilkada diulang kembali pada tahun berikutnya, atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dia menambahkan sampai tanggal terakhir pendaftaran yaitu pada 29 Agustus 2024 terdapat 43 calon tunggal terdiri dari satu provinsi, lima kota, dan 37 kabupaten. KPU memperpanjang masa pendaftaran bakal calon kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki satu bakal pasangan calon mulai Senin, 2 September hingga Rabu, 4 September 2024.

Pilihan editor: Alasan Akademisi Sebut Kecil Kemungkinan Jokowi Masuk Gerindra