Isu-isu menarik pemilih

JAKARTA selama musim kampanye ibarat lampu lalu lintas. Demikian pula sebagian kota besar lainnya di Indonesia. Jika hari ini nuansa hijau mewarnai jalanan, besok akan berubah menjadi kuning, lusanya merah. Itulah, sekalipun resminya pawai jalanan dilarang dalam kampanye, kenyataan itu ternyata susah dielakkan. Kalau pawai sudah berlangsung, rakyat seperti berpesta. Kapan lagi bisa duduk di atap mobil yang sedang melaju sambil melambai-lambaikan bendera, mengacungkan jari, atau mengumbar teriakan kalau tak sekarang. Di pinggir jalan, ribuan yang lain ikut menyemangati. Mulai dari ibu-ibu rumah tangga, pembantu, sampai koki hotel internasional yang masih lengkap menggunakan topi putihnya yang tinggi. Sesampainya di arena, para peserta pawai tadi akan berteriak-teriak sekenanya menuruti panduan juru kampanye, diselingi dengan joget dangdut, rock, atau apa saja. Tapi banyak pula yang menyumpah. Mulai dari yang digedor mobilnya untuk dimintai rokok hingga sopir taksi yang tak bisa mengejar setoran karena jalanan macet. Sopir bis maupun truk terbuka juga waswas kendaraannya bakal dibajak. Untungnya, beberapa kontestan tampak mulai sadar dan mencoba menahan diri. PPP misalnya, Jumat pekan lalu sengaja meliburkan kampanye di tempat terbuka di Jakarta kecuali untuk Jakarta Selatan. Jalan lain yang juga ditempuh adalah memperbanyak kampanye yang berupa dialog dalam ruang tertutup. Golkar, menurut Sekjennya, Rachmat Witoelar, bahkan sudah memrogramkan ribuan kampanye dialog. "Seribu juru kampanye dan 800 orang calon anggota DPR sudah siap untuk itu," kata Rachmat. Sedangkan PDI sampai Minggu lalu masih asyik memerahkan Jakarta. Ketua Litbang PDI Kwik Kian Gie menganggap kampanye bagaimanapun juga diperlukan untuk menyampaikan gagasan partai. "Tapi mungkin akan lebih efektif jika lewat ruang tertutup dan berupa dialog," katanya. Namun di sisi lain ia melihat pesta rakyat di kota besar, seperti Jakarta yang sehari-harinya amat ruwet, adalah kebutuhan yang juga harus dipenuhi pemerintah. "Mungkin pesta ulang tahun DKI zaman Bang Ali dulu perlu dihidupkan lagi. Mereka benar-benar berpesta tanpa dibakar sentimen politik. Jadi tak akan ada ekses," tuturnya. Namun ada yang menganggap persoalannya bukanlah sematamata pada pesta rakyat atau bukan. Delapan Organisasi Pemuda, mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Budhis, Persatuan Mahasiswa Katolik, Gerakan Mahasiswa Kristen, dan beberapa lainnya, menilai para kontestan terpaksa melakukan eksploatasi histeria massa karena mereka sedang paceklik isu. Jika ditilik panggung-panggung kampanye yang menjadi ajang pidato, pengamatan para organisasi pemuda ini ada benarnya. Pidato-pidato kampanye masih didominasi soal-soal yang tak bisa dibilang sebagai adu program. Simak saja beberapa topik yang banyak diangkat PPP maupun PDI ini. "Apakah Saudara datang diabsen! Diberi kaus! Diberi ongkos!" Massa pun menjawab,"Tidaaak!" Atau yang ini, "Apakah demokrasi kita loyo, pembangunan menyeleweng, keadilan sosial makin besar, rakyat digusur!" Jawab massa pasti, "Betuuul!" Golkar, sebagai pihak yang merasa diserang, pun muncul dengan pembelaan. "Mereka membohongi rakyat di siang bolong dengan mengatakan pembangunan gagal total, tak ada keadilan, tak ada demokrasi, serta tak memperhatikan rakyat kecil," kata Menko Polkam Soedomo yang berkampanye sebagai fungsionaris Golkar. Wahono, Ketua Umum Golkar, pun tak mau kalah. "Kalau ada yang menyatakan pembangunan ini tak berhasil, sama saja dengan mendustai diri, bangsa dan negara, bahkan mendustai Tuhan," katanya di Samarinda. Kesimpulannya, di antara sedikit pengungkapan program dan pemikiran yang jernih dari masing-masing kontestan, yang muncul secara dominan adalah perang retorika yang lebih banyak ditujukan untuk membakar semangat massa. Tak mengherankan jika hasilnya adalah massa yang lebih agresif saat mereka pulang dari panggung kampanye. Nurcholish Madjid, salah seorang intelektual Islam terkemuka, berpendapat senada dengan para pemuda tadi. "Memang pidato untuk membakar massa yang paling mudah adalah membuat negasi, tak begini, atau tak begitu. Sedangkan kalau harus menyatakan sesuatu yang positif, jauh lebih susah," ia bertutur. Sisi kurang baik dari kampanye bukan hanya hura-hura yang kelewatan, tapi juga janji yang kadangkala terkesan asal bunyi. Misalnya, dari PPP muncul janji untuk menghapus SPP. Yang lebih serius lagi adalah janji mereka untuk memperjuangkan kebebasan pers dan menghapuskan ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). "Memberangus surat kabar adalah memberangus suara rakyat," kata Sekjen PPP H. Matori Abdul Djalil. Janji yang muncul dari kubu PDI tak kalah seru. Ada janji menghapus iuran televisi. Lalu ada janji mengajukan undang-undang antimonopoli. Ketua umum PDI Soerjadi juga mendesak Golkar agar segera mengajukan rancangan UU antimonopoli. "Saya akan dukung Golkar bila ia mengajukan RUU Anti-Monopoli. Bagi PDI tak penting nomor satu atau nomor dua yang mengusulkan. Yang lebih penting itu untuk orang banyak," kata Soerjadi di Yogyakarta. Persoalannya adalah: penampilan Fraksi PDI maupun Fraksi PPP di DPR selama lima tahun terakhir ini tak banyak buka suara tentang soal-soal yang dijanjikan itu. Soal SIUPP, misalnya, yang vokal soal ini malah Fraksi Karya Pembangunan yang dipelopori oleh Anang Adenansi dari Kalimantan Selatan. Gara-gara soal itu Anang terpental dan hanya kebagian nomor mati 10 di daftar calon tetap. Soal RUU Anti-Monopoli yang diangkat Soerjadi tadi sama saja halnya. RUU buatan Litbang PDI ini sebenarnya sudah beredar secara terbatas dua tahun lalu. Namun tak ada gerakan apa pun dari Fraksi PDI untuk mengusulkannya ke DPR lewat hak inisiatif. PDI malah memunculkannya di luar sebagai Simulasi UU Anti-Monopoli yang dipersembahkan kepada seluruh rakyat. Dalam hal janji ini Golkar sedikit untung. "Jurkam Golkar diminta untuk tak memberi janji yang tak mudah dipenuhi. Itu bisa menyesatkan," kata Sekjen Golkar Rachmat Witoelar sejak awal. Namun bukan berarti Golkar bisa tampil prima. Golkar akhirnya memang terpaksa tampil dengan isu-isu lamanya yang dinilai banyak pengamat sebagai usang. Ketua PB Nadhlatul Ulama Abdurrahman Wahid melihat, "Golkar sekarang kurang menarik. Soalnya hanya mengulang hal yang sama, program pemerintah," katanya. Ini memang tak terelakkan di Golkar. Rachmat Witoelar justru menilai isu lama itu, "Garis konsistensi yang kami pegang teguh." Maklum, tema Golkar adalah melanjutkan pembangunan. Di kalangan anak muda, tema mapan ini kurang bersambut. Seperti muncul dalam kampanye dialog di Surabaya, Kamis pekan lalu. Romly, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Airlangga, langsung mencecar Marie Muhammad dan Theo Sambuaga dengan pernyataan tajam, "Indonesia bukan milik Golkar, oleh karena itu jangan mengklaim apa yang dimiliki Indonesia sebagai milik Golkar." Di sinilah sebenarnya PPP dan PDI punya peluang. Beberapa kekurangan pemerintah sekarang ini bisa saja menjadi isu sentral mereka. Terutama dalam bidang ekonomi. Monopoli, kesenjangan kaya miskin, nasib buruh, sampai ke korupsi. Dan itu memang dilakukan. Kritik PPP dan PDI dalam pidato kampanyenya selalu berkisar pada soal itu. Sayangnya, kata Abdurrahman Wahid, "Secara obyektif dua-duanya nggak jelas programnya apa." Padahal isu ekonomi, menurut 35% sumber berita yang diobservasi TEMPO di enam kota besar, adalah masalah yang paling mendesak untuk segera dipecahkan. Masalah ekonomi itu mencakup tingginya biaya hidup, soal perpajakan, dan inflasi. Keterbatasan PPP dan PDI di sini bisa dipahami jika melihat sumber daya yang dimiliki. PPP dari tahun ke tahun tetap saja mengandalkan Hamzah Haz untuk soal ini. Dalam berbagai pidato kampanyenya, Hamzah sempat mengkritik sistem perpajakan yang dinilainya kurang adil. Kubu PPP kini sebenarnya punya beberapa intelektual baru, seperti Sri Bintang Pamungkas dan bekas Ketua HMI Saleh Khalid, yang diharap bisa membantu penampilan partai di soal ekonomi. Sedangkan PDI hanya punya Kwik Kian Gie yang mencoba memberikan alternatif pemecahan. Simulasi UU antimonopoli tadi, misalnya, adalah buah tangannya. Dalam kampanyenya pekan lalu Kwik mengusulkan sebuah kampanye besar-besaran antikorupsi selama lima tahun yang dirancangnya sebagai revolusi damai di tiap rumah. Salah satu caranya, setiap anak diminta bertanya kepada orangtuanya, apakah hartanya hasil korupsi atau bukan. Isu lain yang bisa ramai dikembangkan adalah dalam bidang politik. Yang paling hot adalah soal suksesi kepemimpinan nasional. Di sini PDI sedikit lebih agresif. Dalam penilaian Arief Budiman, PDI justru bisa menjadi simbol perubahan yang disenangi anak muda. "Satu contoh adalah soal pembatasan jabatan presiden dua kali yang dilontarkan PDI," kata Arief. Belakangan PDI malah sudah lebih jauh lagi. Salah seorang juru kampanyenya, Sophan Sophiaan, menyebut Guruh Soekarnoputra sebagai calon presiden menyusul Rudini, calon Yahya Nasution, rekan separtainya. Guruh sendiri kepada TEMPO di Banjarmasin menyatakan, "Detik ini juga saya siap jika rakyat menghendaki." Soal suksesi, seperti tampak dalam hasil observasi TEMPO di enam kota, memang menarik perhatian. Lebih dari 22% sumber berita yang ditanya menyebut soal suksesi dan ketidakpastian hukum sebagai masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan, setelah isu ekonomi. Sedangkan PPP dalam membawakan isu suksesi ini terkesan kurang menggebrak. Pagipagi, agar tak keduluan Golkar seperti pemilu sebelumnya, PPP telah mencalonkan kembali Pak Harto sebagai presiden 1993-1998. Begitu masuk arena, muncul nama Try Soetrisno yang disebut-sebut akan dicalonkan sebagai wakil presiden. Langkah ini, menurut Arief, tampaknya malah menjadi bumerang. "Karena pilihan ini, muncul citra di kalangan anak muda bahwa PPP adalah partai status quo yang membosankan, tak ada dinamika," kata Arief lagi. Ini yang tampak berbeda dengan penampilannya yang bersemangat menjelang Pemilu 1977. Itulah isu dan janji yang disodorkan kepada para pemilih. Dalam bilik suara nanti, mereka akan memberikan haknya kepada partai pilihannya. Tinggal, bagaimana ketiga OPP nanti bisa berkiprah memperjuangkan hak-hak itu, yang tentunya tak sebatas janji yang telah diumbar selama kampanye. Yopie Hidayat, Sandra Hamid, Wahyu Muryadi, Iwan Q. Himawan