Setelah PDIP Memecat Keluarga Jokowi: Ke Mana Mereka Berlabuh?

Pertimbangan lain, Jokowi ataupun Gibran menghormati partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi yang terdiri atas tujuh partai ini adalah pengusung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024.  

Seorang anggota tim pendukung Jokowi menguatkan keterangan politikus Golkar tersebut. Ia mengatakan salah satu alasan Jokowi tidak menerima KTA dari Partai Golkar adalah usaha menjaga relasi dengan PDIP yang makin bergejolak ketika itu. “Alasan lain, status beliau saat itu masih Presiden. Tidak etis kalau bergabung, sedangkan ketua umum partainya malah jadi pembantu Presiden,” katanya.  

Menurut dia, Jokowi menghormati sikap Partai Golkar yang memberikannya karpet merah untuk bergabung. Namun, kata dia, Jokowi memiliki pertimbangan yang matang untuk bergabung ke Partai Golkar dalam waktu dekat atau cukup dengan memperoleh status sebagai anggota kehormatan partai tersebut.

“Power Pak Jokowi juga masih cukup besar meski sudah tidak menjabat (Presiden) dan tak bergabung dengan partai,” katanya.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, memberikan respons soal pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Jokowi dan keluarganya sudah bukan lagi kader PDIP. Tanggapan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 5 Desember 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya belum pernah menerbitkan KTA untuk Jokowi dan Gibran. Ia mengatakan partainya juga belum membahas mengenai pemberian KTA kepada keluarga Solo tersebut—sebutan yang merujuk pada alamat Jokowi dan Gibran di Solo, Jawa Tengah.

“Kami, partai yang terbuka bagi siapa saja. Jadi, jika Pak Jokowi dan Mas Gibran ingin bergabung, kami akan menerima dengan senang hati,” kata Sarmuji, Rabu, 18 Desember 2024.

Adapun Jokowi mengakui memang pernah berkomunikasi dengan Partai Golkar mengenai tawaran bergabung ke partai tersebut. “Ya, komunikasi ada, tapi belum (memutuskan untuk menjadi anggota Partai Golkar),” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Senin, 9 Desember 2024.

Langkah politik Jokowi ini kembali menggelinding setelah PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran, serta Muhammad Bobby Afif Nasution, mantan Wali Kota Medan dan menantu Jokowi, pada 4 Desember 2024. Namun surat keputusan tentang pemecatan ketiganya baru diumumkan pada Senin, 16 Desember 2024. 

Surat keputusan pemecatan ketiganya dengan nomor 1649, 1650, dan 1651/KTPS/DPP/XII/2024 ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. SK tersebut berisi alasan pemecatan ketiganya karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDIP, yaitu ketiganya berseberangan sikap politik dengan PDIP dalam pemilihan presiden 2024. Dalam pemilihan presiden ini, PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md., sedangkan keluarga Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.  

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan pemecatan ketiganya merujuk pada keputusan komite etik dan disiplin partainya. Jokowi, Gibran, dan Bobby dinyatakan melanggar AD/ART karena membangkang keputusan partai dalam pemilihan presiden 2024.

"Yang bersangkutan (Jokowi) juga telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi," kata Deddy.

Intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan Deddy adalah putusan MK terhadap uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Akibat intervensi itu, MK mengubah ketentuan pasal tersebut sehingga membuat Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.

Saat dimintai konfirmasi, Jokowi mengatakan menghormati keputusan PDIP tersebut. “Nanti waktu yang mengujinya,” kata Jokowi, Selasa, 17 Desember 2024.

Gibran juga menghargai keputusan PDIP tersebut, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan akan lebih berfokus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden setelah pemecatan tersebut. “Untuk saat ini, saya akan lebih berfokus membantu Bapak Presiden,” kata Gibran.

Adapun Bobby mengatakan dia sudah menjadi kader Partai Gerindra sebelum pemecatan tersebut. “Saya kan kader Gerindra,” kata Bobby.

Bobby menjadi kader Gerindra setelah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara di partai itu pada Mei 2024. Setelah berpindah partai, Bobby mengklaim hubungannya dengan para politikus PDIP di Sumatera Utara tetap terjalin dengan baik. 

Jokowi, Gibran, dan Bobby memilih latar belakang serupa ketika bergabung ke PDIP, yaitu sama-sama hendak berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Jokowi bergabung ke PDIP saat menjadi calon Wali Kota Solo pada 2005. Sedangkan Gibran dan Bobby menjadi kader PDIP ketika menjadi calon Wali Kota Solo dan calon Wali Kota Medan pada 2019.

Setelah pemecatan terhadap ketiganya, seorang pengurus tim pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden mengatakan Jokowi dan Gibran sangat berpeluang bergabung ke Golkar. Alasannya, hubungan Jokowi dan Gibran dengan petinggi Golkar sangat baik.

Ketika dimintai konfirmasi, Gibran memilih menjawab mengambang. “Tunggu saja nanti waktunya,” kata Gibran pada Selasa, 10 Desember 2024.

Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Organisasi Derek Loupatty mengatakan Jokowi dan Gibran sudah menjadi anggota kehormatan partainya. Alasannya, kata Derek, keduanya telah berjasa terhadap bangsa dan negara. Namun Derek mengatakan status anggota kehormatan tak membutuhkan KTA. “Anggota kehormatan tidak memerlukan KTA,” kata Derek pada Kamis, 5 Desember 2024.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menjelaskan kembali pernyataan Derek. Ia mengatakan Jokowi dan Gibran belum diberikan status sebagai anggota kehormatan partainya. Namun, kata dia, keduanya sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota kehormatan Golkar.

Sarmuji menjelaskan, pemberian gelar anggota kehormatan harus disertai surat keputusan yang diteken oleh DPP Golkar. “Sampai saat ini belum ada SK yang ditandatangani DPP soal pemberian gelar anggota kehormatan,” kata Sarmuji. “Penetapan anggota kehormatan harus melalui SK, bukan dengan pemberian KTA.”

Gibran Rakabuming Raka bersama Bobby Nasution di Medan, Sumatera Utara, 2023. ANTARA/Yudi

Jokowi Lebih Ideal Berkebun di Beringin

Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, berpendapat bahwa Partai Golkar menjadi tempat paling ideal bagi Jokowi dan Gibran untuk mencari perlindungan setelah PDIP memecatnya dari keanggotaan partai. Ia menilai Jokowi dan Gibran akan mudah bergabung ke Golkar karena perpaduan keduanya dengan Golkar saling menguntungkan kedua pihak.

“Golkar memperoleh efek elektoral dari Jokowi dan Gibran. Sedangkan keluarga Solo memperoleh kendaraan politik yang kuat,” kata Usep.

Menurut Usep, peluang Golkar menerima keluarga Solo tersebut terbuka lebar karena relasi Jokowi dan para petinggi Golkar terjalin sangat baik. Di samping itu, bergabungnya Jokowi ke Golkar tidak akan menimbulkan “matahari baru”. Kondisi itu sangat berbeda ketika Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra. Keberadaan Jokowi di Gerindra akan menimbulkan "matahari kembar" karena Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki kekuatan yang setara.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan ada keuntungan dan kerugian ketika Jokowi dan Gibran bergabung ke Golkar. Ia mengatakan Golkar akan mendapat keuntungan ketika keluarga Solo itu menjadi kader partai beringin, yaitu posisi Golkar akan makin kuat karena memiliki figur dengan pengaruh yang kuat dalam politik.

“Kerugiannya, Golkar bisa menjadi sasaran kemarahan publik atas persepsi negatif yang dimiliki keluarga Solo, seperti politik dinasti,” kata Adi.

Ia melanjutkan, Golkar akan kesulitan memberikan posisi Jokowi dan Gibran di partai. Apalagi kapasitas Jokowi sebagai mantan presiden dan Gibran sebagai wakil presiden 2024-2029. “Posisi yang diberikan Golkar tidak boleh sembarangan, harus prestisius,” katanya. ●

Alfitiran Neti, Sahat Simatupang dari Medan, dan Septhia Ryantie dari Solo berkontribusi dalam penulisan artikel ini