Jejak Kekerasan di Tanah Papua

PEMBEBASAN pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens banyak mendapat apresiasi karena dilakukan tanpa setetes pun darah tertumpah. Peristiwa ini dinilai bisa menjadi tonggak untuk memulai episode baru dalam penanganan konflik di Tanah Papua.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pemerintah seharusnya membuka dialog dengan semua kelompok di Papua setelah pembebasan Mehrtens. Tak terkecuali berdialog dengan kekuatan pro-kemerdekaan Papua, termasuk yang mengangkat senjata. Menurut Usman, mereka masih bisa diajak berdialog untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua.

“Pemerintah dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka juga harus sama-sama membuka diri untuk duduk bersama dan memulai pembicaraan penjajakan menuju dialog kemanusiaan,” kata Usman saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 September 2024. 

Usman mengatakan masyarakat Papua mengalami kekerasan selama puluhan tahun. Warga sipil di Papua, termasuk masyarakat adat, menderita akibat operasi militer besar-besaran yang mengakibatkan pembunuhan di luar hukum oleh kelompok bersenjata negara dan non-negara, penyiksaan, pengungsi internal, serta pelanggaran lain.

Sejak 3 Februari 2018 hingga 20 Agustus 2024, Amnesty mencatat 132 kasus pembunuhan di luar hukum yang menewaskan setidaknya 242 warga sipil. Sebagian kasus itu dilakukan oleh aparat keamanan (83 kasus dengan 135 korban) dan sebagian lagi oleh kelompok bersenjata pro-kemerdekaan (49 kasus dengan 107 korban). Pada Januari 2019 hingga Februari 2024 terdapat setidaknya 17 kasus penyiksaan terhadap 50 korban, yang diduga dilakukan oleh anggota aparat keamanan dan aparatur negara di Tanah Papua.

Selain warga sipil setempat, korban termasuk seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, yang dibunuh saat mengangkut empat warga sipil di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 5 Agustus 2024. Belum jelas siapa yang sesungguhnya membunuh pilot tersebut.