Jenderal Kontroversial

PANGLIMA Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut adanya pemesanan 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter. Dalam pernyataannya di hadapan para purnawirawan TNI, Gatot menyatakan siap melawan pihak yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo untuk memesan senjata tersebut. "Saya berjanji akan membuat mereka merintih, bukan hanya menangis," katanya, Jumat dua pekan lalu, di Markas Besar TNI.

Gatot juga mengingatkan bahwa polisi tak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank atau pesawat dan kapal. "Saya serbu kalau ada." Pernyataan Gatot itu membuat dia dicap tengah berpolitik. Bukan kali ini saja ucapan Gatot menimbulkan pro-kontra. Sebelumnya, dia mewajibkan semua tentara menonton film tentang pemberontakan G-30-S/PKI.

Pernyataan jenderal yang kontroversial dan bernada ancaman bukan baru kali ini muncul. Majalah Tempo edisi 22 Januari 1972 mengulas sepak terjang Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Jenderal Sumitro. Dalam artikel berjudul "Dari Sumitro, Dengan Peringatan & Harapan", Sumitro melarang mahasiswa berunjuk rasa soal pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan gagasan Ibu Negara Tien Soeharto.

Di hadapan pemimpin redaksi media massa Ibu Kota, Sumitro menegaskan bahwa Kopkamtib tak akan membiarkan aksi-aksi "ekstra-parlementer" terjadi. Dia menyebut nama dua aktivis, Arief Budiman dan Johannes Cornelis Princen, terlibat aksi tersebut. Sumitro berjanji menindak tegas mereka.

Menurut Suimitro, sebetulnya Kopkamtib akan mengendurkan kegiatannya setelah pemilu selesai. Tapi adanya aksi-aksi tersebut membuat Kopkamtib justru akan lebih meningkatkanoperasi. Sumitro mengancam tidak akan mentoleransitindakan-tindakan yang bisa mengganggu kestabilan politik yangtelah diciptakan dengan susah payah. "Kamitidak menyetop kegiatan para mahasiswa," kata Sumitro. "Tapi, jika suatu pandangan atau kritik hendakdikemukakan, hendaklah dikemukakan melalui saluran yang ada,seperti di universitas ataupun majalah dansurat kabar."

Pernyataan Sumitro itu menindaklanjuti kemarahan Presiden Soeharto yang mempertanyakan dengan keras siapa dalang penolak proyek Miniatur Indonesia Indah. Soeharto menuding protes yang digelar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Malang, Surabaya, dan Medan, tersebut bertujuan menjatuhkan dia dari posisinya. Aksi itu "Ingin mendepak ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) daripada kegiatan eksekutif, danmenghilangkan dwifungsi ABRI," kata Soeharto saat meresmikan Rumah Sakit Pertamina.

Terhadap pernyataan Sang Panglima Kopkamtib, muncul pembicaraan hangat di media massa, seperti Pedoman dan Kompas. Dua media tersebut berharap kritik tak akan ditindas mati di Indonesia.

"Forum parlemen jalanan bila mau dijalankan terus akan dihadapi dengan tindakan tegas-keras. Persoalannya kemudian adalah bagaimana memberikeleluasaan dan kekuatan kepada saluran-saluran kritik yanglain, seperti DPR, DPRD, universitas, dan pers. … Hari-hari mendatang adalah ujian: dapatkah DPR, universitas, danpers punya lebih besar keleluasaan dan kekuatan mengkritik,hingga cukup menyalurkan ketidakpuasan atau pikiran yang dirasakan? Apakah yang akan terjadi sesudah itu?Orang wajib berharap: perbaikanlah yang terjadi, bukansebaliknya."