Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab sejumlah isu politik yang berkembang. Mulai dari wacana penambahan menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga partai politik tujuan setelah tidak dianggap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi merespons perkembangan terkini ketika memberikan keterangan pers usai acara di kawasan Tapos, Depok, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Prabowo Tambah Kementerian
Jokowi mengatakan urusan kabinet mendatang merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan rencana penambahan jumlah kementerian sebaiknya ditanyakan langsung kepada Prabowo.
Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian diwartakan oleh Majalah Tempo dalam laporan utama pekan ini, "Orang Lama Kabinet Baru", yang terbit pada 6 Mei 2024. Presiden terpilih disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga 40.
“Nggak, (Prabowo) nggak tanya (saran) ke saya kok,” kata Jokowi ditemui usai acara di kawasan Tapos, Depok pada Selasa, 7 Mei 2024.
Jokowi Setuju Luhut soal Orang Toxic
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Prabowo supaya tidak membawa orang toxic ke kabinetnya. Luhut menyampaikan hal itu dalam acara “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menjelaskan orang toxic yang dimaksud Luhut. “Pak Luhut menggunakan istilah toxic untuk merujuk kepada pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program kabinet karena tidak sejalan dengan visi dan arah yang telah ditetapkan,” kata Jodi kepada Tempo, Ahad, 5 Mei 2024.
Jokowi, sepakat dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet. Ketika ditanya kriteria orang toxic di pemerintahan, Presiden enggan mengelaborasi dan hanya terkekeh. "Tanya Pak Luhut."
Parpol usai Tak Diakui PDIP
Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, pada Senin, 22 April 2024. Dia mengatakan bahwa Jokowi serta putranya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi merupakan bagian dari partai.
Jokowi hanya tersenyum saat ditanya rencana bergabung ke partai politik baru setelah tidak diakui oleh PDIP. "Akan berlabuh di pelabuhan," kata Jokowi berkelakar ditemui usai acara di Tapos, Depok, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Sebelum dianggap bukan lagi anggota kader PDIP, Jokowi disebut-sebut akan masuk Golkar. Sejumlah laporan yang diterbitkan Koran Tempo dan Majalah Tempo, mengutip sumber, mengatakan Jokowi bisa masuk Golkar untuk mempertahankan kekuasaan lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Pilihan editor: MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah
Foto 
