Kabar baik dari selatan kabar baik dari selatan ?

SATU ganjalan hubungan Indonesia-Australia bisa disingkirkan, setelah Perdana Menteri Robert Hawke memberikan pernyataan: pemerintah Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Pemerintah Buruh di Negeri Kanguru tersebut juga mengakui rakyat bekas jajahan Portugal itu sebagai warga negara Indonesia. Pernyataan yang cukup mengagetkan itu - terutama bagi beberapa pihak di Australia sendiri - diucapkan PM Hawke dalam suatu wawancara dengan Prahastuti Aditama yang disiarkan TVRI Senin malam pekan lalu. "Kami mengakui kedaulatan kekuasaan Indonesia," katanya dengan suara datar ketika ditanya soal Timor Timur. Ucapan Hawke, yang direkam akhir Juli lalu dan disiarkan dalam rangka HUT RI ke-40 itu, tentu saja disambut baik pihak Indonesia. "Saya menyambut baik pernyataan perdana menteri Australia itu yang mengakui kedaulatan Indonesia di Timor Timur," ucap Menlu Mochtar Kusumaatmadja Rabu pekan lalu. Namun, di Australia sendiri, pernyataan lima kata Hawke itu justru mengundang banyak reaksi. Bekas menlu Andrew Peacock, yang kini menjadi pimpinan Partai Liberal, dalam sidang parlemen Kamis pekan lalu, mendesak Hawke untuk memperjelas pernyataan dan sikap pemerintahnya. Hawke memang kemudian menegaskan bahwa pengakuan atas kedaulatan Indonesia di Tim-Tim itu pernah diumumkan oleh pemerintah Partai Liberal sebelumnya yang dipimpin PM Malcolm Fraser, 15 Desember 1978, dan diberlakukan Februari 1979. Pengakuan itu belum pernah dibatalkan oleh Partai Buruh yang berkuasa sekarang. "Fakta sah, bahwa Australia sejak 1979 mengakui kedaulatan Indonesia atas Tim-Tim, tidak bisa dipungkiri baik oleh kemampuan kita maupun pemerintah Portugal yang mencari penyelesaian masalah itu," ujar Bob Hawke menjawab kecaman parlemen. Agaknya, sikap Hawke itu juga bisa mengundang reaksi keras dari Partai Buruh yang kini berkuasa. Dalam program partainya, disebutkan bahwa Partai Buruh Australia khawatir atas situasi di Tim-Tim. Bahkan secara resmi ditegaskan ketidaksetujuan atas penggabungan bekas jajahan Portugal itu ke dalam wilayah Indonesia tanpa lewat penetapan nasib sendiri (self determination) penduduk Tim-Tim dengan pengawasan badan internasional. Reaksi senada juga datang dari Partai Demokrat yang menyayangkan ucapan Hawke di TVRI. Sebab, hal itu dianggap mengundang kemarahan negara yang bersahabat dengan Australia, misalnya Portugal. Memang benar, pemerintah Portugal lantas memanggil dubes Australia di Lisabon Kamis pekan lalu. Kepada Dubes Bruce Woodberry, Portugal menjelaskan posisinya dan menyampaikan nota "tidak senang" atas pernyataan Hawke yang mengakui kedaulatan Indonesia di bekas daerah jajahannya. Nota itu diserahkan setelah beberapa jam Portugal memanggil dubesnya untuk Australia, Inacio Rebelo de Andrade, kembali ke negerinya untuk konsultasi. Keputusan keras Portugal itu menyusul kegagalan Andrade mendesak PM Hawke menarik pengakuan Australia atas kedaulatan Indonesia di Tim-Tim seperti disiarkan TVRI minggu lalu. Dalam pernyataannya di Canberra, Dubes Andrade mengingatkan bahwa Australia pernah mendukung resolusi PBB 1982, yang meminta sekjen PBB membicarakannya dengan berbagai pihak guna menyelesaikan sengketa di Tim-Tim itu. Walau secara resmi kini memberikan pengakuan lagi, pemerintah Australia memang tetap akan mempermasalahkan keadaan hak asasi manusia di Tim-Tim lewat forum internasional. "Dengan ini bukan berarti Australia tidak akan lagi mengeluarkan pernyataan khawatir di forum Internasional mengenai situasi hak asasi di Tim-Tim, dan Australia akan terus berusaha supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik," kata Bob Hawke di parlemen. "Ucapan saya di TVRI tidak berarti pemerintah Australia atau Portugal mengendurkan usaha mencari penyelesaian di Tim-Tim." Langkah penyelesaiannya, menurut pemerintah Australia, belum dianggap tuntas karena penetapan nasib sendiri rakyat Tim-Tim dinilai belum dilaksanakan secara bebas. Namun, menurut Menlu Mochtar, penggabungan Tim-Tim menjadi provinsi ke-27 pada 1976 itu sebenarnya telah melewati proses yang layak. Sebelum pernyataan integrasi dengan Indonesia, telah diadakan serangkaian perundingan di Lisabon dan Macao. Pada kesempatan itu, kata Mochtar, Fretilin memang tidak mau hadir. Tapi keinginan integrasi sudah mendapat dukungan dan menjadi pilihan mayoritas rakyat Tim-Tim.