Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

"Letnan dua nanti," kata politikus PDIP lainnya, Putra Nababan. "Prajurit belakangan," balas politikus partai banteng lainnya, Eriko Sotarduga. Keduanya berdiri di tengah rombongan petinggi partai yang kompak mengenakan seragam putih.

Dalam Majalah Tempo, Johan telah menjelaskan, Dewan Kolonel akan berupaya untuk meningkatkan elektabilitas Puan. Kelompok ini memang dibentuk untuk mempersiapkan Puan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kendati demikian, Johan menyatakan, jika pada akhirnya Megawati tidak memilih Puan, ia dan anggota Dewan Kolonel lain siap mematuhi arahan Ketua Umum.

Kelompok yang dibentuk tiga bulan lalu ini diklaim telah diketahui dan disetujui oleh Puan Maharani. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan sebagai koordinator, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng.

Berikut deretan anggota Dewan Kolonel berdasarkan keterangan Johan:

Inisiator: Johan Budi Sapto Pribowo
Koordinator: Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII: My Esti Wijayati
Komisi IX: Abidin Fikri
Komisi X: Agustin Wilujeng
Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu

Kegiatan Ziarah Acara Puan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto juga didapuk jadi jenderal. Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan.

Dari Johan Budi, Trimedya, Junimart, hingga Masinton. Utut dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul juga hadir. 

Selanjutnya: Johan menampik acara ziarah rangkaian kegiatan Dewan Kolonel...

Johan menampik kalau kegiatan ziarah kali ini adalah rangkaian kegiatan dari Dewan Kolonel. "Ini acara mba Puan," kata dia tertawa, ketika menjelaskan acara yang sebenarnya sudah disiapkan sejak 2 minggu lalu ini.

Setelah berziarah, Puan lanjut makan pecel dengan Cak Imin. Di depan media, Puan tak menampik keberadaan wadah tersebut. "Jadi apapun bentuknya, namanya, itu hanya nama dan bentukan," kata Puan, di dekat Johan yang duduk di sampingnya.

Puan lantas meminta seluruh pengurus di struktur partai, simpatisan, legislatif, hingga eksekutif menjalankan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk turun ke masyarakat. "Sambangi rakyat, tangkap aspirasi rakyat, dan tentu saja menangkan PDIP di Pemilu 2024," kata dia.

Ketika ada Dewan Kolonel, tiba-tiba muncul pula Dewan Kopral dari para pendukung Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo. Belakangan, Ketua Kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, Immanuel Ebenezer, menginstruksikan anggotanya untuk menghentikan wacana Dewan Kopral setelah mengaku mendapat arahan dari Ganjar agar tidak bermanuver politik.

Tapi, wacana Dewan Kopral tidak disetop. "Ini hanya ditunda, bukan ditiadakan," kaya Noel, sapaannya, pada 23 September lalu.

Ditanya soal munculnya persaingan antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini, Puan menegaskan kalau keputusan terkait calon presiden dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Kami tunduk pada mekanisme partai, ya harus ikut dengan apa yang menjadi keputusan ibu Mega," kata Puan.

Bambang Pacul meminta semua pihak tidak terlalu menganggap serius keberadaan Dewan Kolonel. Ia menyebut PDI Perjuangan tetap tegak lurus dengan komando Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Itu hanya sebuah kongko-kongko di diskusi politik gitu lho," kata Bambang, yang tak membantah kalau kongko ini bisa berlanjut menjadi hal yang serius.

Sementara terkait Dewan Kopral, Bambang menyebut kehadiran organ tersebut lebih sebagai reaksi spontan atas isu Dewan Kolonel. "Itu kata-kata yang kita ngobrol sambil guyon, dikau-dikau aja yang menanggai serius," kata dia.

Johan Budi pun ikut heran dengan kemunculan Dewan Kopral. Padahal, Dewan Kolonel yang dibentuk tidak ada urusannya dengan Ganjar. "Aku juga heran kok responsnya begitu," kata dia.

Akan tetapi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah keberadaan Dewan Kolonel. Menurut dia, para kader PDIP bersepakat dan disiplin bahwa terkait pilpres, hanya Megawati yang memutuskan.

“Wah tidak ada itu. Anggota partai berdisiplin bahwa terkait dengan Pilpres, Ibu Mega yang putuskan,” kata Hasto kepada Tempo, Selasa, 20 Setember 2022.

Ia menyebut PDIP sudah berpengalaman menghadapi Pemilu. Karena itu, ia berharap para kader disiplin dan mengikuti arahan Megawati. “PDIP kan sudah punya pengalaman Pemilu berkali-kali. Jadi semua kader berdisiplin, jika tidak, sanksi disiplin akan ditegakkan,” ujarnya.

Hasto tidak hadir dalam acara ziarah Puan bersama Cak Imin hari ini. Puan menyebut Hasto sedang ada kegiatan lain, sehingga tidak bisa mendampingi. "Jangan kemudian ada berpikir bahwa kenapa yang ini yang ikut, yang ikut ini banyak banget iki lho, semunya struktur PDI Perjuangan," kata Puan menjelaskan ketidakhadiran Hasto.

Baca juga: Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan