Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan ihwal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya bertemu di rumah SBY di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 Juli 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Airlangga mengatakan silaturahmi antarpimpinan partai adalah hal biasa. Menurut dia, saat ini suasananya cair. Ia menegaskan posisi Golkar sudah final, yaitu mendukung Joko Widodo untuk maju pemilihan presiden 2019.
Baca: Airlangga Hartarto Bertemu SBY, Sinyal Koalisi Baru?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi tuntutan jalan dan langkah Partai Golkar itu selalu jelas. Nah, karena itu, komunikasi dengan partai-partai kan penting," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.
Tahapan sekarang, kata Airlangga, adalah koalisi-koalisi yang mendukung Jokowi. Saat ini, beberapa partai telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi, tapi ada pula partai yang masih belum memutuskan langkah koalisi untuk pilpres 2019.
"Nah, tentu komunikasi itu dibangun agar nanti tidak terjadi misinterpretasi atau miskomunikasi antarkoalisi pendukung presiden," kata Airlangga. "Dan tentu bagi koalisi partai pendukung presiden lebih banyak lebih baik di dalam politik."
Baca: Airlangga Bertemu SBY, Puan Yakin Golkar Komitmen Dukung Jokowi
Airlangga menekankan koalisi partai pengusung Jokowi saat ini sudah cukup. Namun, menurut Ketua Umum Golkar ini, sifatnya inklusif, melibatkan banyak pihak yang berperan. "Nah, tentu komunikasi-komunikasi ini dibangun," ujarnya.
Saat ditanya apa respons yang disampaikan SBY, Airlangga menjawab, "Tentu beliau juga menjanjikan, masih terbuka opsi bergabung, tapi ada opsi lain juga yang dipersiapkan. Jadi masih terbuka."
Saat disinggung mengenai cawapres Jokowi, Airlangga Hartarto menyatakan partainya menyerahkan keputusan itu kepada Jokowi dan koalisi partai politik sesuai dengan mekanisme. "Salah satu mekanisme adalah menyerahkan kepada Pak Presiden, dan setelah itu tentunya ada komunikasi lanjutan," katanya.