Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tidak ada pembicaraan yang bersifat sensitif dalam rapat audiensi antara Komisi I dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Ia menyebut tidak ada alasan spesifik audiensi membahas revisi UU TNI itu digelar tertutup.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya enggak tahu kenapa tadi (tertutup). Tapi enggak ada masalah kok tadi," kata Dasco usai rapat bersama Komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 18 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Dasco, DPR mengakomodir masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait revisi UU TNI. Selain itu, kata dia, pihaknya =memberikan beberapa penjelasan mengenai perubahan-perubahan yang akan ada dalam peraturan tersebut. "Dari kemarin juga diskusinya sudah intens," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid yang hadir dalam rapat mewakili Koalisi Masyarakat Sipil juga mengaku tidak tahu alasan audiensi digelar tertutup. Menurut dia, pembahasan audiensi tidak terlalu lancar. Usman mengatakan pihaknya dan DPR sepakat untuk mencegah dwifungsi militer kembali terjadi.
"Tadi ditekankan di akhir rapat oleh Pak Dasco bahwa kami sepakat untuk mencegah dwifungsi militer," kata Usman.
Berdasarkan pantauan Tempo, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto beserta Wakil Ketua Komisi I Budisatrio Djiwandono tampak menghadiri rapat. Rapat yang dimulai pada 11.30 WIB ini berakhir sekitar pukul 13.00 WIB.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan diwakili oleh sejumlah pihak. Beberapa di antaranya yakni aktivis dan orang tua korban tragedi 1998, Maria Catarina Sumarsih; anak Wakil Presiden Muhammad Hatta, Halida Hatta; Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid; dan beberapa tokoh aktivis dan akademisi lainnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan revisi UU TNI yang digulirkan DPR dan pemerintah. Mereka mendesak agar pembahasan rancangan undang-undang itu dihentikan. "Secara substansi, RUU TNI mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia," kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya, Sabtu, 15 Maret 2025.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkhawatirkan revisi UU TNI ini justru melemahkan profesionalisme militer. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, ada potensi pengembalian dwifungsi TNI akibat perluasan tentara aktif menjabat di jabatan sipil.
Sebagai bentuk penolakan, anggota koalisi yang merupakan staf dari Kontras sempat menginterupsi rapat panja revisi UU TNI yang digelar di Hotel Fairmont pada Jumat dan Sabtu,14-15 Maret lalu. Saat itu, mereka meminta audiensi namun ditolak.
Pilihan Editor: Pengumuman SNBP 2025 Hari Ini di Situs SNPMB
