Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta warganya untuk membatasi kegiatan sosial, termasuk meminta sekolah menerapkan belajar di rumah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona di Jabar. Selain itu, kepala daerah di 27 kota/kabupaten perlu mendukung dengan mengurangi kegiatan massal di daerah masing-masing.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menggelar video conference dengan 27 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat terkait virus Corona di Command Center, Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin, 16 Maret 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil menyatakan bahwa penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona adalah tugas bersama. Terlebih, BNPB sudah menetapkan virus corona sebagai bencana nasional non-alam.
Emil pun mengimbau kepada warga Jawa Barat agar kegiatan yang melibatkan massa untuk dikurangi atau ditunda. Selain itu, dia meminta destinasi wisata yang bisa dikunjungi orang dalam jumlah banyak ditutup sementara.
“Saya sampaikan minimal dalam dua minggu dari sekarang dikurangi dibukanya tempat-tempat wisata yang sifatnya berkerumun dan massal,” katanya.
“Tapi kalau Pangandaran, Bupatinya per hari ini masih pengen membuka seperti biasa, tapi saya sudah arahkan sebaiknya dua minggu ini ikuti arahan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Emil menekankan bahwa proaktif tes kepada Orang Dalam Pemantauan (ODP) sangat penting. Maka itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kuota terbatas bagi setiap kabupaten/kota supaya warganya yang berstatus ODP melakukan proaktif tes di UPTD Laboratorium Kesehatan (Labkes) Jabar.
“Proaktif tes kita itu dilakukan kepada yang mayoritas ODP yang datang dari luar negeri dari negara yang dicurigai terpaparnya lebih banyak. Dan memang secara statistik semakin mendekati, kita akan memberikan prioritas bantuan kepada daerah-daerah yang mendekati kota Jakarta, seperti Depok,” kata dia.
Proses proaktif tes, sudah makin intensif dilakukan untuk memperluas jaringan informasi dan situasi yang diharapkan bisa hadir dengan informasi yang sejelas-jelasnya.
Emil mengatakan, proaktif tes dapat dilakukan secara bertahap. Artinya, tidak semua masyarakat bisa melakukan proaktif tes dalam waktu berdekatan.
“Jadi, proaktif tes ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama untuk para ODP dan PDP yang mengantre terlalu lama di Jakarta. Kalau itu sudah selesai dan test kit juga semakin banyak, maka masuklah kepada tahap dua, yaitu mereka-mereka yang merasa tidak nyaman, tapi tetap dalam kendali keputusannya dari pemerintah,” ucapnya.
Menurut dia, upaya proaktif tes yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendapat apresiasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita juga sudah konsultasi ke Pak Doni Monardo (Kepala BNPB), yang juga mengapresiasi proaktif tes itu, sehingga juga akan membantu sesuai kewenangannya test kit yang lebih banyak,” katanya. (*)
