Kisruh Suara dari Seberang

DI Victoria Park, tempat buruh migran yang bekerja di Hong Kong biasa berkumpul, ratusan orang membentuk barisan panjang. Mereka adalah warga negara Indonesia yang sedang antre untuk memilih presiden di tempat pemungutan suara yang didirikan di area publik itu pada Ahad dua pekan lalu. Menjelang sore, bukannya menyurut, antrean justru semakin panjang.

Melihat antrean kian mengular, pemantau pemilu dari Migrant Care, Syaiful Anas, berinisiatif menemui Panitia Pemilihan Luar Negeri Hong Kong. Ia menyarankan pembukaan akses alternatif ke lokasi pencoblosan. "Setelah bernegosiasi, panitia membuka satu pintu alternatif di sebelah kanan pintu utama," kata Syaiful, mengisahkan pengalamannya, Jumat pekan lalu.

Syaiful mengatakan langkah panitia membuka pintu alternatif sudah terlambat karena waktu pencoblosan tersisa cuma sejam. Otoritas Hong Kong hanya mengizinkan panitia menggelar pemilu di Victoria Park selama delapan jam, sejak pukul 09.00 hingga 17.00 waktu setempat. Kawasan Victoria Park menjadi satu-satunya tempat pencoblosan di Hong Kong. Di tanah berumput seukuran lapangan sepak bola itu, panitia mendirikan 13 TPS yang mengambil area separuh lapangan.

Tepat pukul 17.00, panitia mengakhiri pencoblosan. Pemilih yang sudah telanjur antre pun kesal. Menurut Syaiful, beberapa orang memprotes panitia. Setelah bernegosiasi, mereka dipersilakan memilih. Tanpa diduga, mereka mengajak teman-teman yang berteduh di bawah pohon setelah berjam-jam berdiri antre. Kerumunan pun membengkak hingga mencapai ratusan orang. "Panitia tidak lagi mengakomodasi mereka dan menutup pencoblosan pukul 17.15," ujar Syaiful.

Ketua Migrant Care Anis Hidayah mengatakan para pemilih yang marah berunjuk rasa. Rekan-rekan mereka yang sudah mencoblos pun turut serta. "Kami mendata ada 133 pemilih yang belum mencoblos, tidak termasuk yang sudah telanjur pulang," kata Anis, Kamis pekan lalu.

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Arief Wahyudi menampik ada antrean pemilih setelah TPS ditutup. "Massa tambahan justru datang saat pukul 17.45 dan meminta TPS dibuka," ujar Arief, Kamis pekan lalu.

Syaiful, yang memantau pencoblosan sejak pagi, menilai panitia kurang antisipatif. Alasannya, antrean sudah muncul sejak pukul 11.00, tapi panitia tak bergegas mencari solusi. Karena gusar, di sela istirahat sekitar pukul 13.00, Syaiful menemui Arief. Ia meminta panitia membuka akses alternatif karena panitia hanya menyediakan satu pintu masuk. "Tapi Arief mengaku optimistis dapat menuntaskan pemilihan tepat waktu," kata Syaiful. Arief membenarkan sempat berkomunikasi dengan Syaiful.

Syaiful tak menyerah meski usulnya ditolak. Ia lalu mendatangi panitia yang bertugas mengarahkan pemilih di pintu masuk. Ia menyarankan panitia membagi dua lajur menuju pintu utama, yakni pemilih dengan undangan dan pemilih tanpa undangan. Panitia menerimanya.

Langkah itu sedikit mengurai antrean. Namun, menurut Syaiful, antrean tetap terjadi di lajur pemilih tanpa undangan. Mulanya penumpukan pemilih hanya terjadi di dua titik pemeriksaan identitas pemilih. Tapi lambat-laun antrean meluber ke separuh lapangan lain pada sore hari.

Panitia memilih Victoria Park dengan alasan tempatnya strategis. Menurut Arief, orang Indonesia kerap mejeng di tempat ini-biasanya pada Ahad. Panitia juga sulit menggelar pencoblosan di kantor Konsulat Jenderal RI karena sempit. Sedangkan pemilih terdaftar mencapai 103 ribu orang.

Anis mengatakan panitia kurang tanggap terhadap tingginya animo pemilih. Padahal gejala meningkatnya minat memilih sudah terasa sejak pemilu legislatif lalu, yang mencapai 6.000 orang. Angka ini jauh di atas Pemilu 2009, yang hanya 2.000-an orang. Pada pemilu presiden kali ini, partisipasi pemilih meningkat drastis menjadi 23.569 orang.

Sesuai dengan data panitia, ada 29.732 orang yang sudah mencoblos. Angka ini termasuk pemilih dari dua TPS di Makau serta warga yang mencoblos melalui pos. Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih suara terbanyak, yakni 22.268. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 7.327 suara. Suara tidak sah sebanyak 137. "Seharusnya panitia di Hong Kong melakukan cara serupa seperti di Malaysia dan Singapura," ujar Anis.

Di Singapura, kata dia, selain mendirikan TPS di kantor Kedutaan Besar RI, panitia menempatkan drop box di sejumlah titik serta menyambangi pemilih di empat rumah sakit. Adapun di Malaysia, menurut Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Malaysia Tengku Adnan, panitia mendirikan 60 TPS di dua tempat, kantor KBRI dan Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Panitia pun membuat 200 titik drop box di empat negara bagian, yakni Selangor, Kelantan, Perak, dan Terengganu, serta di Putrajaya. Panitia juga mengirim surat suara lewat pos. "Kami mendatangi tangsi WNI dengan menggunakan mobil," katanya Jumat pekan lalu.

Pemantau pemilu Malaysia dari Migrant Care, Siti Badriah, mengatakan pemilih di Malaysia mencapai 420.643 orang. Tapi, ia menyayangkan, separuh pemilih justru dilayani lewat pos. Ia menganggap cara ini rawan kecurangan. "Dari dulu kami memprotesnya," ujarnya. Menurut data yang diperoleh Siti, panitia mengirimkan 246.626 surat suara melalui pos. Ada ratusan surat suara yang ditujukan ke satu alamat, lalu alamat yang dituju membagikannya kepada pemilih.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kuala Lumpur, Khairul Hamzah, mengatakan panitia mendistribusikan surat suara melalui pos pada 27 Juni serta via drop box pada 1-3 Juli. Lalu surat suara lewat drop box diantar ke perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja Indonesia, dan pemilik perusahaan membagikannya ke pemilih. "Pertimbangannya, saat itu banyak TKI tidak ada di rumah karena pergi bekerja," katanya melalui telepon Jumat pekan lalu.

Masa tiga hari surat suara di tangan pemilik perusahaan inilah yang berpotensi memunculkan kecurangan. Seorang saksi mengatakan ribuan surat suara bahkan dikirimkan ke kantor sejumlah partai politik cabang Kuala Lumpur. Jumlahnya bervariasi, antara 2.500 dan 3.000. Seorang pengurus partai pendukung Prabowo-Hatta mengatakan ribuan surat suara itu akhirnya ditusuk anak buahnya. "Semua untuk nomor satu," ujarnya sambil terkekeh.

Khairul mengatakan tak mendapat informasi soal itu. Adapun Tengku Adnan membantah kabar bahwa panitia mengirim surat suara ke pengurus partai.

Saksi Jokowi-Jusuf Kalla di KBRI, Indah Ernawati, mengatakan sempat menemukan kejanggalan saat penghitungan suara, Kamis pekan lalu. Pada satu kawasan di Selangor, semua surat suara tercoblos untuk Prabowo-Hatta. Penghitungan ini bersumber dari surat suara yang disalurkan lewat drop box. Keganjilan lain, kata dia, hasil coblosan surat suara hampir serupa. "Kami menuangkannya dalam berita acara keberatan," ujar Indah. Ia melaporkannya pula ke pengawas pemilu.

Hasil penghitungan surat suara hari pertama, Kamis pekan lalu, Prabowo-Hatta meraih 39.671 suara, sedangkan Jokowi-Kalla 3.709 suara. Rekapitulasi suara ini akan berakhir pada 14 Juli.

Kisruh tak hanya terjadi di luar negeri. Di Tanah Air pun demikian. Banyak pemilih di Jakarta, Bekasi, Depok, Yogyakarta, dan Surabaya menggugat panitia karena tak dapat memilih. Mereka rata-rata pendatang yang memegang kartu tanda penduduk daerah asalnya. Panitia menolak karena mereka tak masuk daftar pemilih dan tanpa dilengkapi formulir A5 sebagai syarat pemilih yang pindah tempat pencoblosan.

"Waktu pemilu legislatif boleh hanya pakai KTP," kata Mahesa, penghuni Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, kepada wartawan Tempo, M. Andi Perdana, Rabu pekan lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan penyelenggara sudah sesuai dengan ketentuan. Di lapangan, kata dia, penyelenggara menemukan masalah lain. Ada pemilih yang mencoblos lebih dari sekali karena kelalaian panitia, sehingga harus digelar pemilu ulang. "Batas akhir pemilu susulan pada 12 Juli," ujarnya kepada Andri El Faruqi dari Tempo. Dari data KPU, pencoblosan ulang akan digelar di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Rusman Paraqbueq