Konflik Tak Berujung PKB dan Pengurus NU

Menurut Imam, MLB NU akan digelar karena Yahya ditengarai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. Yahya diduga menyimpang dari khitah organisasi. NU semestinya netral dan melakukan politik kebangsaan. NU tidak boleh melakukan politik praktis sebagaimana muktamar NU pada 1984. Namun Yahya justru melakukan itu. Dia mencontohkan, ketika pemilihan presiden, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Staquf, yang seharusnya netral, justru berada di salah satu pihak.

Imam mengatakan pencetus pertemuan di Bangkalan adalah cucu pendiri NU, Bisri Syansuri, yaitu Gus Salam—sapaan Abdussalam. Gus Salam adalah paman Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur, ini juga pernah menjadi Komandan Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam pemilihan presiden 2024. Gus Salam sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Namun PBNU memecat Gus Salam karena menjadi pihak yang menggugat struktur kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang.

Presidium Penyelamat Organisasi Nahdlatul Ulama ini muncul di tengah memanasnya kembali konflik PBNU dengan PKB. Konflik yang muncul pada 2005 lalu mereda pada 2010 tersebut kini kembali memanas sejak 2021, saat PBNU dipimpin Yahya Staquf.

Perseteruan itu disinyalir kembali muncul ketika Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat pimpinan Muhaimin membentuk Panitia Khusus Hak Angket Haji (Pansus Haji). Pansus ini dibentuk setelah Tim Pengawas Haji DPR menemukan sejumlah masalah krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 oleh Kementerian Agama.

Langkah Tim Pengawas Haji DPR itu dipandang berbeda oleh elite PBNU. Yahya menuding Pansus Haji yang dibentuk elite PKB di DPR digunakan untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik kandung Yahya.

Perseteruan itu berlanjut dengan munculnya isu muktamar tandingan ketika PKB menggelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar tandingan itu dipimpin mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB, Muhammad Lukman Edy. Selain itu, PBNU kemudian membentuk Tim Lima—semacam pansus—untuk mengembalikan PKB ke pangkuan PBNU. Namun muktamar tandingan dan upaya pendongkelan tersebut gagal.

Ketua PBNU Umarsyah (kiri) bersama anggota tim Panel Panitia Khusus PBNU Cholil Nafis (tengah) menyampaikan keterangan soal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menghadiri undangan untuk menghadap tim Panel Pansus PBNU terkait dengan kepemimpinan PKB di kantor PBNU, Jakarta, 21 Agustus 2024. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

Tak lama setelah muktamar tandingan itu gagal, muncul serangan balik. Sejumlah ulama dan kiai berkeinginan menggelar muktamar luar biasa atas kepengurusan NU. Gus Salam, saat dihubungi secara terpisah, mengatakan pihaknya hendak menggelar MLB itu karena PBNU diduga ikut mengintervensi muktamar PKB pimpinan Muhaimin. “Itu hanya salah satu faktor. Poin penting kami adalah PBNU mencoba mengintervensi partai, bukan hanya terhadap PKB. Kalau PBNU mengintervensi partai lain, kami juga akan protes,” ujar Gus Salam, Selasa, 17 September 2024.

Gus Salam membantah anggapan bahwa rencana MLB NU dicetuskan karena adanya perseteruan antara PKB dan PBNU. Menurut dia, sejumlah anggota presidium MLB NU ingin ada perbaikan di lingkup internal PBNU. Apalagi Gus Salam menyatakan tidak masuk di struktur PKB. “Tidak ada korelasinya dengan PKB. Ini PBNU saja,” ucapnya.

Menurut Gus Salam, MLB NU menjadi solusi setelah mengevaluasi kinerja PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Staquf. Menurut dia, setelah Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada 2021, ia melihat sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan Yahya. Pelanggaran itu berupa penggunaan instrumen organisasi untuk kepentingan non-organisasi, melanggar khitah NU, dan tidak menghormati proses AD/ART.

Salah satu contoh pelanggaran itu terjadi ketika eks Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming, menjadi tersangka kasus korupsi pada 2022. Mardani diduga melakukan korupsi ketika menjadi Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jabatan tersebut tak ada hubungannya dengan PBNU. Namun PBNU justru memberikan layanan hukum dengan mengirim Lembaga Bantuan Hukum Ansor, organisasi di bawah struktur PBNU. “Ada juga pengerahan Banser untuk mengawal sidang. Ini memicu protes. Kenapa urusan hukum yang tak ada kaitan dengan PBNU menggunakan instrumen organisasi?” ujar Gus Salam.

Dugaan pelanggaran lain terjadi ketika PBNU memaksa pengurus daerah memilih calon sesuai dengan keinginan pengurus pusat dalam konferensi wilayah dan konferensi cabang NU. Bila itu tidak dilakukan, mereka diancam dipecat dari kepengurusan. "Saya pegang bukti-buktinya," ucapnya.

Gus Salam menilai Yahya juga diduga melanggar khitah NU karena melakukan politik praktis. Contohnya, ia melanjutkan, penunjukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai Ketua Panitia Pengarah 1 Abad NU pada 2023. Ketika perayaan digelar, muncul baliho bergambar Erick. Kehadiran Erick diprotes karena dianggap memanfaatkan NU menjelang pilpres 2024. “Padahal Erick belum terbukti sebagai anggota NU. Ini juga eksploitasi menjelang pilpres,” tuturnya.

Menurut Gus Salam, sejumlah pelanggaran itu sudah memenuhi syarat untuk menggelar MLB NU. Panitia MLB sedang berupaya mendapat dukungan dari 50 plus 1 struktur kepengurusan PBNU. Mereka mengklaim sudah mendapat dukungan dari 326 PCNU, 23 PWNU, dan 12 Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU). “Panitia MLB NU tengah berkunjung ke berbagai daerah untuk mengumpulkan dukungan. Dukungan akan bertambah terus,” katanya.

Rencananya, MLB NU dimulai dengan menggelar Pra-MLB NU pada pertengahan Oktober 2024. Tahapan ini akan menentukan jadwal MLB NU. “Kami akan mengundang sejumlah tokoh regional ataupun lokal, bahkan pendiri NU dan pengasuh pesantren,” ujar Gus Salam.

Dihubungi secara terpisah, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif tidak ingin berkomentar banyak ihwal kabar bahwa ia didekati kelompok presidium agar mendukung MLB. Saat dihubungi kemarin, ia hanya menegaskan, “PWNU DKI Jakarta menolak MLB NU.” 

Ketua PWNU Jawa Barat Juhadi Muhammad mengungkapkan hal senada. Juhadi menegaskan menolak MLB NU. Ia memastikan tidak ada pengurus cabang di Jawa Barat yang terlibat dan mendukung gerakan MLB NU. "Kami semua menolak," ucapnya kemarin.

Adapun Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi membantah tuduhan yang dialamatkan kepada PBNU. Tidak ada juga pengurus daerah yang mendukung MLB NU. Hal ini dipastikan setelah PBNU melakukan verifikasi faktual terhadap sejumlah PCNU dan PWNU. “PBNU bersikap tenang saja karena faktanya tidak ada sambutan dari PCNU di daerah-daerah. Kami menghubungi dan sudah banyak PCNU yang mengkonfirmasi menolak MLB,” katanya saat dihubungi kemarin.

Fahrur menuturkan PBNU dan pengurus daerah saat ini terus bekerja menjalankan program-program. Ia mengklaim PBNU solid dan kompak. “Kegiatan dan program berlangsung dengan baik. Ketua Umum PBNU juga aktif dalam berbagai kegiatan nasional dan internasional,” ujarnya.

Ia pun yakin MLB NU tidak akan berhasil. Pandangan ini didasari pengalaman gerakan MLB NU pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. “Dulu cara-cara ini pernah dicoba oleh sekelompok orang pada era Gus Dur, tapi gagal,” tuturnya.

Menurut dia, bila ada keluhan, harus disampaikan melalui mekanisme yang berlaku. Keluhan itu bisa diajukan ke mahkamah organisasi. Keluhan itu akan diselesaikan dengan cara yang adil. “Hal itu dilakukan untuk bisa mendapat penyelesaian yang adil,” ucap Fahrur.

Tempo belum mendapat konfirmasi dari Yahya Cholil Staquf. Namun, dalam keterangan pada 16 Agustus 2024, Yahya mengatakan semua hal yang dilakukan atau dinyatakan kepada publik oleh setiap personel PBNU adalah sikap organisasi, bukan sikap perorangan.

Sikap resmi organisasi PBNU, kata Yahya, diambil melalui mekanisme organisasi, yakni rapat pleno pengurus. PBNU, ia melanjutkan, tak akan berbicara jika tak ada rapat lebih dulu. Menurut dia, selama ini tidak ada masalah pribadi dalam kepengurusan PBNU dan PKB. Sebab, di PBNU ada banyak pengurus yang tidak hanya aktif di PKB, tapi juga di Gerindra, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan sejumlah partai lain. Yahya mengakui saat ini memang ada pihak yang berusaha mendegradasi hubungan PBNU dengan PKB menjadi masalah pribadi.

Luluk Nur Hamida, kader PKB, mengambil formulir pendaftaran bakal calon Gubernur DKI Jakarta di DPW PKB. TEMPO/Rezki Al

Sementara itu, Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan PKB tidak terlibat dalam MLB NU. Isu MLB NU merupakan masalah internal organisasi. “Saya kan di PKB. Tidak mau cawe-cawe, tidak mau mengintervensi, dan tidak mau melibatkan diri,” ujarnya kemarin.

Luluk menduga para kiai muda memprakarsai MLB karena geram melihat tindakan PBNU yang sibuk dengan urusan politik. Padahal warga nahdliyin sedang dalam kesulitan. “Angka pemutusan hubungan kerja terus merayap naik. Angka kemiskinan di basis-basis utama nahdliyin juga tinggi. Seharusnya ini menjadi agenda untuk mempersatukan semua,” ucapnya. Ia berharap konflik internal ini tidak berlarut-larut. Ia ingin PBNU berfokus melakukan tugas-tugas pelayanan umat.

Nahdliyin, Korban Konflik Elite PKB dengan Pengurus NU

Menanggapi hal ini, Peneliti PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, mengungkapkan bahwa lingkup internal PBNU terdiri atas beberapa faksi, yakni kubu Yahya Cholil Staquf dan Said Aqil Siroj. Menurut dia, kubu Yahya condong berpihak kepada pemerintah, bahkan mengakomodasi kepentingan pemerintah, sehingga terkesan ikut campur dalam politik. “NU sudah terkooptasi,” ujar Virdik kemarin.

Penulis buku Menjerat Gus Dur ini juga menilai PBNU di bawah kepemimpinan Yahya jauh dari nilai-nilai Gus Dur, meski dia termasuk loyalis Gus Dur. Virdika mencontohkan, Gus Dur memiliki sikap kooperatif di pemerintahan. Namun Gus Dur juga bisa tidak kooperatif dalam situasi konflik antara rakyat dan negara dengan mendukung rakyat.

Sedangkan Yahya disebut menerima semua dan tampak tak berpihak kepada rakyat. Hal itu terlihat ketika ada unjuk rasa besar menolak manuver Badan Legislasi DPR pada 22 Agustus 2024. Kala itu Baleg tidak ingin mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat umur dan ambang batas pemilihan kepala daerah. DPR justru merevisi Undang-Undang Pilkada. Tindakan itu ditentang berbagai elemen masyarakat sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. “Yahya di mana saat itu? Dia justru urus tambang, kok,” ucap Virdika. Pada saat yang sama, pemerintah memberikan konsesi tambang bagi organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas keagamaan.

Menurut Virdika, sikap itulah yang membuat Yahya kesulitan merebut dan mendongkel kepengurusan PKB. Kesulitan lain, kata dia, kubu Said Aqil, Ketua PBNU sebelum Yahya yang mendukung Muhaimin di lingkup internal PBNU, juga masih kuat. Salah satu tokoh yang disebut masuk kubu ini adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dan Katib Am PBNU KH Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta Pusat, April 2019. ANTARA/M. Risyal Hidayat

Virdika menilai menggoyang PKB dari dalam sulit dilakukan karena lingkup internal partai masih solid. Solidaritas itu muncul karena Muhaimin Iskandar dianggap berhasil meningkatkan elektabilitas PKB di DPR dan DPRD pada Pemilihan Umum 2024. “Ibaratnya, kalau sudah dibawa nyaman, akan sulit membelah organisasi,” ujarnya.

Virdika menyayangkan masih adanya perseteruan kedua kubu. Korban perseteruan elite itu sebenarnya adalah warga nahdliyin dan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat menjadi terbengkalai. Perseteruan itu juga membuat bingung kader nahdliyin yang juga anggota PKB. Menurut dia, kedua kubu semestinya berhubungan baik sehingga program-program NU dan masyarakat bisa diperjuangkan di ranah politik.

Dalam kesempatan terpisah, dosen ilmu politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai MLB NU sebagai serangan balik kubu Muhaimin terhadap kubu Yahya. Kubu Muhaimin tidak tinggal diam setelah adanya gerakan muktamar PKB tandingan yang gagal.

Munculnya MLB NU menunjukkan belum berakhirnya perseteruan Muhaimin dengan Yahya. Jika dirunut ke belakang, perseteruan ini dimulai ketika Muhaimin disebut mengambil alih kekuasaan PKB dari Gus Dur pada 2008.

Dalam muktamar PKB pada 2005, Muhaimin terpilih sebagai Ketua Umum dan Gus Dur menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. Tiga tahun setelahnya, di lingkup internal PKB muncul isu pelengseran Gus Dur melalui muktamar luar biasa. PKB merespons isu tersebut dengan mencopot Muhaimin dari posisi ketua umum. Muhaimin tidak terima. Ia mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan dan diterima sehingga pencopotannya dibatalkan.

Situasi makin panas. Kubu Gus Dur dan Muhaimin sama-sama menggelar muktamar luar biasa PKB. Muhaimin lantas mendaftarkan surat keputusan (SK) kepengurusan partai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. SK itu pun disahkan. Kubu Gus Dur sempat menggugat keputusan itu, tapi Pengadilan Tata Usaha Negara menolaknya. Walhasil, PKB kubu Muhaimin yang dinyatakan sah.

Ujang menuturkan perseteruan mereda ketika PBNU dipimpin Said Aqil Siroj selama 2010-2021. PBNU dan PKB tampak menyatu. Namun perseteruan berlanjut ketika Yahya ditunjuk menjadi Ketua Umum PBNU. Yahya disebut sebagai loyalis Gus Dur. Karena itu, Yahya ingin sekali menggoyang kepemimpinan Muhaimin di PKB. Ujang menilai Muhaimin memiliki strategi yang mampu menangkal serangan PBNU. Salah satunya menjadikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.