Mengapa Kebijakan Luar Negeri Prabowo Subianto Menuai Kontroversi

SEHARI setelah pernyataan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping soal Laut Cina Selatan pada 9 November 2024, Hikmahanto Juwana mengirim pesan kepada pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri. Mengacu pada dokumen pernyataan bersama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia itu menanyakan kebijakan luar negeri Prabowo yang pro-Cina dalam pusaran konflik Laut Cina Selatan.

Kepada Hikmahanto, pejabat itu mengaku telah memberi tahu delegasi yang bertemu dengan Xi Jinping bahwa Indonesia menolak klaim Cina atas penguasaan Laut Cina Selatan lewat sembilan garis putus-putus (nine-dash line). Klaim Cina itu bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982. 

Namun Prabowo malah bersepakat dengan Xi Jinping untuk bekerja sama di Laut Cina Selatan. Kerja sama itu termaktub dalam butir kesembilan dokumen pernyataan bersama Prabowo-Xi Jinping. “Adanya istilah tumpang-tindih dalam dokumen pernyataan bersama menunjukkan seolah-olah Indonesia mengakui sembilan garis putus-putus Cina,” kata Hikmahanto dalam diskusi melalui Zoom bersama Tempo, Senin, 23 Desember 2024.

Semenjak 1948, Cina mengklaim sebagai penguasa 90 persen Laut Cina Selatan lewat sembilan garis putus-putus. Berbentuk huruf U, sembilan garis putus-putus membentang dari lepas pantai Pulau Hainan mendekati pantai Vietnam dan Filipina dan berakhir di selatan Taiwan. Batas wilayah itu klaim sepihak Cina berdasarkan lokasi penangkapan ikan nelayan Cina.

Hikmahanto bercerita, pemerintah pernah mengajukan keberatan atas klaim sembilan garis putus-putus Cina kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Juni 2020. Vietnam, Filipina, dan Malaysia ikut menyampaikan keberatan terhadap klaim itu. Sewindu lalu, Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan klaim Cina tak memiliki dasar hukum internasional.