Mengapa Kebijakan Luar Negeri Prabowo Subianto Menuai Kontroversi

SEHARI setelah pernyataan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping soal Laut Cina Selatan pada 9 November 2024, Hikmahanto Juwana mengirim pesan kepada pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri. Mengacu pada dokumen pernyataan bersama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia itu menanyakan kebijakan luar negeri Prabowo yang pro-Cina dalam pusaran konflik Laut Cina Selatan.

Kepada Hikmahanto, pejabat itu mengaku telah memberi tahu delegasi yang bertemu dengan Xi Jinping bahwa Indonesia menolak klaim Cina atas penguasaan Laut Cina Selatan lewat sembilan garis putus-putus (nine-dash line). Klaim Cina itu bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982. 

Namun Prabowo malah bersepakat dengan Xi Jinping untuk bekerja sama di Laut Cina Selatan. Kerja sama itu termaktub dalam butir kesembilan dokumen pernyataan bersama Prabowo-Xi Jinping. “Adanya istilah tumpang-tindih dalam dokumen pernyataan bersama menunjukkan seolah-olah Indonesia mengakui sembilan garis putus-putus Cina,” kata Hikmahanto dalam diskusi melalui Zoom bersama Tempo, Senin, 23 Desember 2024.

Semenjak 1948, Cina mengklaim sebagai penguasa 90 persen Laut Cina Selatan lewat sembilan garis putus-putus. Berbentuk huruf U, sembilan garis putus-putus membentang dari lepas pantai Pulau Hainan mendekati pantai Vietnam dan Filipina dan berakhir di selatan Taiwan. Batas wilayah itu klaim sepihak Cina berdasarkan lokasi penangkapan ikan nelayan Cina.

Hikmahanto bercerita, pemerintah pernah mengajukan keberatan atas klaim sembilan garis putus-putus Cina kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Juni 2020. Vietnam, Filipina, dan Malaysia ikut menyampaikan keberatan terhadap klaim itu. Sewindu lalu, Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan klaim Cina tak memiliki dasar hukum internasional.

Dua narasumber yang mengetahui alasan di balik sikap Prabowo bercerita, ide kerja sama itu berasal dari Presiden sendiri. Prabowo ingin memberi contoh cara penyelesaian konflik kepada negara-negara yang bersengketa dengan Cina. Pada 14 November 2024, Prabowo mengatakan berusaha menyelesaikan konflik dengan menjalin kemitraan dengan negara-negara lain.

Kementerian Luar Negeri pada 11 November 2024 menyebutkan pernyataan Prabowo bukan berarti mengakui klaim Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, mengatakan akan ada komisi bersama untuk menindaklanjuti joint development Indonesia-Cina di Laut Cina Selatan. “Masih panjang prosesnya,” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 26 Desember 2024.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dewi Fortuna Anwar, menyatakan Indonesia tak dapat melanjutkan kerja sama maritim di wilayah tumpang-tindih dengan Cina. Dalam dokumen pernyataan bersama disebutkan bahwa kerja sama itu sesuai dengan hukum di negara masing-masing.

Dewi menjelaskan, Indonesia tak memiliki batas wilayah yurisdiksi dengan Cina berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. “Mau joint development di mana? Indonesia enggak berbatasan langsung dengan Cina,” ucap Dewi, Kamis, 26 Desember 2024.  

Arah kebijakan Prabowo soal Laut Cina Selatan berbeda saat dia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington, DC, tiga hari setelah berjumpa dengan Xi Jinping. Prabowo dan Biden kemudian membuat pernyataan bersama. Salah satunya menyinggung Laut Cina Selatan. Mereka bersepakat memberlakukan Konvensi PBB tentang Hukum Laut di Laut Cina Selatan. 

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menjawab pertanyaan Tempo dengan memberikan pernyataan dari Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada 12 November 2024. Pierre mengatakan Amerika meminta Indonesia memastikan untuk setiap kerja sama dengan Cina harus sesuai dengan hukum internasional. 

Hikmahanto Juwana. Tempo/Subekti

Kebijakan luar negeri Prabowo yang menuai pro-kontra adalah soal keinginan masuk kelompok ekonomi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (BRICS). Dimotori Rusia dan Cina, BRICS merupakan aliansi ekonomi untuk melawan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di bawah pengaruh Amerika dan sekutunya.

Rolliansyah Soemirat mengatakan bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan perwujudan politik luar negeri bebas aktif. Langkah ini, kata dia, bukan berarti memihak satu blok tertentu. “Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi mana pun, termasuk dengan Amerika,” tuturnya.

Masalahnya, menurut Hikmahanto Juwana, keinginan Prabowo masuk BRICS waktunya tak pas. Soalnya, Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, mengancam bakal mengenakan tarif impor 100 persen untuk komoditas dari negara BRICS yang masuk Amerika. “Perhitungannya kurang matang,” ujar Hikmahanto.

Per 1 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi mitra BRICS. Ajudan Kepresidenan Rusia, Yury Ushakov, pada Senin, 23 Desember 2024, mengatakan ada 13 negara yang berminat menjadi anggota. Sembilan di antaranya telah siap menjadi mitra BRICS, termasuk Indonesia.

Berbeda dengan Hikmahanto, Dewi Fortuna Anwar mengatakan Indonesia sudah tepat bergabung dengan BRICS. Belakangan ini banyak negara berminat menjadi anggota BRICS karena memberikan wadah baru untuk memajukan perekonomian negara-negara berkembang.

Dewi Fortuna justru mengkritik sikap Prabowo yang kurang memperhatikan tetangga di kawasan ASEAN. Sesuai dengan tradisi, presiden yang telah dilantik pertama kali bersafari mengunjungi pemimpin negara ASEAN. Namun Prabowo malah pergi ke Cina, lalu terbang ke Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Sugiono juga tak menghadiri forum menteri luar negeri ASEAN membahas isu Myanmar di Bangkok, Thailand, Jumat, 20 Desember 2024. Indonesia malah mengutus pejabat eselon I dalam pertemuan tersebut. “Seolah-olah menganggap pertemuan itu enggak penting,” kata Dewi Fortuna. 

Dua narasumber bercerita, muncul kegusaran di lingkup internal Kementerian Luar Negeri terhadap Sugiono. Politikus Partai Gerindra itu dianggap minim pengalaman dan tak pandai berdiplomasi. Hingga Jumat, 27 Desember 2024, Sugiono tak menanggapi permintaan wawancara Tempo. Rolliansyah Soemirat membantah informasi itu. “Pak Menlu dapat tugas lain dari Presiden,” ucapnya.

Pada Senin, 23 Desember 2024, Prabowo berencana bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar, lewat akun X @anwaribrahim, menyampaikan bahwa ia bersama keluarga telah tiba di Istana Langkawi untuk menyambut Prabowo. Namun acara itu batal karena Prabowo sakit. 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo batal bertemu dengan Anwar Ibrahim bukan karena sakit. Menurut dia, Prabowo dalam kondisi baik-baik saja karena langsung memimpin rapat begitu tiba di Indonesia setelah lawatan ke Turki. “Ada keperluan penting di Jakarta,” ujar Teddy, Selasa, 24 Desember 2024. 

Di luar kebijakan luar negerinya yang kontroversial, Prabowo acap berkunjung ke luar negeri. Dua bulan menjadi presiden, ia sudah mengunjungi Cina, Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Peru, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Di negara terakhir, Prabowo menghadiri forum D-8, organisasi pembangunan antara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. ●

Egi Adyatama dan Hussein Abri Dongoran berkontribusi dalam penulisan artikel ini