KPU Jakarta Gandeng BIN Daerah untuk Mitigasi Konflik Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta memastikan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengawal dan mencegah adanya konflik saat perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari mengatakan, koordinasi dilakukan bersama dengan Polda Metro Jaya, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), dan Panglima Kodam Jaya atau Pangdam Jaya untuk mengawal keamanan pilkada serentak. "Koordinasi kerja sama tersebut merupakan mitigasi preventif terhadap adanya potensi konflik pilkada," ujar Astri kepada awak media pada Senin, 25 November 2024.

Astri menjelaskan, mitigasi yang dilakukan KPU terhadap adanya potensi konflik adalah dengan menghadirkan pengawal dan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS). Di setiap TPS, dia melanjutkan, selain ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), ada pengawas TPS, saksi serta petugas yang berjaga. “Jadi mitigasinya adalah hal tersebut,” ucap Astri.

Astri menyanggah adanya rilis indeks kerawanan pilkada yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Menurut dia, Jakarta bukanlah kota yang berpotensi terjadinya konflik jika mengacu pada rilis indeks kerawanan Bawaslu. “Indeks kerawanan yang dirilis Bawaslu untuk potensi konflik di Jakarta ini masih cukup rendah,” ujarnya.

Bawaslu sebelumnya merilis laporan tingkat kerawanan provinsi dalam pilkada 2024 yang diukur melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Ada empat dimensi yang diukur, yakni sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Berikut lima provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Berbeda dengan pernyataan Astri bahwa potensi konflik di kota metropolitan rendah, rilis itu menyatakan Jakarta menduduki posisi pertama provinsi rawan konflik dengan skor IKP sebesar 88,95, termasuk kategori tinggi. Pada dimensi sosial-politik, skornya mencapai 78,27.