Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Daerah Khusus Jakarta ke-15, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberinya tugas untuk membantu dalam Pilkada 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ahok menyatakan bahwa Megawati memintanya untuk membantu rekan-rekan yang akan berpartisipasi dalam Pilkada. Saat ditemui setelah penutupan Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu, 26 Mei 2024, Ahok menjelaskan bahwa meskipun belum menerima surat tugas resmi, ia telah berdiskusi dengan Megawati mengenai bantuan kepada calon dalam Pilkada dan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya belum tahu jelas tapi kalau perjanjian dengan Ibu (Megawati), saya bantu teman-teman yang mau ikut Pilkada,” kata Ahok, saat ditemui usai penutupan Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Ahad, 26 Mei 2024.
Ahok menekankan pentingnya PDIP dalam memastikan bahwa rakyat, terutama petani, buruh, dan nelayan, tidak diabaikan. Ia menyebutkan bahwa di setiap daerah di Indonesia ada DPRD dan struktur partai lainnya, termasuk PAC dan Ranting, serta kepala daerah yang berafiliasi dengan PDIP.
Ahok menegaskan bahwa PDIP harus memastikan tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa solusi. Ia menambahkan bahwa Megawati mungkin menginginkannya untuk berkeliling memastikan masyarakat mendapatkan bantuan dan solusi.
Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membicarakan peluang pencalonan sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 dengan Megawati. Fokus diskusinya hanyalah membantu teman-teman.
"Saya sama Ibu enggak pernah ngomongin soal pilkada. Cuma ngomongin bantu teman-teman," ujar Ahok.
Dalam pidato politik pada pembukaan dan penutupan Rakernas V PDIP, Megawati menyebutkan nama Ahok dan mengisahkan pengalamannya mengunjungi Ahok di tahanan. Megawati mengatakan bahwa setelah keluar dari pemerintahan, Ahok meminta penugasan khusus darinya, tetapi tidak merincikan tugas apa yang diminta Ahok. Diketahui bahwa Ahok telah resmi menjadi kader PDIP sejak 2019.
"Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan, lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas, (lalu saya bilang) Oke, sudah ada tugasnya," kata Megawati. Diketahui, Ahok sudah resmi menjadi kader PDIP sejak 2019.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, mengungkapkan bahwa Ahok siap menjalankan penugasan partai, termasuk jika harus maju sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Rapidin menyatakan bahwa ia telah dua kali berkomunikasi dengan Ahok mengenai Pilgub Sumatera Utara, dan Ahok menyatakan kesiapannya untuk mengikuti instruksi partai.
“Kami semua berkomunikasi. Dengan Pak Ahok saya sudah dua kali berkomunikasi,” kata Rapidin di sela-sela rapat kerja nasional atau Rakernas PDIP ke-5 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu, 25 Mei 2024.
Kilas balik Ahok mundur dari Pertamina untuk jalankan kampanye
Sebelumnya, Ahok menjelaskan alasan pengunduran dirinya dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina menjelang akhir masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ahok menyatakan bahwa niatnya untuk mundur sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi ia menunggu sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina selesai.
Ahok menyebut pengunduran dirinya sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa Pertamina dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia merasa perlu memastikan bahwa rencana kerja perusahaan dan KPI sudah dibahas dalam RUPS dan memastikan bahwa Pertamina mampu menghemat minimal 45 persen dari pengadaan barang.
Ahok menyatakan bahwa dirinya harus memastikan segala sesuatu di RUPS terlebih dahulu. Ia juga menekankan pentingnya pengangkatan Direktur Risiko di Pertamina, dan setelah itu terlaksana, barulah ia merasa bisa mundur dengan tenang. Hal ini diungkapkan Ahok saat menghadiri Konser Salam Metal di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu, 3 Januari 2024.
"Kita selalu diajari untuk taat konstitusi. Konstitusi mengatur siapapun yang ikut kampanye dan anggota BUMN wajib mundur. Saya taat pada konstitusi, saya memutuskan keluar untuk memperjuangkan Mas Ganjar," kata Ahok.
Ia juga menyinggung mengenai pejabat lain yang ikut kampanye mendukung pasangan calon tertentu tetapi tidak mundur. Menurut Ahok, seharusnya semua pihak taat pada konstitusi. Namun, ia memilih untuk tidak berkomentar mengenai apakah menteri dan kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 sebaiknya mundur atau tidak.
MICHELLE GABRIELA | ADINDA JASMINE PRASETYO | ADIL AL HASAN
Pilihan Editor: Respons Ahok yang Disebut dapat Penugasan dari Megawati
Foto 
