Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Mahalnya Menguntit Calon Pemimpin

Untuk menguntit calon pemimpin bangsa dan keluarganya, ternyata diperlukan dana puluhan miliar.

7 Juni 2004 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bukan hajatan besar dengan acara berhari-hari yang membuat Farida Salahuddin Wahid, sejak dua pekan lalu, membuka tenda besar di halaman rumahnya. Beberapa kamar di rumahnya sudah tak muat buat menampung penghuni baru yang kini meramaikan keseharian rumahnya di Jalan Tendean 2C, Jakarta Selatan.

"Saya pasang tenda karena rumah sekarang penuh," kata Farida, istri Salahuddin Wahid, salah seorang calon wakil presiden. Sejak tiga pekan lalu, rumahnya kebanjiran aparat kepolisian yang bertugas menjaga keluarganya, siang-malam. Puluhan polisi yang bergantian berjaga itu merupakan bagian dari satuan pengamanan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bukan sekadar menggelar tenda, garasi Salahuddin yang berkapasitas empat mobil pun mesti segera disulap menjadi penginapan sementara bagi puluhan aparat yang kebagian berjaga malam secara bergilir. Di garasi itu kini berderet beberapa matras dan tempat tidur lipat, lengkap dengan televisi 14 inci dan sebuah dispenser air minum. Empat mobil pribadi mesti mengalah, diparkir di luar.

Kini halaman rumah itu ramai. Selain aparat kepolisian yang mondar-mandir, di sana juga berjejalan beberapa motor, ambulans, dan mobil-mobil pengawalan pribadi?semuanya berderet di halaman rumah. "Untuk keluar ke teras saja kadang enggak bisa karena penuh petugas," ujar Farida sedikit mengeluh. Farida, yang biasa menyetir sendiri saat berbelanja, kini harus rela "dikuntit" pengawal pribadi.

Bukan hanya Farida yang mengeluhkan ketatnya pengawalan. Nova Riyanti Yusuf, penulis novel Mahadewa Mahadewi dan teman dekat Ahmad Hanafi Rais, berkeluh-kesah untuk hal yang sama. Gara-gara ketatnya pengawalan di rumah Hanafi?putra calon presiden Amien Rais?Nova tak jadi masuk halaman rumah temannya itu. Ia memilih menunggu di balik pagar dan mengirimkan pesan singkat (SMS) lewat telepon genggamnya. "Aku sudah sampai di depan rumahmu," tulisnya lewat SMS. Di sanalah Nova menunggu hingga Hanafi datang menjemputnya. "Habis, pengawalannya ketat banget," ujar Nova.

Apa yang dialami Farida dan Nova hanyalah sebagian konsekuensi dari pengamanan calon presiden, calon wakil presiden, dan keluarganya, yang sejak tiga pekan lalu mulai berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, calon presiden dan wakil presiden mendapat fasilitas pengamanan. "Standar pengamanannya adalah VVIP (very very important person)," ujar Kepala Pelaksana Pengamanan Harian Pemilu, Komisaris Jenderal Adang Dorodjatun.

Dan inilah standar VVIP itu: setiap calon presiden dan wakil presiden mendapat pengawalan satuan pengamanan khusus yang jumlah total anggotanya 69 personel. Mereka terbagi dalam tiga unit, masing-masing terdiri atas 25-30 orang, bertugas bergiliran selama 24 jam penuh. Bila sang calon pemimpin bepergian, iring-iringan panjang kendaraan pun segera terbentuk. Dua sepeda motor besar patroli pengawalan bertugas "menyapu" jalan, disusul sebuah sedan patroli pengawalan yang tak henti meraung-raungkan sirene, dan sebuah Nissan Terrano berisi para pengawal membuntuti di belakangnya. Baru di belakangnya lagi melaju mobil sedan yang ditumpangi si calon pemimpin dengan seorang atau lebih pengawal yang mendampinginya. Cukup? Belum. Masih ada sebuah Terrano lagi berisi sejumlah pengawal mengikuti sedan sang pemimpin, disusul sebuah ambulans dan satu sedan patroli pengawalan. Total, untuk kepergian seorang calon presiden atau wakil presiden, diperlukan sedikitnya enam buah mobil.

Untuk itu tentu diperlukan dana tak sedikit. Hingga pemilihan presiden putaran kedua nanti, KPU telah menganggarkan dana sekitar Rp 20 miliar yang diambil dari APBN?untuk latihan petugas, uang saku, dan pembelian kendaraan, termasuk ambulans. Sedemikian mahalkah harga pengamanan politik itu? "Kalau ada satu saja calon presiden atau wakil presiden yang celaka, atau terganggu keamanannya, proses politik penting ini akan terganggu," kata anggota KPU, Anas Urbaningrum, serius.

Darmawan Sepriyossa, Dimas Adityo (TNR)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus