Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan alasan tidak tercantumnya nama Soeharto dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Mahfud, nama Soeharto tidak disebut karena Keppres ini bukanlah buku sejarah, melainkan penetapan satu masa krusial dalam sejarah Bangsa Indonesia, bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sebagai bukti bahwa TNI masih ada dan kuat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah," kata dia dikutip dari keterangannya, Kamis, 3 Maret 2022.
Akibat dari Keppres ini hanya menandakan momentum bersejarah, maka ditegaskannya hanya disebutkan nama-nama pimpinan negara saat itu, diantaranya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, serta Panglima TNI Jenderal Sudirman.
"Sebagai penggagas dan penggerak, nah yang lain tidak disebutkan, Pak Harto, Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Oerip Soemohardjo, semua ada di situ tidak disebutkan, tapi tidak hilang jejak sejarah ini," tutur Mahfud.
Dia juga menekankan, nama Soeharto dan nama-nama tokoh lain pada dasarnya juga sudah tertera di buku naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 yang merupakan hasil seminar dan dibuat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, serta pemerintah pusat yang turut melibatkan pemerintah daerah lainnya.
"Di buku ini lebih dari 100 referensi dipakai dan nama Soeharto selalu ada, sama seperti halnya sangat dominan nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain. Nasution ada di situ, bahkan Kahar Muzakkar juga ada disitu juga dokter Hutagalung juga ada di situ," ungkapnya.
Sama seperti peristiwa Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Mahfud menekankan, nama-nama penggagas kemerdekaan Indonesia seperti 64 anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) juga tidak disebutkan satu persatu saat proklamasi dibacakan.
"Hanya disebut Soekarno-Hatta, kalau disebut semua namanya sejarah. Kalau misalnya dalam Serangan Umum 1 Maret disebut semua, tanggal sekian persiapan, dari sini kalau ada pesawat belok ke kiri, belok ke kanan, itu sejarah. Dan (Keppres) ini adalah penetapan hari krusial," ujar Mahfud Md.
Foto 
