Masih Panjang Derita Korban Gempa Cianjur

Perbesar

Pengungsian warga di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 25 November 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

CIANJUR – Di atas puing rumah, kini Deni Hermawan dan keluarganya tinggal. Itu pun hanya beratapkan terpal. Ia tidak punya pilihan. Gempa yang mengguncang Cianjur pada 21 November 2022 merobohkan rumahnya. Ia tak memiliki uang untuk memperbaiki bangunan itu. “Sudah lebih dari sebulan ini tinggal di tenda,” kata Deni, kemarin. “Saya belum mendapat info soal bantuan renovasi rumah.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Deni tinggal di Desa Gasol RT 3, RW 4, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Sebelum gempa, dia bekerja sebagai buruh bangunan. “Biasanya kerja di Bekasi,” kata dia. Namun sekarang dia tidak bekerja lagi. Hatinya tak tega meninggalkan istri dan anak di tenda darurat. “Malam banyak nyamuk. Kalau hujan juga masih sering bocor.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hampir semua warga Cigenang bernasib sama seperti Deni. Kawasan itu mengalami dampak gempa paling parah. Nyaris tidak ada bangunan yang utuh. Mereka tidak memiliki dana untuk memperbaiki rumah. Harapan satu-satunya adalah bantuan dari pemerintah. Namun hingga kini bantuan itu tidak terlihat.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar korban gempa juga masih bergantung pada bantuan dermawan dan pemerintah. Mereka sadar itu tidak akan bisa selamanya. Di sisi lain, mereka kesulitan memulai hidup baru karena belum memiliki tempat berteduh yang layak huni.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Asep Sudrajat, mengatakan stok logistik untuk korban gempa semakin menipis. Diperkirakan dalam 3-5 hari ke depan, stok itu sudah habis. “Stok itu berasal dari bantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Cianjur,” kata Asep.

Asep menegaskan, bantuan logistik untuk pengungsi belum bisa dihentikan. Karena itu, BPBD akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. “Kalau ada yang butuh logistik, silakan melapor ke posko (di kantor desa). Nanti desa yang akan meminta langsung ke BPBD,” katanya.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan bantuan perbaikan rumah korban gempa tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sampai bantuan itu diberikan. Adapun pemerintah memiliki dua bentuk bantuan, yaitu relokasi dan renovasi. Bantuan relokasi ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Sedangkan renovasi diatur oleh BNPB,” ujar Herman.

Saat ini, kata Herman, program relokasi sedang dijalankan di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku. Sedangkan untuk relokasi selanjutnya, Herman masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Karena masih menunggu kajian dari BMKG untuk menentukan wilayah mana yang tidak layak ditinggali lagi dan perlu relokasi,” katanya.

Anggaran bantuan renovasi rumah, kata Herman, sudah disiapkan. Nilai bantuan berbeda-beda bergantung pada tingkat kerusakan bangunan. Rumah yang dikategorikan rusak berat akan mendapat bantuan sebesar Rp 60 juta. Sedangkan untuk yang rusak sedang Rp 30 juta dan rusak ringan Rp 15 juta.

Petugas SAR gabungan mencari korban gempa yang terkubur tanah longsor di salah satu kampung di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, 29 November 2022. TEMPO/Prima Mulia

Bantuan renovasi tahap pertama telah diberikan pada awal Desember lalu untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang. Sedangkan untuk yang rusak berat masih harus menunggu penyaluran dana tahap kedua. “Cugenang belum (mendapat bantuan) karena mayoritas rumah di sana rusak berat,” kata Herman. “Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada beberapa desa di sana yang akan direlokasi.”

Bantuan Renovasi dengan Sistem Remburs

Asisten Daerah II Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Toyib, mengatakan bantuan dana renovasi rumah tidak diberikan secara langsung. Skema penyaluran bantuan ditetapkan menggunakan sistem remburs (penggantian pengeluaran uang). “Diberi 40 persen lebih dulu dan sisanya akan diserahkan ketika rumah selesai dibangun,” kata Budi. “Itu diatur BNPB. Kami sebagai pelaksana saja.”

Menurut Budi, penerima bantuan dana renovasi diwajibkan menandatangani surat perjanjian. Isi perjanjian itu, antara lain, penerima bantuan menyepakati akan menerima dana stimulan perbaikan sebesar 40 persen dan wajib menyelesaikan perbaikan rumah sebelum April 2023. Dalam surat perjanjian itu dikatakan sisa 60 persen dana akan diberikan setelah perbaikan rumah selesai seluruhnya, yang nanti dinilai oleh tim teknis.

Selain itu, warga yang sudah menerima dana renovasi 40 persen diharuskan merenovasi rumah dan tidak tinggal lagi di pengungsian. Penerima dana renovasi juga harus bersedia mengembalikan dana sisa jika rumahnya tidak selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. “Informasi dari BNPB, bantuan tahap kedua akan turun dalam minggu-minggu ini,” kata Budi.

Ketua Karang Taruna Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Asep Aria, menyatakan kurang setuju atas skema dana renovasi untuk korban gempa. Alasannya, tidak semua warga memiliki uang untuk modal awal perbaikan rumah. “Bagaimana mau beli material bangunan kalau uang saja tidak punya?” kata dia.