Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama atau PBNU di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat digeruduk puluhan massa pada Jumat kemarin, 2 Agustus 2024. Aksi yang digelar pendemo atas nama Aliansi Santri Gus Dur itu merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantas apa tuntutan dan alasan Aliansi Santri Gus Dur tersebut menggeruduk kantor PBNU?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pantauan wartawan di lapangan, massa awalnya datang dan berkumpul di depan jalan tak jauh dari Kantor PBNU sekira pukul 14.35 WIB. Aksi tersebut sempat hampir berujung bentrok lantaran polisi membentuk barikade yang menghalangi massa mendekati kantor PBNU.
Melalui pengeras suara, Koordinator Umum Aliansi Santri Gus Dur, Muhamad Sholihin mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi. “Kami minta lima langkah polisi mundur, kami ingin lihat rumah kami,” kata Sholihin.
Aksi dorong mendorong pun terjadi. Polisi berusaha menghalau massa yang hendak menerobos. Selain aparat, terlihat juga puluhan anggota Banser berjaga di depan Kantor PBNU. Beruntung polisi berhasil menciptakan suasa kondusif.
Tuntutan Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU:
1. Desak Ketua Umum PBNU dan Sekjen PBNU mundur
Massa aksi menuntut agar Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul selaku Sekretaris Jenderal PBNU agar mundur dari jabatannya.Terlihat pendemo membawa sejumlah poster dan spanduk, antara lain bertuliskan:
“Ketum PBNU dan Sekjen PBNU harus mundur”, “Ketum PBNU Jangan Jadi Agen Pemerintah”, hingga “Jangan Kotori Keikhlasan Pendiri NU”.
Muhamad Sholihin menilai tindakan Gus Yahya selama ini kontra produktif dan melanggar hasil Muktamar Lampung. Dalam orasinya, dia juga mengatakan Gus Yahya telah mencampuri urusan partai politik dengan membentuk tim untuk mendalami dan kaji ulang hubungan NU dan PKB.
“Katanya tidak politik praktis tapi justru kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi, itu adalah offside, harus diingatkan. Kalau tidak, Muktamar Luar Biasa kami mendukung Gus Yahya diganti bersama Sekjen,” kata Sholihin.
2. Minta PBNU fokus pada isu keumatan alih-alih parpol
Selain itu, massa aksi turut menekankan pentingnya fokus pada isu-isu keumatan yang lebih mendesak ketimbang urusan parpol, seperti pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Haji. Isu ini dianggap lebih relevan dalam menciptakan keadilan bagi umat daripada terlibat dalam politik praktis dan mencampuri urusan rumah tangga pihak lain.
“Kami menuntut agar Gus Yahya, yang mengaku sebagai kader ideologi Gus Dur, menunjukkan jati dirinya dengan jelas dan tidak melakukan manuver politik yang justru memecah belah umat,” kata Solihin.
3. Kritik keputusan Gus Yahya pecat kader NU ke Israel
Aliansi Santri Gus Dur juga mengkritik keputusan Gus Yahya yang dianggap tidak adil terkait pemecatan kader NU yang mengunjungi Israel. Mereka menilai langkah ini tidak konsisten dengan tindakan Gus Yahya yang tidak menghadapi konsekuensi serupa. Gus Yahya juga pernah ke Israel pada 2018.
“Gus Yahya harus memberikan teladan yang baik. Jika kader NU dipecat karena kunjungan ke Israel, seharusnya dia juga mundur dari posisinya,” ujar Solihin. “Dalam konteks kader NU ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat, harusnya memberikan keteladanan, juga harus mundur,” ujarnya.
Pilihan Editor: Aliansi Santri Gus Dur Tuntut Ketum dan Sekjen PBNU untuk Mundur
Foto 
