Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Mahkamah Konsitutusi (MK). Menurut dia, lembaga yang didirikan saat dirinya menjabat sebagai presiden RI ke-5 ini telah digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“MK itu saya yang bikin, waktu itu Pak Jimly jadi ketua. Sekarang dijadikan mainan. Ini kan konstitusi,” kata Megawati dalam pidato pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Megawati bercerita, saat menjabat sebagai presiden, ia turun langsung untuk mencarikan gedung bagi lembaga baru tersebut. “Saya yang nyari gedungnya sendiri. Itu di situ tuh, megah,” ujarnya.
Selain itu, Megawati menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini hanya fokus mengejar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, banyak kasus lain yang perlu menjadi perhatian KPK.
“KPK mosok enggak ada kerjaan lain, yang dituding yang diubrek hanya Pak Hasto,” kata Megawati.
Ketua DPP PDIP Ronny Tapessy sebelumnya juga menyinggung soal kinerja KPK. Ia menyebut pimpinan KPK saat ini merupakan KPK edisi Jokowi. Hal itu merujuk pada langkah Presiden ke-7 RI menyeleksi pimpinan KPK di akhir masa jabatannya.
Menurut Ronny, Jokowi tidak mempedulikan masukan dari beragam kalangan agar menyerahkan proses seleksi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat itu hampir dilantik. “Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya," kata Ronny dalam konferensi pers bersama tim hukum Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025.
Ronny menuding KPK langsung menjalankan agenda kriminalisasi sejak awal dilantik. Kriminalisasi itu, kata dia, ditujukan ke Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menurutnya kritis terhadap Jokowi.
Ketua DPP PDIP yang membidangi hukum ini menilai KPK edisi Jokowi ini mengabaikan sejumlah laporan penting dari masyarakat. "Tidak menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” kata dia.
Selain itu, Ronny menduga ada upaya menjebloskan Hasto Kristiyanto ke penjara sebelum pelaksanaan kongres partai terdekat. Ronny menganggap itu menjadi langkah untuk mengganggu konsolidasi partainya.