Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut-sebut tidak mengamini keberadaan Dewan Kolonel. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan dalam arahan yang disampaikan kepada para kader, Megawati mengingatkan bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai. Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada,” kata Hasto usai Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dewan Kolonel merupakan wadah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres). Dewan ini dibentuk tiga bulan lalu dan memiliki basecamp di Jakarta.
Tak lama setelahnya, pendukung Ganjar Pranowo sebagai capres membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel. Rencananya, Dewan Kopral bakal mendeklarasikan diri pada Oktober mendatang.
Menurut Hasto, baik Dewan Kolonel maupun Dewan Kopral sama-sama merupakan guyonan politik. “Ya, namanya ini ka guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu. Kita sudah tegaskan tidak ada,” kata dia.
Dewan Kolonel TIdak Ditertibkan
Sebelumnya, Hasto mengatakan telah berkomununikasi dengan anggota DPR Fraksi PDIP, Utut Adianto dan Bambang Wuryanto, yang didapuk menjadi Jenderal di Dewan Kolonel. Dia menjelaskan, Dewan Kolonel disebut Utut dan Bambang hanya guyonan dalam politik. Sebab, kata dia, PDIP tidak menghendaki struktur partai menyerupai struktur militer.
“Karena yang dikenal dalam partai ada seperti Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan anak ranting. Sehingga tidak dikenal istilahnya dengan Dewan Kolonel,” kata Hasto di Jakarta Selatan, Rabu, 21 September 2022.
Adapun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, disebut Hasto kaget saat mendengar Dewan Kolonel. Megawati, kata dia, menegaskan jika Dewan Kolonel tidak eksis karena DPR Fraksi PDIP adalah alat kelengkapan partai yang memperjuangkan fungsi-fungsi legislatif.
Hasto menilai Dewan Kolonel menyalahi AD/ART Partai. Kendati begitu, ia menyebut partainya tidak akan menertibkan Dewan Kolonel karena dinilai tidak ada. “Ya karena ngga ada apa yang mau ditertibkan?” kata dia.
Dia meminta seluruh kader disiplin dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, dinamika ihwal isu capres sangat kuat. Adapun Megawati disebut Hasto kerap mengingatkan kader untuk melihat konteks dalam berpolitik.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
