Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pengerahan aparat untuk menekan pejabat hingga kepala desa masif terjadi.
Para kepala desa diminta untuk mengerahkan dukungan bagi kubu Prabowo-Gibran.
Tim hukum PDIP siap memberikan bantuan hukum.
SEMARANG – Indikasi dugaan kecurangan dan intimidasi dalam Pemilu 2024 terus mencuat menjelang pemungutan suara. Pengerahan aparat untuk menekan pejabat hingga kepala desa guna kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden dan wakilnya disebut masif terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya di Jawa Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang pejabat Pemerintah Kota Semarang menuturkan, intimidasi oleh aparat hukum terjadi pada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau sering disapa Ita. Menurut sumber ini, wali kota di Provinsi Jawa Tengah itu pada Jumat pekan lalu mengumpulkan seluruh camat di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Petugas KPPS mengamankan kotak suara ke lokasi yang dijaga personel Kepolisian Daerah Jawa Tengah saat simulasi pengamanan Pemilu 2024 di sela Apel Personel dan Peralatan dalam Rangka Asistensi dan Supervisi Dalmas Nusantara Polda Jateng Guna Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, 3 Februari 2024. ANTARA/Aji Styawan
Dalam apel tersebut, Ita meminta para camat mengerahkan dukungan untuk pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Padahal semula Ita meminta mereka mendukung pasangan calon nomor urut 03,” ujar pejabat itu kepada Tempo, 13 Februari 2024. Pasangan calon presiden-wakil nomor urut 03 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Ita adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jawa Tengah. Dia merupakan figur yang dekat dengan Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung PDIP. Ita juga dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sempat hadir saat pelantikannya menjadi Wali Kota Semarang.
Berubahnya haluan dukungan oleh Ita terhadap partainya ditengarai karena adanya tekanan dari aparat hukum. Menurut pejabat ini, inkonsistensi Ita bermula dari mulai diperiksanya sejumlah kepala dinas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan oleh tim penyidik Kuningan—lokasi markas KPK—terhadap sejumlah kepala dinas dan camat di Kota Semarang inilah yang membuat Ita merasa tertekan dan galau untuk mengerahkan mesin partai guna mendukung Ganjar. Menurut sumber tadi, KPK menyelisik sejumlah proyek di Kota Semarang yang ditengarai melibatkan wali kota.
Masih dari keterangan sumber tadi, sebanyak 21 orang dari kepala dinas dan camat di Kota Semarang dipanggil oleh tim penyidik KPK. “Pemanggilan terhadap mereka inilah yang membuat Ita mengarahkan jajarannya untuk mengubah arah dukungan kepada kubu Prabowo-Gibran,” ujar sumber itu. “Mereka enggak kuat. Stres semua.”
Adapun Ita saat dimintai konfirmasi membantah tudingan bahwa dirinya dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dipanggil oleh penyidik komisi antirasuah di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah. Bekas Wakil Wali Kota Semarang itu juga menepis tudingan bahwa dia mengarahkan jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung kubu Prabowo-Gibran. “Saya tidak tahu,” ucap Ita, kemarin.
Ketua KPK Nawawi Pamolango, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan juru bicara KPK, Ali Fikri, belum menjawab pesan konfirmasi yang dikirim Tempo melalui nomor telepon WhatsApp-nya. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan tidak mengetahui ihwal adanya operasi penyelidikan perkara di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, mengatakan akan mencari informasi untuk memvalidasi kebenaran informasi tersebut. “Nanti saya tanyakan ke penyelidik,” ujar Alex.
Dugaan pengerahan aparat untuk menekan pejabat di daerah juga menjalar hingga ke desa. Seorang kepala desa, yang awalnya mendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud, mengatakan sejumlah kepala desa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, didatangi aparat penegak hukum di setiap kecamatan. Para kepala desa diminta untuk mengerahkan dukungan bagi kubu Prabowo-Gibran.
Seorang petugas mengangkat kotak suara logistik Pemilu 2024 di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Jawa Tengah, 31 Januari 2024. ANTARA/Makna Zaezar
Kepala desa di Jepara ini mengatakan aparat penegak hukum meminta para kepala desa mengarahkan warganya untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024 ini. Imbalannya, para kepala desa diberikan bahan kebutuhan pokok, sedangkan warga yang memilih pasangan Prabowo-Gibran akan diberi amplop berisi uang Rp 10 ribu. Menurut kepala desa itu, aparat penegak hukum itu menargetkan kemenangan Prabowo-Gibran di atas 50 persen per tempat pemungutan suara (TPS). Di Kecamatan Mayong terdapat 18 desa. “Kalau menolak, kami diancam akan diproses hukum dan pengucuran dana desa diaudit,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, Tempo belum mendapatkan konfirmasi. Kepala Polres Jepara Ajun Komisaris Besar Wahyu Nugroho Setyawan saat dihubungi belum menjawab pesan upaya konfirmasi Tempo ihwal dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk memenangkan Prabowo-Gibran di desa-desa di Jepara. Hingga semalam, pesan tersebut hanya menunjukkan notifikasi terkirim.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, belum menjawab konfirmasi Tempo soal ini. Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno; direktur juru bicara TKN, Viva Yoga Mauladi; dan juru bicara TKN, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, juga belum memberikan jawaban atas pesan konfirmasi yang dikirim Tempo ke masing-masing nomor telepon aplikasi perpesanan WhatsApp. Wakil Ketua TKN lainnya, Afriansyah Noor, hanya membaca pesan konfirmasi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Direktur Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa bersikap proaktif menyelidiki dugaan intimidasi yang menyasar pejabat daerah dan kepala desa di Jawa Tengah. Dia mengatakan tim hukum TPN selalu siap memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada para kepala desa dan pejabat daerah yang menjadi korban intimidasi aparat. “Jangan takut, silakan laporkan kepada kami apabila ada kriminalisasi,” ujar Ronny.
Mantan kuasa hukum Bhayangkara Dua Richard Eliezer ini mengatakan akan memberikan sosialisasi hukum bagi para pejabat daerah dan kepala desa perihal penanganan kasus korupsi. Dia menjelaskan, penentuan ada-tidaknya kasus korupsi harus didasari audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP serta penyelidikan Inspektorat sebelum aparat hukum melakukan pemeriksaan. “Saya imbau untuk tidak takut terhadap intimidasi dan kriminalisasi ini,” ujar Ronny.
ANDI ADAM FATURAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA | JAMAL AN-NASHR (SEMARANG)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
