Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa forum Brasil, Rusia, India, China, and South Afrika atau BRICS tak bertolak belakang dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Senin, 2 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, itu juga disampaikan oleh pihak OECD. Masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," kata Sugiono dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak awal bekerja menjadi Menteri Luar Negeri, kata Sugiono, dia telah menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Keinginan tersebut dia sampaikan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS di Rusia pada Oktober lalu.
"Kami hadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus dari presiden untuk menyampaikan keinginan indonesia bergabung dengan BRICS, sebagai sebuah upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung di dalam BRICS dan menjadi bridge builder," kata dia.
Selain itu, juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dia menjelaskan, BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Sebelum bergabung dengan BRICS, kata Sugiono, Indonesia sudah melakukan proses aksesi sebagai negara OECD.
"Yang perlu juga kami sampaikan di sini kunjungan Sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk tetap bergabung dengan OECD," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan keputusan Indonesia bergabung ke OECD dan BRICS untuk memainkan peran dalam perdamaian dan stabilitas global. Hal ini mengingat dinamika dunia kini semakin memicu konflik terbuka. Sebagaimana yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah, sehingga dapat berdampak ke negara masing-masing.
“Komitmen kami bergabung ke OECD dan BRICS adalah perwujudan upaya-upaya mengambil peran demi dunia yang lebih kondusif,” kata Arrmanatha dalam acara '12th US-Indonesia Investment Summit' di Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024 seperti dikutip Antara.
Proses aksesi Indonesia ke OECD dimulai usai peta jalan proses aksesi disetujui Dewan OECD pada 29 Maret 2024, sementara Indonesia baru menyatakan minat bergabung ke BRICS dalam KTT BRICS Plus pada 24 Oktober 2024.
Menurut Arrmanatha, gejolak ekonomi yang disebabkan sanksi ekonomi, tarif yang terlampau tinggi, serta terganggunya rantai pasokan global dan perubahan iklim, turut menjadi penghalang atas upaya bersama mencapai pertumbuhan global yang kuat. Melalui OECD dan BRICS maupun organisasi lainnya, kata dia, Indonesia akan terus memperjuangkan reformasi multilateral melalui penguatan arsitektur perdamaian dan keamanan global, arsitektur dan infrastruktur keuangan dunia, serta arsitektur perdagangan.
Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
