Momen

Tuntutan Terdakwa Korupsi Pembangkit

TERDAKWA kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Timas Ginting, dituntut tiga tahun penjara. Pejabat Direktorat Pengembangan Kawasan ini dinilai terbukti melakukan korupsi dalam proyek senilai Rp 8,9 miliar.

"Terdakwa dengan kewenangan yang dimiliki telah menguntungkan orang lain," ujar Guntur Ferry, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis pekan lalu. Timas juga dikenai denda Rp 100 juta atau hukuman pengganti selama enam bulan kurungan.

Kasus ini bermula dari proses tender proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tender diikuti­ delapan perusahaan. Salah satunya PT Alfindo Nuratama. Tapi di tengah proses, menurut jaksa, terdakwa Timas mengintervensi Sigit Mustofa Nurudin selaku Ketua Panitia Pengadaan. Timas, selaku pejabat pembuat komitmen, meminta panitia pengadaan memilih PT Alfindo sebagai pemenang tender. Tindakan ini melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KPK Geledah Ruang Badan Anggaran

KOMISI Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang pimpinan dan sekretariat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah ini terkait dengan dugaan korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyidik juga menggeledah ruangan Wa Ode Nurhayati, anggota Badan Anggaran yang sudah jadi tersangka

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penggeledahan dilakukan karena diduga masih ada petunjuk dan alat bukti dalam kasus tersebut. "Kami menduga masih ada jejak dan petunjuk terkait Wa Ode," katanya.

Wa Ode Nurhayati sebelumnya melaporkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pimpinan Badan Anggaran kepada KPK. Wa Ode melaporkan empat pemimpin Badan Anggaran, yaitu Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly Dondo Kambey, dan Mirwan Amir.

Berkas Nunun Masuk Pengadilan

BERKAS Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Miranda Goeltom, masuk ke tahap penuntutan. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., mengatakan penuntutan dilakukan setelah Nunun meneken berkas penyerahan tahap kedua (P21), Kamis pekan lalu.

Menurut Johan, penyidik memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyerahkan berkas itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, hakim akan memulai masa persidangan.

Nunun mengaku siap menjalani persidangan. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2011. Istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Adang Daradjatun ini diduga kuat berperan menyebarkan 480 lembar cek pelawat bernilai Rp 24 miliar kepada puluhan anggota Dewan periode 1999-2004.

Kakak Nazaruddin Langgar Etika

KETUA Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Prakosa menilai anggota Komisi Hukum DPR, M. Nasir, melanggar etika jika benar mengun­jungi Muhammad Nazaruddin di Rumah Tahanan Cipinang di luar ketentuan. "Dia menggunakan kekuasaan untuk masuk ke Cipinang," kata Prakosa Jumat pekan lalu.

Menurut dia, penyalahgunaan wewenang seperti itu merupakan pelanggaran etika anggota DPR. "Silakan adukan kepada kami," ujar Prakosa.

Peristiwa Nasir bertemu dengan terdakwa kasus suap Wisma Atlet itu diungkap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Dia bersama tim inspeksinya datang ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, dan memergoki Nasir pada Rabu malam pekan lalu. 

Menurut dia, kunjungan Nasir, yang ditemani dua pengacara, yaitu Djufri Taufik dan Arief Rachman, itu menyalahi waktu kunjungan. Pertemuan itu pun lebih dari 30 menit, waktu maksimal yang ditentukan untuk sebuah kunjungan. "Ada keganjilan dalam pertemuan itu," kata Denny.