Momen

Seleksi Hakim Tindak Pidana Korupsi
Dari 400 pendaftar hanya 4 orang yang terpilih

PANITIA seleksi mengalami kesulitan dalam mencari hakim khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Suhadi, wakil ketua panitia, dari 400 pendaftar, hanya empat orang yang terpilih. "Kami sengaja mengetatkan seleksi agar hakim yang terpilih benar-benar berkualitas," katanya.

Dalam sejarah perekrutan hakim Tipikor, lulusan angkatan tahun ini adalah yang terendah. Mahkamah Agung sudah tiga kali merekrut hakim Tipikor. Pada angkatan pertama lulus 6 orang, angkatan kedua lulus 82 orang, dan angkatan ketiga lulus 84 orang. Tahun ini calon yang lulus ujian tertulis sebanyak 89 orang.

Suhadi mengatakan banyak pendaftar yang gugur dalam ujian tertulis karena panitia menyodorkan contoh kasus dan meminta mereka membuat putusan. Walhasil, "Banyak yang kelabakan ketika diminta mengambil putusan," katanya. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, menilai keputusan tersebut tepat.l

Tenggelamnya Kapal Bahuga

KEPOLISIAN Daerah Lampung menahan kapten kapal tanker Norgas Cathinka, Ernesto Lat, karena dituduh bertanggung jawab atas insiden tabrakan dengan feri Bahuga Jaya. Menurut Direktur Polisi Air Polda Lampung Komisaris Besar Edison, Ernesto bersama dua anak buahnya, Su Jib Hing dan Christian Briyan, diperiksa intensif untuk mengetahui penyebab tabrakan.

Feri Bahuga Jaya, yang melayani pelayaran Bakauheni-Merak, tertabrak tanker Norgas Cathinka pada Rabu pekan lalu. Delapan penumpang Bahuga Jaya meninggal dan belasan lainnya luka-luka. Bahuga Jaya dalam manifes dinyatakan mengangkut 219 penumpang. Sebagian penumpang masih dalam pencarian.

Penyelidikan penyebab tabrakan sedang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Ketua KNKT Tatang Kurniadi mengatakan tim sedang melakukan investigasi.

Pengajar sistem perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning, memperkirakan pemicu tabrakan adalah buruknya sistem radio komunikasi pada kapal. Sebab, lebih dari 90 persen kapal laut domestik di Indonesia tidak memiliki sistem radio komunikasi yang baik.

Penyelidikan Kepala Daerah Bermasalah

PROSES hukum bagi kepala daerah bermasalah tidak akan rumit lagi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dua ayat yang dibatalkan adalah ayat 1 dan 2. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa dilakukan tanpa persetujuan presiden.

Anggota majelis hakim Mahkamah, Akil Mochtar, menjelaskan, pasal yang dibatalkan itu dinilai menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Soalnya, presiden diberi waktu 60 hari untuk memberi persetujuan. Selama periode itu, kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa melakukan upaya penghapusan jejak. "Atau penghilangan alat bukti tindak kejahatan," katanya.

Sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch; dosen Universitas Andalas, Feri Amsari; serta dosen Universitas Gadjah Mada, Teten Masduki dan Zainal Arifin Mochtar, mengajukan uji materi terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Perkara Budi Mulya ke KPK

KEJAKSAAN Agung sudah menyerahkan kasus dugaan gratifikasi deputi gubernur nonaktif Bank Indonesia, Budi Mulya, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pihak KPK mengatakan akan mensupervisi soal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek," ujar Jaksa Agung Basrief Arief.

Menurut Basrief, Kejaksaan menyimpulkan dugaan pemberian uang Rp 1 miliar dari Robert Tantular kepada Budi Mulya berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan untuk Bank Century, milik Robert. Pemberian dana ke Century bermula ketika bank itu mengalami kesulitan likuiditas pada Oktober 2008.

Bank Indonesia awalnya menetapkan persyaratan rasio kecukupan modal sebesar 10 persen untuk bank yang ingin mendapatkan fasilitas pinjaman. Pada saat itu Bank Century hanya memiliki rasio 2 persen. Untuk meloloskan pinjaman Bank Century, Budi mengubah kebijakan rasio kecukupan modal tersebut. Dengan aturan baru itu, Century tetap tak bisa memenuhi persyaratan tersebut. "Tapi pinjaman tetap diberikan kepada Bank Century," kata Basrief.

Budi dalam berbagai kesempatan menegaskan, pemberian fasilitas pendanaan itu bukan keputusannya pribadi, melainkan keputusan dewan gubernur.