Momen

Mobil Jaguar Putri Gubernur Sumatera Utara Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu menyita mobil Jaguar milik putri Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Mobil itu diduga dibeli dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat pada 2004. Karena diduga melakukan penyimpangan anggaran saat menjadi Bupati Langkat, Syamsul telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak April lalu.

”Surat penyitaan sudah dikirim sejak dulu,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Priharsa Nugraha. Mobil itu disita setelah putri Gubernur, Beby Ardiana, diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi yang melibatkan ayahnya. Penyidik menemukan bahwa ada aliran dana Rp 600 juta dari kas anggaran daerah ke perusahaan penjual mobil Jaguar warna perak metalik itu.

Ditemui di Medan, Syamsul Arifin menolak tuduhan KPK. ”Mobil itu dibeli anak saya dari uangnya sendiri,” katanya. Dia memastikan mobil Jaguar itu tidak dibeli dalam kondisi baru, dan pembayarannya pun diangsur. ”Tak ada hubungannya dengan kasus saya.”

Pembunuh Jurnalis Sun TV Ditangkap

Kepolisian Daerah Maluku pada Kamis pekan lalu menangkap dan menahan tiga tersangka pelaku pembunuhan Ridwan Salamun, jurnalis Sun TV—anak usaha Media Nusantara Citra—yang tewas di Tual, Maluku, pertengahan Agustus lalu.

Ketiga tersangka adalah warga yang terlibat perang antara Kampung Baru dan Kampung Banda Ely. Mereka Ibrahim Raharusun, Hasan Tamnge, dan Fandy Borut. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Totoy Herawan Indra memastikan polisi tidak akan berhenti menyidik kasus ini. ”Pendalaman akan terus dilakukan,” katanya.

Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku Komisaris Besar Jhonny Siahaan memastikan berkas ketiga tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual pekan ini. ”Ancaman hukuman maksimal untuk mereka adalah 15 tahun penjara,” katanya.

Alif Kuncoro Dituntut 2,5 Tahun

Terdakwa penyuap polisi, Alif Kuncoro, dituntut hukuman dua setengah tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dalam persidangan lanjutan makelar kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. Alif dituduh menyogok penyidik kasus Gayus Tambunan, Komisaris (Pol) Arafat Enanie, dengan sebuah motor Harley-Davidson senilai Rp 400 juta.

Jaksa Teguh Wardoyo menilai Alif terbukti melakukan penyuapan, agar dia bebas dari jeratan kasus pidana.

Alif Kuncoro dan adiknya, Imam Cahyo Maliki, adalah mata rantai penting dari rekayasa kasus pajak yang ditangani Gayus Tambunan. Kedua pengusaha ini berperan sebagai konsultan pajak yang ”mencarikan klien” untuk Gayus.

DPR Terbelah Soal Gedung Baru

Meluasnya tekanan publik membuat sejumlah fraksi di lembaga yudikatif menarik dukungan atas rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta. Mereka yang menolak adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

”Kami minta pembangunannya ditunda, supaya bisa dikaji ulang,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, akhir pekan lalu. Sementara hasil kajian menunjukkan rendahnya dukungan anggota Dewan, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo minta pembangunan gedung 26 lantai senilai Rp 1,6 triliun ini dibatalkan saja.

Meski dipuji, sikap baru lima fraksi itu menuai kecaman dari kolega sesama anggota DPR. Arwani Thomafi, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memastikan semua fraksi sudah menyetujui rencana pembangunan ini. ”Dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga DPR, yang dihadiri semua fraksi, tidak ada yang menolak,” katanya. ”Silakan cek risalah rapatnya.”

Tingkat Kepuasan Publik pada Yudhoyono Turun

Menjelang satu tahun memerintah kedua kalinya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono terus menurun. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi mengatakan, dari riset terbaru diketahui bahwa penurunan itu berkaitan dengan persepsi buruk publik tentang kondisi keamanan dan ketertiban nasional, proses penegakan hukum, dan kondisi ekonomi. ”Trennya terus menurun,” kata Dodi, Kamis pekan lalu.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Yudhoyono mencapai titik tertinggi sebesar 85 persen pada Juli 2009. Angka itu menurun jadi 75 persen pada November 2009, dan turun lagi menjadi 65 persen pada Maret 2010. Yang menarik, LSI menemukan bahwa masyarakat yang tingkat pendidikannya baik cenderung kritis kepada kinerja Presiden.

Sedangkan kinerja Boediono, menurut Dodi, hasilnya fluktuatif. Masyarakat menilai positif kinerja Wakil Presiden pada awal 2010, tapi merosot dua bulan kemudian. Agustus ini, persepsi publik kembali membaik sampai angka 53 persen.

Buol Rusuh, Empat Polisi Diperiksa

Insiden bentrok massa versus polisi di Kota Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Selasa pekan lalu berbuntut panjang. Sedikitnya empat polisi kini diperiksa karena diduga terlibat kerusuhan itu. Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani turun tangan memimpin tim investigasi dan menemui warga di Buol.

”Kalau ada kesalahan teknis di lapangan, akan diambil tindakan tegas,” kata Kadiv Humas Polri Brigadir Jenderal Iskandar Hasan, Rabu pekan lalu. Kerusuhan dua hari di Buol menewaskan tujuh warga setempat. Penyerbuan warga ke kantor polisi dipicu kabar ada tahanan yang tewas dianiaya aparat. ”Semua akan kami dalami dan tidak akan ditutupi,” kata Iskandar.

Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Amin Saleh menambahkan penyelidikan atas kerusuhan Buol dibagi tiga: dugaan seputar kematian tahanan yang memicu amuk massa, kematian tujuh korban di tengah kerusuhan, dan penembakan yang dilakukan polisi. ”Semua saksi dari pihak polisi diperiksa di Polda Sulawesi Tengah,” katanya.

Sejumlah Ormas Terancam Dibekukan

Sebuah keputusan penting tercetus dalam rapat pemerintah dengan Komisi Pemerintahan, Komisi Hukum, dan Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin pekan lalu. Dalam rapat dicapai kata sepakat tentang perlunya tindakan tegas atas organisasi massa yang sering menggunakan kekerasan di ranah publik. ”Organisasi yang menggunakan simbol agama untuk melakukan kekerasan perlu ditertibkan,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bahkan mengusulkan agar organisasi massa macam itu dibekukan saja. Menurut dia, dalam catatan polisi organisasi massa seperti Front Pembela Islam, Forum Betawi Rempug, dan Barisan Pemuda Betawi, telah melakukan sedikitnya 100 tindak kekerasan sejak 2007 sampai sekarang.

Upaya pembekuan, kata Bambang, terganjal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Karena itu, dia mengusulkan undang-undang itu perlu direvisi. ”Seharusnya ormas yang telah berulang kali melakukan tindakan anarkistik bisa dibekukan,” katanya.