Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengatakan pihak Istana, terkhusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum ada mengundang para mahasiswa kembali usai aksi demo Indonesia Gelap pada pekan lalu. Prasetyo belum ada menghubungi BEM SI lagi terkait tuntutan yang sebelumnya mereka suarakan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sejauh ini belum ada tanggapan dari Mensesneg," kata Herianto ketika dihubungi oleh Tempo via aplikasi perpesanan pada Senin, 25 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor:Para Perempuan Penggerak Aksi Massa 'Indonesia Gelap'
Herianto menyebutkan, dirinya bersama mahasiswa lainnya juga telah melakukan konsolidasi kembali sebagai langkah selanjutnya. Hal ini menyusul tidak adanya jawaban dari Prasetyo terkait tuntutan yang disampaikan oleh mereka tempo hari.
"Kami kemarin malam sudah konsolidasi buat membahas langkah-langkah selanjutnya sembari mengawal hal tersebut (jawaban dari Mensesneg)," kata Herianto.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi menemui mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025. Pada kesempatan itu, ia menandatangani draf tuntutan mahasiswa sebagai bentuk negara menerima dan akan mempelajari tuntutan yang diajukan.
Prasetyo menyatakan akan meminta perwakilan dari setiap organisasi untuk mengadakan audiensi. Setelahnya, barulah pemerintah akan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan mahasiswa.
Berikut adalah poin-poin tuntutan yang ditandatangani oleh Mensesneg:
1. Kaji ulang inpres No. 1 Tahun 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran program makan gizi gratis.
4. Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI.
6. Desak presiden mengeluarkan perpu perampasan aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam Presiden Prabowo.
Novali Panji Nugroho ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
