Nomor Satu Buat Pak Harto

JUTAAN orang Indnesia kelak tidak akan merasa "lengkap" kalau tidak membekali dirinya dengan sepotong kartu merah jambu: kartu anggota Golkar. Januari 1984 ini, pendaftaran anggota buat orgamisasi ini akan dimulai. Pendaftaran itu merupakan pendataan resmi yang pertama .kali bagi Golkar. "Selama ini, datanya berserakan dan tidak ada sistem yang menyatu kata Sarwono Kusumaatmadja, sekretaris jenderal DPP Golkar. Diharapkannya, dengan pendaftaran secara nasional ini, sejak 1984 Golkar akan menjadi organisasi yang lebih rapi "Di samping merupakan keharusan menurut undang-undang, pendaftaran ini juga merupakan amanat kongres," kata Sarwono. Musyawarah Nasional (Munas) III Golkar di Jakarta, Oktober lalu, antara lain memang memutuskan berlakunya stelsel aktif dalam keanggotaan Golkar. Dalam pidato tatkala membuka Munas, Presiden Soeharto antara lain mengingatkan supaya dilaksanakan Undang-undang Parpol dan Golkar, yang antara lain mewajibkan organisasi politik melakukan pendaftaran anggota. Rupanya, organisasi politik terbesar ini bergerak cepat dan tidak tanggung-tanggung. Begitu Munas selesai, formulir pendaftaran angota segera dicetak. Model formulir dan kartu anggota dikirim ke daerah. Data anggota Golkar yang diperkirakan bisa mencapai jutaan ini nantinya akan dicatat dengan komputer. "Untuk menladl organisasl yang modern Golkar tidak boleh mengabaikan perangkat yang modern dalam sistem dan sarana," ujar Sarwono. Yang pertama kali didaftar adalah para tokoh Golkar dan aktivis yang ada di Jakarta. Inl merupakan semacam pendaftaran kembali. Untuk sementara, pendaftaran diawali di Jakarta, dan kemudian baru daerah tingkat I. Iainnya. Mula-mula, para tokoh itu akan didaftarkan berdasar daerah asal mereka, dan dicatat dalam buku. Buku-buku ini kemudian dikembalikan ke daerah masing-masing. Di sini baru dimulai pendaftaran lanjut. Dengan sistem ini tiap-tiap daerah memilki wewenang sendirl untuk memberi nomor anggota. Tiap daerah dan wilayah akan memiliki kode sendiri. "Mungkin Pak Harto akan mendapatkan nomor satu di daerah Jakarta Pusat, sedangkan Pak Dharmono nomor satu di Jakarta Selatan," tutur Sarwono. Pendaftaran tidak dibebani biaya. Besar iuran Rp 100 per bulan. "Itu minimum. Jika mau memberi lebih, ya, diterima," kata Sarwono. Akan ada dua macam kartu: untuk anggota dan calon anggota. Calon anggota meliputi mereka yang dianggap aktivis Gol kar yang baru, yang harus melewati minimalmasa satu tahun sebelum bisa diterima sebagai anggota penuh. Syarat keanggotaan: takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia 17 tahun, bisa membaca dan menulis, serta sanggup mengikuti doktrin, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Golkar. Dan satu lagi: harus pernah menglkuti penataran P 4. Beberapa daerah tampaknya sudah siap melakukan pendaftaran. DPD Golkar Jawa Timur, misalnya, kini sedang memberikan penerangan ke cabang-cabang mengenai prosedur pencatatan anggota. Menurut ketua DPD Golkar Jawa Timur, Moh. Said, anggota bisa didaftar di DPD Tingkat II melalul perorangan yang mencatatkan diri, atau melalul pimpinan orgamsasi massa, seperti Korpri, Kosgoro, dan MKGR. Cara lain: melalui komisaris di desa dan kecamatan. Bagi perusahaan yang karyawannya ingin menjadi anggota, pendaftaran bisa dilakukan lewat pimpman perusahaan. Said optimistis, jumlah anggota yang terdaftar di Jawa Timur minimal akan sama dengan jumlah suara yang diraih Golkar dalam Pemilu 1982 yang lalu: 8,6 juta. "Kalau pembinaan baik jumlah itu bisa bertambah mendekati sepuiuh juta," katanya. Di Jawa Timur, sekalipun pendaftaran belum usai, Moh. Said sudah menerima pesanan nomor. Misalnya, Nomor I sudah dipesan Gubernur Wahono. Nomor 2: bekas gubernur Moh. Noer. Nomor 3: Nyonya Wahono. Di daerah lain, nomor urut kecil ternyata-memang disediakan untuk pejabat tertinggi di daerah. Menurut R.H. Soerjono, sekretaris DPD Golkar Yogyakarta, pendaftaran anggota di wilayahnya akan dimulai pertengahan Januari ini dan kartu Nomor 1 akan diberikan kepada Pakualam VIII sebagai ketua Dewan Penasihat Golkar Yogyakarta. Keanggotaan Golkar rupanya terbuka luas. "Kami terbuka bagi bekas anggota parpol," kata Soerjono. Namun, mereka akan diperhatikan secara khusus. "Kami harus tetap waspada terhadap mereka. Jangan sampai terjadi seperti lakon Sumantri Ngenger dalam pewayangan: orang yang menampung malah secara perlahan-lahan didepak," ujar Soerjono. Partai Demokrasi Indonesia, ternyata, sudah lama mengadakan pendaftaran anggota. "Sudah sejak 1973, setelah Kongres I PDI," kata sekretaris jenderal PDI Sabam Sirait. Tiap orang yang ingin menjadi anggota harus mendaptarkan diri di DPD Tingkat II daerah tempat tinggalnya. Jika diterima, ia akan mendapat kartu anggota, yang dikeluarkan DPP dan ditandatangani pengurus daerah dan pusat. Sabam mengakui, administrasi pendataan anggota PDI "belum beres benar". Karena itu, ia merencanakan mengadakan pendaftaran ulang. Cuma, waktunya belum dipastikan. Belum ada kewajiban membayar iuran bagi anggota PDI. "Kami serahkan hal ini pada kebijaksanaan DPD masing-masing dalam konperensi daerah," kata Sabam. Buat Partai Persatuan Pembangunan, pendaftaran anggota masih merupakan rencana yang belum pasti. "Paling cepat setelah Munas," kata Ali Tamin, wakil sekretaris jenderal PPP. Selama ini, di PPP hanya pimpinan pusat, wilayah, cabang, dan anggota komisaris yang punya kartu anggota.