Pdi bukan kalah. tapi akan habis ?

MEROSOTKAH PDI? Kesan pertama, ya. Menurut angka Lembaga Pemilihan dan Umum sampai akhir pekan lalu, partai ini cuma mendapat 8,7% dari jumlah suara yang masuk, sementara dua kontestan lain berada di atas 20% (Golkar: 62,1%, PPP: 29,2%). Sementara itu. di daerah seperti Nusa Tenggara Timur, misalnya, tampak penurunan presentase suara yang menyolok dibanding dengan dua pemilu sebelumnya. Juga di Maluku dan Sulawesi Utara. Namun para tokoh PDI, seperti misalnya dikatakan TAM Simatupang dari DPP PDI pekan lalu dalam diskusi dengan TEMPO, tidak setuju untuk memakai kata "kemerosotan". Bahkan ketua Umum PMKRI Chris Siner Key Timu - seraya mengatakan bahwa dia bukan anggota PDI. dan menyatakan beberapa kritiknya kepada PDI - menegaskan bahwa "sebenarnya PDI justru menang, kemenangan moril". Baginya kemenangan Golkar justru kemenangan dalam tanda kutip. Dengan fasilitas macam-macam dengan mengerahkan hampir semua menteri dan pejabat daerah, kata Chris, presentase suara Golkar malah kurang dibanding pemilu 1971. Sementara itu, BN Marbun, sarjana lulusan Jerman yang ikut berkampanye buat PDI di Sumatera Utara, PDI baru bisa dibilan merosot nanti kalau meman turun angkanya dalam pemilu 1982. Jika lebih teliti memperhatikan grafik presentase suara PDI di daerah basis partai-partai terkuatnya (lihat: Grafik, hal. 6) memang "kemerosotan" itu tak terjadi benar. Bahkan di Bali meskipun di situ ada "penggarapan" hebat dari Golkar dan aparat pemerintah daerah, ada kenaikan sedikit dibanding pemilu 1971. Juga di Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Anehnya, ada beberapa daerah Lampung dan Irian Jaya misalnya justru tak ada kampanye PDI, malah suara yang didapat bertambah. Menurut kalangan PDI, di daerah di mana tak ada atau sangat sedikit PDI kampanye, dianggap sepi oleh Golkar, "hingga tak ada tekanan-tekanan". Itulah sebabnya DPP PDI lantas mengambil kebijaksanaan melaksanakan kampanye dengan cara getok-tular, bisik-bisik dari rumah ke rumah. Jauh sebelum saat kampanye sudah "kami perhitungkan akan adanya penyalahgunaan kekuasaan", kata TAM Simatupang. "Karena itu kami menghindari kampanye terbuka dan lebih cenderung kampanye secara getok tular, seperti di Jawa Barat. Hasilnya Jawa Barat naik 200%". Sebaliknya dengan Jawa Tengah dan Bali. Mula-mula getok-tular. Setelah merasa kuat, lantas kampanye terbuka. "Akibatnya tekanan-tekanan pun menjadi-jadi", tambahnya. Padahal, PDI "belum siap mengnadapi pemilu" seperti diakui oleh drs. Suryadi, bekas ketua umum GMNI. "Selain belum mampu mengemukakan identitasnya, soal-soal intern akibat dari fusi juga belum selesai", kata Suryadi pula. Lebih dari itu di pinggiran Jakarta PDI dianggap sebagai "partai Kristen". Anggapan seperti itu juga terdapat di daerah lain. Di Kalimantan Timur tak sedikit orang-orang PNI (beragama Islam) yang tak begitu berkenan melihat daftar calon PDI yang banyak pendetanya. Sementara itu masyarakat Sumatera Barat menganggap PDI identik dengan kristen dan Tionghoa. Parkindo punya basis di Mentawai, sedang Katolik berakar di kalangan Tionghoa. Kalangan bekas partai yang berfusi sendiri pun tampaknya ragu-ragu menghadapi PDI. Misalnya Virga Belan bekas tokoh LKN yang juga suka bicara politik. Baginya, PDI "tidak punya pedoman politik yang jelas, hingga massa pun tidak tegas menghadapi pemilu", katanya. Bekas tokoh katolik. Lo SH Ginting, bahkan menyatakan, "dari segi idiil saya tidak yakin akan program PDI, karena tidak jelas". Karnarajasa, putera bekas tokoh PNI Ali Sastroamidjojo almarhum bahkan menyebut "PDI tak punya guts (nyali)". Mungkin itu sebabnya selain ada tokoh seperti Lo Ginting yang menusuk Ka'bah dan Banteng ("untuk memperbaiki keseimbangan politik"), banyak pula kaum nasionalis yang justru memilih PPP lantaran ingin memberikan anti government vote. Tapi sebab serius juga lantaran tiadanya dana. "Selain dana dari pemerintah sebanyak Rp 175 juta, kami tak minta bantuan sepeser pun. Bantuan itu dibagi rata, setiap DPD Rp 1 juta, dan masing-masing Rp 300.000 untuk 280 cabang", kata TAM Simatupang, ketua DPP PDI. Meskipun ada tokoh-tokoh uang dalam PDI seperti TD Pardede. Hasyim Ning atau ir. Siswono atau Guntur, toh partai ini masih juga kesulitan uang. Menumt sementara kalangan PDI, para tokoh bisnis itu tak nenyumbang sepeserpun. "Untunglah ada bantuan spontan dari simpatisan", tambah Simatupang. AP Batubara dan DPD Jakarta menambahkan simpatisan Jakarta Pusat ada yang mencetak tanda gambar dengan biaya sendiri. Bahkan ketika kampanye di Lapangan Banteng, beberapa grup anak-anak muda dengan tulus menyumbang atraksi musik: Kolintang Vocal grup Irian Jaya, juga Elsipigo dari UKI dan artis Mien Sondakh. "Sampai detik ini malah saya tak tahu siapa yang menyumbang 35 truk untuk mengerahkan massa", tambah Batubara. Dan Suryadi mencatat beberapa sumbangan spontan yang lain. Di Yogya beberapa anggota PDI membuat sepanduk sendiri bahkan menyewa truk. Di Jawa Tengah pula Suryadi terharu campur prihatin. "Ada aktivis PDI yang menjual gelang, kalung dan cincin untuk membiayai kampanye. Padahal orangtuanya calon dari Golkar", ujarnya. Ada juga cerita dari Sala. Di sana banyak para pemuda menerima sumbangan kaus oblong putih bertanda-gambar kontestan lain. "Lalu pemuda-pemuda PDI mencelup puluhan kaos itu dengan warna hitam dan jadilah kaos PDI". Kesulitan PDI lain ialah adanya tekanan-tekanan. DPP PDI mencatat, sampai saat ini sudah 3 orang PDI yang meninggal, masing-masing di Bali, di Sulawesi Utara, dan seorang di Semarang. "Di Cilacap malah ada yang ditembak tapi tidak meninggal", kata Suryadi. Di Jawa Tengah, cerita Suryadi, ada eks tapol G30S/PKI yang dihukum 6 tahun memimpin penyerangan terhadap PDI, dengan mengerahkan truk dan bis. "Mereka mengenakan jaket resmi salah satu kontestan. Eks tapol itu namanya Kisromi, anak ketua CDB PKI Jateng, Pego Pranowo", kata Suryadi. "Saya sendiri yang menulis laporan ke Koramil", tambahnya. Di Brebes, Tegal, Pekalongan, katanya, juga banyak recidivis yang"sengaja" dipakai untuk mengacau massa PDI. Di NTT, selain ada "pemaksaan-pemaksaan" pada tanggal 1 Mei malam, di sana di setiap TPS dikabarkan ada 10 orang "buta bikinan". Mereka ini, disuruh pura-pura buta, hingga ada alasan menuntunnya ke bilik suara, lantas dicobloskan tanda gambar tertentu (lihal box). Juga PDI pernah disebut sebagai partai yang tidak sah. "Bahkan di Maluku PDI dianggap sebagai RMS, di NTT sebagai PKI, di Irian dituduh OPM", kata TAM Simatupang. Kabarnya rnalah ada ketua DPRD dan bupati di NTT yang mengatakan begitu. "Di Bali, secara terbuka, malah ada bupati yang bicara diam bekas massa PKI: 'saudara-sadara dulu dibunuh oleh PNI, sekarang saatnya membalas'. Atau mengatakan bahwa memilih PDI akan bernasib sama dengan PKI", tutur Suryadi. Kasus-kasus seperti itu sudah dilaporkan. "Tapi, belum diapa-apakan", tambah Suryadi kesal. Dari hasil peninjauannya ke daerah-daerah, akhirnya Suryadi berpendapat: "Saya lantas berfikir, pemilu 1977 lebih kasar dari pada tahun 1971. "Tahun 1971 dulu, tak ada warga PDI yang meninggal", katanya. "Saya lantas berfikir apa pemilu memang mutlak perlu diselengarakan, kalau korbannya begitu besar, katanya. Biaya pemilu yang Rp 60 milyar, itu tidak banyak terutama dibanding dengan kerugian mental yang kita derita, katanya. Maksudnya, berubahnya pandangan rakyat terhadap penguasa, penegak hukum, ABRI. Sikap Suryadi niscaya cukup keras. Meskipun selama masa kampanye dan sesudahnya banyak orang menilai PDI tak cukup keras melancarkan protes. Mengapa? "Soalnya PDI ingin menjadi partai yang bermoral", jawab Batubara. "Kami memprotes, sejalan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bahwa sang petugas tidak menjalankan undang-undang, biarlah menjadi catatan sejarah bahwa pemerintah orde baru belum mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan", tambahnya. Menurut kalangan DPP PDI, mereka sebenarnya cukup keras, "cuma sayang tak ada korang-koran yang memuat", seperti kata TAM Simatupang. PDI memang tak punya organ resmi seperti halnya Pelita bagi PPP. Oleh TAM Simatupang, sikap PDI dibuktikan dengan adanya delegasi yang membacakan sikap PDI di depan Presiden. "Dan salah satu sikap yang menjadi keputusan DPP ialah: kalau ada kecurangan, PDI akan menyatakan bahwa pemilu tidak sah", kata Simatupang. Betapapun, orang-orang PDI optimis melihat masa depan. Apalagi, dalam masa kampanye, tidak sedikit anak muda yang tampil. "Di Jawa Barat dan Jawa Tengah banyak anak muda yang memimpin kampanye. Bahkan di Bogor dan Purwakarta ada anak ABRI yang membantu PDI, hingga orangtuanya dipanggil Kodim", kata TAM. "Dan PDI membuka diri untuk generasi muda", kata AP Batubara. "Beberapa sesepuh PDI juga bersikap demikian. Artinya mereka percaya pada kami yang muda-muda ini memimpin partai", tambahnya. Batubara benar. Sesepuh PDI seperti Wilopo menyatakan, "soal PDI kini urusannya yang muda-muda". Dan Frans Seda, bekas ketua umum Partai Katolik, senada dengan Wilopo. "Yang menggembirakan ialah entusiasme kaum muda dalam PDI. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh Golkar", katanya. Sementara Parulian Silalahi, yang bertugas di bidang pengkaderan menyebut, kini sudah 3.000 kader dipersiapkan, Usep punya rencana mencetak kader di setiap cabang. "Kemudian pimpinan cabang berkongres untuk menentukan pimpinan partai, hingga terpilih pimpinan yang dipercaya dan diterima semua anggota", katanya. Kapan kongres itu, "belum tahu. Itu mahal sekali biayanya", jawab Sanusi Hardjadinata, sang Ketua Umum. Bisakah optimisme itu menunjang PDI melangkah ke depan? Masalah yang seharusnya secara serius diperhitungkan terlebih dahulu adalah kenyataan lain yang sejak terbentuknya PDI sebagai fusi 5 parpol sampai hari ini belum juga diselesaikan. Meski tidak resmi menjadi orang PDI, tapi bekas tokoh PNI seperti Roeslan Abdulgani dari luar melihat ketidak-kompakan dalam tubuh PDI. "Partai-partai yang berfusi masih terpengaruh oleh masa lampau masing-masing. PNI misalnya, friksi antara PNI Ali dengan PNI Osa-Usep masih saja berlangsung", katanya. Dalam hal kepemimpinan pun, belum terseleksi. "Tapi PDI masih muda, terlalu pagi untuk menilainya", tambahnya. Dari luar, ketidak-kompakan itu juga jelas tampak. Misalnya dalam soal pencalonan Presiden. Achmad Sukarmawidjaja, ketua DPD-PDI dari unsur IPKI pernah menyatakan bahwa PDI sudah sepakat kembali memilih Soeharto sebagai Presiden. Tapi menurut TAM Simatupang, soal itu masih terlalu pagi untuk dibicarakan sebab MPR belum dilantik. "Dan DPP-PDI secara resmi belum menyatakan soal itu. Membicarakannya dalam rapat pun belum", tambah Simatupang. Di lain pihak, Usep berusaha meyakinkan, bahwa partainya sudah"lebur jadi satu, bukan hanya fisik tapi juga mental". Kelima parpol itu, katanya, harus patuh pada anggaran dasar PDI yang memuat identitas PDI. "Mereka tidak boleh lagi berpegangan pada yang dulu-dulu", katanya. Tapi bahwa ada konflik di dalam, tak bisa ditutup-tutupi, meskipun seperti kata Sanusi konflik yang berarti, tak ada. "Hanya perbedaan pendapat", katanya. Konflik itu timbul, mungkin juga sebab tidak tertampungnya semua bekas pimpinan partai dalam DPP PDI seperti sinyalemen Muhiddin Nasution dari Murba. Salah seorang ketua DPP PDI itu menyebutkan, hanya 29 orang yang duduk dalam DPP. "Yang lain, karena tak mengikuti perkembangan, sering membuat hal-hal yang mempengaruhi aparat partai", katanya. Meskipun kesepakatan berfusi sejak kongres I antara lain mencari titik-titik pertemuan dan tidak lagi menganut ideologi lama masing-masing partai, toh nyatanya kelima partai itu belum betul-betul lebur. Di Jawa Tengah misalnya orang menganggap tanda gambar PDI identik dengan banteng PNI. "Dalam pengumpulan dana pun, tercermin kegagalan fusi itu. Orang Katolik tidak memberikan dananya langsung kepada PDI melainkan kepada bekas Partai Katolik", kata Lo Ginting. Kemelut dalam tubuh DPP itu, bagi Frans Seda berporos pada konflik yang belum terselesaikan di kalangas bekas pimpinan PNI. "Menurut saya, harus ada tindakan tegas dalam PNI. Jangan coba-coba merangkul semua. Pakai saja Sanusi dan singkirkan yang lain. hingga bersih dari kecurigaan adanya A-Su", katanya. Konflik PNI Ali-Surachman dan PNI Osa-Usep tampaknya memang masih berlangsung, meskipun secara formil, seperti cerita AP Batubara. persoalan itu dianggap sudah selesai sejak Kongres Bandung. Tapi friksi-friksi memang tak mudah dihindarkan. "Dan biasanya dipakai sebagai alasan memukul lawan dalam rangka rivalitas", kata Suryadi. "Seperti yang terjadi di Purwakarta 4 calon PDI dalam DPRD dicoret meski sebelumnya mereka juga anggota DPRD, dengan tuduhan bekas PNI A-Su". Tampaknya sulit membayangkan kedua golongan dalam PNI itu bisa kembali rujuk. Apalagi banyak di antara PNI A-Su yang lebih kerasan berlindung dibawah Beringin. Seperti Mochtar (bekas Gubernur Jawa Tengah) dan Jusuf Merrukh di Jakarta yang berkampanye untuk Golkar, tentu agak menggoncangkan. Pekan lalu DPD PDI Jakarta telah memecat Jusuf dan kawan-kawannya. "Pak Mochtar saya kenal kader Pak Ali yang tak pernah menyimpang. Jadi saya tak tahu apakah hal itu gejala lokal atau memang ada fikiran untuk menghapus PDI sama sekali. Kalau Jusuf Merrukh, dia memang biasa begitu", kata Karnarajasa. Ketidak-kompakan dalam tubuh DPP PDI mungkin akan terus berlarut selama konflik dalam unsur PNI belum teratasi penuh. Selain masalah PNI, ketidak kompakan itu tampaknya bisa dilihat dari beberapa kemungkinan. Salah satu di antaranya ialah unsur Katolik dan Protestan yang barangkali merasa lebih 'dekat' dengan Golkar dari pada dengan PDI. "Apalagi banyak cendekiawan Katolik yang duduk di CSIS dan jadi tokoh Golkar dalam DPR", kata Lo Ginting. CSIS (Centre for Strategic and International Studies) adalah lembaga studi yang dikenal dekat dengan Golkar. Toh kenyataan di NTT, basis Katolik itu, setidaknya sedikit membantah dugaan tersebut. Menurut Chris Siner Key Timu, selama masa kampanye di Flores banyak calon imam pakai jaket PDI ke gereja. Dan di kabupaten Manggarai malah ada mobil pastur yang ditempeli tanda-gambar PDI. Ini bukan suatu pemihakan politik. tapi sikap moral: membela yang paling lemah. Dan di Jakarta, tampaknya 'kantong-kantong' Protestan tetap bertahan. Tapi masalan pokok bagi PDI seka rang ialah bagaimana melangkahkan kaki selanjutnya. Seperti halnya proses fusi dalam PPP, fusi PDI pun selain diciptakan iklimnya dari atas, dari bawah sendiri memang sudah ada kesadaran penyederhanaan kepartaian - satu hal yang oleh Wilopo SH dirindukan sejak 1955, ketika pemilu I diikuti oleh begitu banyak partai. Tapi melihat kehidupan kepartaian sekarang, Wilopo agak kecewa. "Saya tidak mengenal kehidupan kepartaian sekarang. Sekarang ahli tidak begitu bebas. Pembinaan iklim kepartaian yang seharusnya dibina terus-menerus, sekarang ini kelihatannya hanya dipusatkan pada pemilu saja", katanya. Dan meskipun ia juga melihat bahwa pemerintah cukup memberi kesempatan kehidupan berkembangnya partai politik. "Tapi partai mesti punya cabang sampai desa. Kepada Presiden, DPA pernah mengusulkan hal itu. Tapi ada sebuah TAP MPR yang secara tersirat menolak kehadiran partai di desa", kata ketua DPA itu. Cita-cita orang seperti TAM Simatupang, ialah meneruskan perombakan struktur politik. "Selain penyederhanaan partai memang perlu, sistim kepartaian yang kita inginkan ialah yang otonom dan terbuka", katanya. Dan dengan tidak ingin bersandar pada ikatan primordial serta daya pikat pimpinan, PDI ingin jadi partai kader dan partai massa - yang berpegangan bersama pada satu program. Lo Ginting malah berharap PDI bisa menjadi seperti Partai Liberal di Inggeris, yang punya 'dapur' di mana konsepsi politik digodog oleh para ahli. Atau seperti Partai Sosial Demokrat di Jerman Barat. Di pihak lain adalah pendapat Karnarajasa. "Sifat PDI itu 'kiri tengan' dan tak banyak beda dengan Golkar". Bagi Karnarajasa, PDI belum "merupakan satu alternatif". Maka Karnarajasa menyarankan agar PDI tegas-tegas meminjam jalan sosialisme. "Dengan begitu orang-orang yang lebih condong pada prinsip liberalisme-kapitalisme lebih baik memilih Golkar, hingga spektrum politik jadi jelas. Sebab kalau kekuatan lowongan yang pernah diisi oleh kekuatan kiri di Indonesia tidak lekas terisi. dikhawatirkan aku diisi oleh kaum komunis", katanya. Dalam pada itu partai ini mehadapi dilema yang cukup berat, apalagi sebagai partai. Ia bertekad melaksanakan kontrol yang efektif meskipun sistim 'demokrasi pancasila' tidak mengenai oposisi. Sementara itu ia juga ingin pula duduk dalam lembaga eksekutif, meskipun dalam sistim kabinet presidensiil akomodasi itu tergantung pada Presiden. Tentang ikut sertanya PDI dalam eksekutif, menurut TAM Simatupang, "sebab pemerintahan yang kuat adillah yang didukung oleh seluruh rakyat". Tapi dalam kesempatan lain, sekjen DPP-PDI Sabam Sirait kepada TEMPO pernah dengan tegas menyatakan "lebih baik tidak ikut dalam eksekutif, sebab lebih sedikit tanggungjawab kita". Ini sesuai dengan tokoh muda PPP Ridwan Saidi. Tapi alasan Sabam antara lain, keadaan yang kritis dalam masa 5 tahun mendatang. Pokoknya, "mundur dari eksekutif, giat dalam legislatif". Namun yang pertama perlu dijawab ialah: dasar perjuangan apa yang akan dipegang PDI? Dalam hal ini, Suryadi, Simatupang maupun AP Batubara bersetuju untuk membawa PDI sebagai partai yang memperjuangkan keadilan sosial, perataan pendapatan, masalah hak-hak warga negara. "Termasuk di dalamnya misalnya perlunya tanah untuk rakyat", kata Batubara. Dan apabila memang begitu pori yang akan digarap oleh PDI, tak usah dicemakan adanya polarisasi Islam dan non-Islam, sehubungan dengan kemungkinan semakin diperhitungkannya PPP sebagai kekuatan sosial politik setelah pemilu ]977. (TEMPO, 14 Mei). Dalam hal ini Suryadi melihat dua kemungkinan pada PPP. Ada kemungkinan bahwa tema keagamaan yang dilancarkan PPP hanyalah sebagai satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghadapi tekanan. "Kalau memang benar demikian maka kewajiban pemerintah untuk mengurangi atau sama sekali menghilangkan tekanan-tekanan itu. Hingga dengan demikian PPP bisa diajak bicara", katanya. Kemungkinan kedua, PPP memang dengan sadar sebagai partai yang lebih menekankan perjuangan keagamaan, satu hal yang sebenarnya merupakan langkah mundur dari cita-cita perombakan struktur politik. "Kalau demikian halnya, tentu PDI tak bisa bekerjasama dengan PPP. Sebab sejak masa kampanye PDI sudah menampilkan tema-tema yang murni rasionil", kata Suryadi. "Tapi dalam hal kemungkinan kerjasama itu bukanlah merupakan apriori bagi PDI. Barangkali PDI akan bisa kerjasama menurut kebutuhan. Dan demikian pula dengan Golkar", tambahnya. Nampaknya peranan PDI di DPR kelak bisa jadi "gadis rebutan". Tapi yang belum diketahui ialah apakah di tengah massa ia bisa jadi wahana yang hidup dengan gerak-gesit - dari bawah. Bila tidak, ia akan habis. Tendensi mengecil itu toh sudah nampak, bila dilihat prosentase suara yang memilihnya dibandingkan dengan suara masuk yang sah (lihat grafik hal. 7). Siapa tahu PDI akan berakhir hanya sebagai "partai satelit", yang mengekor kekuatan lain yang lebih kuat.