Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menjelaskan ihwal posisi partainya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Deddy mengatakan, PDIP bakal terus menjadi pengawas dan penyeimbang kekuasaan ihwal bagaimana pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan pro-rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami akan terus menyampaikan pikiran-pikiran kritis dan koreksi untuk perbaikan pemerintahan," kata Deddy kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengingatkan, di waktu mendatang pemerintahan Presiden Prabowo akan banyak menghadapi tantangan-tantangan, baik dalam skala dinamika nasional, maupun skala global.
Maka dari itu, ia melanjutkan, PDIP memberikan waktu kepada pemerintahan Prabowo dan koalisi pendukungnya untuk terus melakukan konsolidasi, khususnya dalam penataan birokrasi, sinergisitas kementerian dan lembaga, serta pengelolaan pemerintahan.
"Kebijakan publik, fiskal, strategi dan prioritas pembangunan harus dipertajam selama satu tahun ini," ujar dia.
Sebelumnya, Juru bicara PDIP Guntur Romli menjelaskan ihwal posisi partainya di era pemerintahan Presiden Prabowo, terutama mengenai ide membentuk koalisi permanen.
Ia mengatakan, ide membentuk koalisi permanen adalah ajakan yang disampaikan Prabowo kepada partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), bukan kepada PDIP.
"Kami bukan anggota KIM," kata Guntur kepada Tempo, Rabu, 19 Februari 2025.
Kendati begitu, Guntur mengatakan, PDIP tidak mempermasalahkan ide pembentukan koalisi permanen tersebut. Ia menyebut, PDIP akan lebih berfokus menjaga demokrasi dalam pemerintahan saat ini.
Menjaga demokrasi yang dimaksud, menurut dia, adalah dengan tetap memposisikan diri di luar pemerintahan. Guntur menyebut, posisi PDIP saat ini merupakan amanat Rapat Kerja Nasional V partai.
"Kami menjadi penyeimbang, pengawas kekuasaan, dan tetap menjalankan fungsi check and balances," ujarnya.
Adapun, ide untuk membentuk koalisi permanen ini diutarakan Prabowo di hadapan Ketua Umum partai yang tergabung di KIM dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor pada Sabtu lalu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan ide membentuk koalisi permanen ditujukan untuk memperkuat persatuan.
"Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata dia.
PKB, menurut Muhaimin, juga menyambut baik ide tersebut. Ia menilai ide membentuk koalisi permanen penting diwujudkan untuk menjaga stabilitas politik di kemudian hari.
"Agar tidak ada gejolak apa pun sampai minimal lima tahun yang akan datang," kata dia.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berpendapat pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menggaggu proses pengawasan pemerintah.
Muzani berpendapat proses check and balance tidak harus melalui partai politik.
“Ya memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda,” kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.
Foto 
