Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan penahanan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan masalah yang menimpa partai. Hal itu melandasi Ketua Uum Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar kadernya menunda keberangkatan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tentulah penahanan seorang sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik," kata Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Selasa, 25 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, kata Basarah, di saat bersamaan PDIP merasa Kementerian Dalam Negeri belum memberikan detail informasi mengenai pelaksanaan retret. Menurut dia, hal itu wajar karena ini merupakan momen pertama pelaksanaan retret serentak.
"Pada saat kegiatan retret itu akan dilaksanakan, memang kami belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa dan bagaimana kegiatan retret dari kepala daerah yang baru terpilih itu," ujar Basarah.
Menurut Basarah, kepala daerah merupakan bagian dari elite partai sehingga PDIP perlu berkonsolidasi dengan mereka di situasi krisis. Sehingga, kata Basarah, Megawati mengeluarkan instruksi agar kadernya menunda keberangkatan ke Magelang.
Terkini, Megawati meminta kepala daerah yang belum ke Magelang agar tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Menurut Basarah, Megawati ingin kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing.
"Megawati Soekarnoputri, meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau 'turba' dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat," kata Basarah.
Menurut Basarah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.5/628/SJ, tertanggal 11 Februari 2025, akan ada retret kepala daerah gelombang kedua. Sehingga, kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir saat ini bisa mengikuti pada pelaksanaan berikutnya.
Adapun saat ini, hampir seluruh kepala daerah dari PDIP telah bergabung dalam retret kepala daerah, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 97 kepala daerah dari PDIP dan hingga Senin kemarin, sudah ada 84 yang hadir.
Pilihan Editor: 4 Cara Melindungi Data Pribadi bagi Penyandang Disabilitas
Foto 
