Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggelar rapat membahas antisipasi dan kebijakan mengenai pendatang baru yang acapkali membanjiri wilayah Jakarta setelah Lebaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, rapat tersebut akan dilakukan pada Selasa, 4 Maret 2025 esok hari. Namun, ia belum menyebutkan akan seperti apa kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov Jakarta nantinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Apa akan ada cek KTP? Belum dirumuskan. Yang jelas, di bawah kepemimpinan saya Jakarta terbuka, ramah, tapi tetap tegas," kata Pramono di Balaikota Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.
Menurut Pramono, potensi banjirnya pendatang ke Jakarta usai Lebaran 1446 Hijriah nanti masih amat besar terjadi. Sebab, Jakarta masih menjadi daerah dengan daya tarik yang tinggi untuk mengadu nasib.
Karena itu, kata dia, dalam rapat esok hari Pemprov Jakarta akan berbenah agar para pendatang yang ingin bekerja di Jakarta memahami realita yang harus dijalankan nantinya.
"Jakarta tidak menutup diri, tapi akan bernenah supaya mereka yang datang ke Jakarta juga sadar jika bekerja di Jakarta itu bukan hal yang mudah," ujarnya.
Peningkatan urbanisasi menjadi persoalan tahunan yang kerap dihadapi Pemprov Jakarta usai Lebaran. Kebanyakan pendatang itu ingin mencoba peruntungan hidup di Jakarta dengan ikut bersama keluarganya yang mudik.
Tahun lalu dan sebelumnya, Pemprov Jakarta acapkali mengimbau agar warga Jakarta yang merayakan libur Lebaran di kampung halamannya tak mengajak dan membawa sanak saudara, kerabat ataupun keluarga lainnya saat kembali ke Jakarta.
Sekretaris Daerah Jakarta saat itu Joko Agus Setyono mengatakan, masyarakat perantau yang datang ke Jakarta berisiko mengalami berbagai kesulitan jika tidak memiliki kemampuan dan persiapan kerja yang memadai.
Ia mengimbau agar masyarakat tak mudah tergoda pernyataan semata mengenai kondisi dan mudahnya mencari pekerjaan di Jakarta. Joko mengingatkan, saat ini perekonomian sudah cukup merata, sehingga tidak harus menjadikan Jakarta sebagai tolak ukur untuk mengadu nasib.
"Pertimbangan risiko yang akan mereka hadapi seperti kesulitan memenuhi persyaratan administrasi pendudukan, akses terhadap pekerjaan, serta menemukan tempat tinggal yang layak dan tetap," ujar Joko di kawasan Monas, 4 April 2024.
Foto 
