Pendekatan Baru Akhiri Konflik Berkepanjangan di Papua

Eliaser menyatakan warga Nduga mengalami krisis perumahan akibat konflik. Ia pun berharap negara hadir untuk membangun perumahan rakyat sebanyak 2.000 unit sebagai kompensasi pembebasan Mehrtens dan wujud kehadiran negara di Nduga. “Saya minta tolong kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo agar masyarakat Nduga diberi perumahan rakyat. Rumah mereka sudah rusak,” ujarnya.

Dialog dengan kelompok Egianus juga terbuka lebar. Eliaser mengatakan Egianus bersedia berdialog dengan pemerintah. Menurut dia, dialog merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi konflik tak berkesudahan di tanah Papua. Ia menyebutkan pembebasan Mehrtens dengan cara dialog menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik di Papua. 

“Daripada kita ribut, daripada kita banyak korban antara kombatan dan kombatan. Korban terlalu banyak,” ucapnya. 

Phillip Mehrtens akhirnya bebas dan menginjakkan kaki di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 21 September 2024. Ia disandera oleh kelompok TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogeya selama 20 bulan.

Pada 7 Februari 2023, Mehrtens baru saja mendaratkan pesawat Susi Air dengan kode registrasi PK-BVY. Pesawat itu terbang dari Bandar Udara Mozes Kilangin di Kabupaten Mimika menuju lapangan terbang di Distrik Paro, Kabupaten Nduga. Nduga saat itu dikuasai oleh Egianus yang merupakan Panglima Komando Daerah Pertahanan III Ndugama-Derakma. Egianus dan anak buahnya kemudian menyandera Mehrtens dan membawanya ke hutan belantara.

Pasukan gabungan TNI dan Polri melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Mehrtens, dari melakukan lobi hingga melancarkan operasi militer. Bahkan Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani mengatakan pasukan gabungan memperluas jangkauan pencarian hingga ke Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah.

Pasukan gabungan kesulitan karena Egianus kerap berpindah tempat. Tim gabungan juga pernah terlibat kontak tembak dengan TPNPB-OPM yang memakan korban jiwa di kedua kubu. Bukan hanya kombatan, warga sipil juga tewas akibat konflik bersenjata tersebut. Walhasil, banyak warga Nduga yang akhirnya mengungsi untuk menghindar dari pertempuran.

Panglima TNI saat itu, Laksamana Yudo Margono, menyatakan Papua berstatus siaga tempur setelah dua bulan operasi pembebasan. Deklarasi ini membuat baku tembak makin sering terjadi. Operasi pembebasan berjalan buntu. Pada awal 2024, Satgas Damai Cartenz dan berbagai pihak mengintensifkan pendekatan persuasif terhadap TPNPB dan kelompok Egianus.

Pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, saat konferensi pers pembebasannya dari penyanderaan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Yohanis Kapiyau Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, 21 September 2024. ANTARA/Marcell

Pendekatan persuasif ini melibatkan tokoh adat, salah satunya mantan penjabat Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Pendekatan persuasif membuahkan hasil. Kelompok Egianus bersedia menyerahkan Mehrtens kepada Edison di Yuguru, Nduga. Mehrtens kemudian diterbangkan dari Yuguru dengan helikopter dan diserahkan kepada Satgas Damai Cartenz.

Penarikan pasukan TNI dari Nduga setelah Mehrtens bebas tampaknya masih jauh dari harapan Eliaser. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan aparat gabungan TNI dan Polri di Papua, terutama di Nduga, masih dibutuhkan untuk membantu pemerintah meningkatkan pembangunan dan perekonomian.

Hariyanto menyatakan TNI dan Polri akan tetap di sana untuk menjaga keamanan dari ancaman OPM. Sebab, kata dia, OPM membuat hidup warga Nduga tidak normal karena gangguan dan intimidasi. Menurut dia, OPM selalu memutarbalikkan fakta agar aparat keamanan pergi dari Nduga. Selain itu, kehadiran aparat keamanan dibutuhkan untuk menjaga kontestasi pemilihan kepala daerah.

“Tidak ada penambahan ataupun pengurangan pasukan di wilayah tersebut, mengingat pesta rakyat pilkada serentak akan dilaksanakan,” katanya kepada Tempo, Selasa, 24 September 2024.

Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua Frits B. Ramandey mengatakan pemerintah Indonesia semestinya berkaca pada pembebasan Phillip Mehrtens. Menurut dia, pendekatan militer dengan mobilisasi pasukan yang masif justru memperburuk kondisi, alih-alih menyelesaikan masalah.

“Jadi pendekatan yang soft, humanis, dan dialogis itu tepat untuk menyelesaikan masalah di Papua,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 September 2024.

Frits mencontohkan bagaimana pendekatan militer tidak berhasil menyelesaikan konflik di Papua sejak dulu. Misalnya, kata dia, pemerintahan Orde Baru telah mencoba pendekatan militer dengan membuat 41 sandi operasi di Papua. Namun, ia melanjutkan, pendekatan militer yang diterapkan Orde Baru justru menimbulkan kebencian sehingga melahirkan faksi TPNPB. 

“TPNPB kan sebenarnya lahir dari sebuah ingatan penderitaan dan dendam,” ucapnya.

Pemerintah juga harus segera memulihkan warga sipil Papua yang terkena dampak operasi pembebasan Mehrtens. Frits meminta pemerintah membujuk pengungsi kembali ke kampung mereka di Nduga. Caranya dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama bersama pemerintah di semua tingkatan.

“Masyarakat juga harus diberi pendekatan psikologis, yakni dengan mendatangi dan mendengarkan keluhan mereka,” tuturnya.

Frits mengatakan salah satu upaya yang harus dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah membentuk tim khusus. Tim ini harus terdiri atas orang-orang yang bisa diterima semua kelompok di Papua, dari tokoh gereja, tokoh adat, aktivis HAM, hingga perwakilan pemerintah. 

Tim ini harus bisa bekerja dan menyampaikan laporan langsung kepada Prabowo. Frits mengatakan tim ini bertugas membangun kepercayaan masyarakat Papua dengan mengakomodasi masukan mereka. Kerja tim ini harus membangun kepercayaan untuk mempersiapkan dialog kemanusiaan.

“Jadi penyelesaian konflik di Papua sekarang membutuhkan suatu tim untuk bekerja membantu Prabowo secara silence dan mempersiapkan dialog kemanusiaan,” ujarnya.

Sejumlah personel melakukan penjagaan di kantor KPUD Tolikara sebagai antisipasi atas terbakarnya kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan, 14 Agustus 2024. polri.go.id

Pegiat HAM Amiruddin Al-Rahab mengatakan pemerintahan Prabowo harus segera memulihkan kondisi sosial warga Nduga lebih dulu setelah pembebasan Phillip Mehrtens. Langkah awalnya bisa dilakukan dengan memulangkan warga yang mengungsi akibat operasi militer pembebasan Mehrtens.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2017-2022 ini menuturkan pemerintah juga harus menyokong logistik warga Nduga dalam beberapa bulan. Sebab, kata dia, sumber pangan dan ladang mereka hancur akibat operasi militer.

“Kalau pulang kampung tanpa dukungan logistik dan bahan makanan, mereka tidak bisa bertahan,” ucapnya kepada Tempo, Selasa, 24 September 2024.

Amiruddin menyarankan pemerintah tidak terlalu berfokus pada masalah OPM. Menurut dia, hal yang paling utama adalah memastikan fungsi pemerintah dan semua layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, bisa berjalan dengan baik.

“Kalau masyarakat sudah tenang, hal-hal lain baru bisa dijalankan,” ujarnya.

Amiruddin mengatakan pemerintahan Prabowo mesti menyelesaikan masalah sosial Papua lebih dulu, barulah kemudian beralih ke penyelesaian politik, yakni isu separatisme. Setali tiga uang dengan Frits, ia menyebutkan Prabowo bisa membentuk tim khusus yang bisa mendekati semua kelompok politik di Papua.

“Kalau berbicara soal Papua, teman-teman di Jakarta seragam cara pandangnya. Cara pandang orang-orang kan tidak pernah seragam,” tuturnya. “Makanya saya bilang kelompok-kelompok politik inilah yang kita ajak bicara. Kita tanya lagi maunya seperti apa.”