Pengerukan rp 7 milyar

DIRJEN Perhubungan Laut Haryono Nimpuno dua tahun lalu membantah desas-desus seakan-akan pengerukan sungai Mahakam dilakukan Robin Dradging Group Singapura tidak berhasil. "Sas-sus itu sengaja ditiupkan dari luar negeri oleh konkurennya kontraktor", ujarnya waktu itu. Ia pun tetap optimis bahwa pengerukan itu akan selesai tepat pada waktunya. Kapan? Meskipun waktu yang ditentukan itu kini sudah lewat satu tahun, ternyata belum selesai juga. Masih 1,5 juta m3 lagi lumpur yang harus dihardik dari sungai ahakam. Proyek pengerukan itu sendiri memang garapan yang besar sebesar biayanya yang US$ 17 juta alias lebih kurang Rp 7.055.000. 000. Dan di saat-saat terakhirnya justru mengalami keseretan. Konon kontraktor yang juga menggarap order Pertamina itu kesulitan uang. "Tagihannya kepada Pertamina yang Rp 150 milyar masih belum dibayar", bisik seorang staf Dirjen Perla kepada TEMPO buhn lalu. Menurut rencana, setelah dasar sungai sepanjang 38 Km itu dikeruk lumpurnya, Mahakam akan mempunyai kedalaman 7 meter pada saat air surut. Dengan demikian, kapal yang berbobot 6.000 dwt dapat mondar-mandir di Mahakam selama 24 jam tanpa terganggu kandas. Hasilnya pun sudah terbayang jelas: pemuatan logs yang selama ini dilakukan di kawasan pantai bisa dilakukan di sungai Mahakam. Karena hasil yang menggiurkan itu paling banyak akan dinikmati para eksportir kayu, dana pengerukanpun diambil dari sana. Yakni para eksportir diwajibkan membayar royalties tambahan sebesar US$ 1,5/m3. Hitung-hitung besar juga hasil royalties tambahan yang uangnya diblokir oleh Dirjen Kehutanan itu. Penggunaannya di samping untuk pengerukan Mahakam juga buat pembiayaan proyek pemukiman kembali (resettlement) penduduk di pedalaman Kalimantan, dengan izin Presiden langsung. Sulit Diperkirakan Kembali ke soal pengerukan tadi, kini memang telah selesai 85% dan menurut rencana akhir Juli nanti sudah rampung. Tetapi dengan selesainya pengerukan itu ternyata masih belum bisa diharapkan sungai Mahakam mempunyai kedalaman 7 meter. "Masih diperlukan mengeruk lumpur 3 juta m3 lagi", ujar ir J. Manusama, Kasub- ditpeng Diperla kepada koresponden TEMPO di Samarinda. Kalau untuk mengeruk 1 m3 lumpur diperlukan biaya Rp 400, maka berarti masih diperlukan biaya tambahan Rp 1 milyar lebih. "Akan kita usahakan", ujar Gubernur Kaltim HA Wahab Syahranie. "Sebab kita semua sudah sependapat dan lagi kesulitan itu memang akibat keadaan alam" sambung Wahab. Mengapa target kedalaman yang 7 meter itu tidak dimintakan pertanggungan jawab kepada pemborong? "Pemborong tidak berkewajiban mempertanggung jawabkan target kedalaman Sesuai dengan kontrak, pemborong hanya diwajibkan mengeruk lumpur sebanyak 11,5 juta m3 dari dasar Mahakam" tutur Haribowo yang juga menyertai Dirjen Perla ke Samarinda 11 Maret lalu. "Dengan dikeruknya 11,5 juta m3 lumpur itu sebenarnya diharapkan kedalaman sungai Mahakam sudah mencapai 7 meter. Tapi nyatanya belum" tambahnya. Apa ada kekeliruan? "Soal lumpur ini memang sulit diperkirakan", jawabnya. Kesulitan itu, menurut J. Manusama disebabkan "sifat-sifat penyesuaian dasar sungai sebagai akihat pengerukan itu sendiri seperti pelongsoran (resrttling) dari natural slope dan never- bed". Mudahnya: karena bagian tengahnya dikeruk, lantas lereng di kiri-kanan sungai longsor ke tengah, ke tempat yang sudah dikeruk tadi. Karena itu "diperlukan biaya pemeliharaan tiap tahun" ujar Manusama. Berapa? "Sekitar 2 - 3 juta m3 lumpur yang harus selalu dikeruk", katanya. Itu berarti menelan biaya sekitar Rp 1 milyar pula per tahun.