Belum aqil balig

SEMPROTAN Gubernur Sulawesi Tengah AM Tambunan pada para Bupatinya (TEMPO 6 Maret 1976), akhirya menggema juga di DPRD Sulteng akhir Maret lampau. Gema tersebut memenuhi ruang Dewan Perwakilan itu tatkala ke-4 fraksinya menyetujui seutuhnya RAPBD 1976/1977 Sulteng yang menjanjikan anggaran hampir Rp 8 milyar. Sebab meski ke-4 fraksi DPRD itu sepakat meluluskan Gubernur Tambunan dengan RAPBD-nya, tak berarti mereka mufakat membiarkan Tambunan menjalankan pemerintahannya dikitari kepincangan-kepincangan. Menurut Husni Alatas, Pembantu TEMPO di Palu ke-30 anggota yang hadir (seluruh anggota jumlahnya 40 orang), sepakat "menuntut eksekutif agar melakukan pengawasan atau kontrol ketat terhadap kemungkinan kebocoran dalam pelaksanaan pembmgunan". "Dengan ulang periksa yang intensif, Insya Allah apa yang disinyalir sendiri Gubernur Tambunan dapat dihindari", ujar AC Nurdin dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan lebih tajam lagi, Arief Sandagang, juru bicara fraksi Karya Pembangunan: "mudahnya timbul kebocoran atau pun deviasi segala kebijaksanaan eksekutif, sumbernya dari kealpaan, daya jangkau pengawasan, sikap mental pelaksana di samping keterbatasan dana". Lalu Arief Sandagang pun berseru: "Pengawasan supaya diperketat. Lebih-lebih pada proyek yang mendapat biaya cukup besar". Sedang S. Sormin dari fraksi ABRI meski mengakui ada kepesatan dalam pembangunn di sana, toh ia menuntut, "penyempurnaan yang lebih giat dalam pengawasan dan penggunaan dana, baik penerimaan atau pengeluaran". Pusat Maklum Tentu saja suara-suara itu perlu didengungkan. Sebab toh para yang terhormat itu tak bisa terus-terusan dibisingkan gunjingan-gunjingan khalayak ramai di sana. Ada yang mengeluhkan jalan-jalan dan jembatan yang baru selesai tapi tiba-tiba hancur luluh. Padahal melahap biaya cukup besar. Atau di beberapa kabupaten, pembangunan dinyatakan selesai, namun bab mutu membikin orang menggerutu. Sampai sampai para yang terhormat anggota Komisi V DPR dari Jakarta yang bertandang ke sana, tak mampu menahan celaannya. Bahwa pembangunan yang sempat dilihat mereka ada yang tak memenuhi selera kwalitas. Bahkan ke-6 anggota DPR dari Jakarta pimpinan Harsono RM dari Karya Pembangunan itu menilai, "Sulteng termasuk katagori propinsi yang belum 'aqil balig', kurang sehat dan cacingan pula. Kami sangat prihatin", ujar Harsono RM blak-blakan vang mengaku penilaiannya itu setelah membandingkannya dengan 26 propinsi lainnya. "Kami sengaja datang untuk melihat kemungkinan membantu daerah ini". Penilaian Harsono RM dan para sejawatnya itu, tentu saja sampai ke kuping Tambunam "Kemajuan cukup memadai", tukas Tambunan yang lagi repot merias propinsinya buat menyambut HUT ke-12-nya, 13 April kemarin. Sebelumnya, katanya, Sulteng cuma "propinsi desa" yang tak punya apa-apa. Kini hubungan ke seluruh kabupaten sudah terbuka. Lalu administrasi dan keuangan, termasuk disiplin anggaran. maju dan dapat pujian pusat. Juga Tambunan menyodorkan bukti-bukti berupa hasil pembangunan sejak Pelita I sampai tahun II Pelita II. Yang rata-rata dapat diselesaikan 80% lebih. Dengan dana pembangunan yang trus meningkat pula. Misalnya Pelita II tahun ke II kemarin, Rp 10,5 milyar. Bukti-bukti tersebut mungkin tak sempat diteliti Harsono RM. Sementara Soekasa Ishak BRE, Penjabat Kepala DPU menangkis kritik terhadap kurangnya pengawasan pembangunan yang jadi kewajibannya. "Sulit", tukas Soekasa sengit. "Orang tidak mengerti bahwa struktur tanah di sini sebenarnya suka longsor dan erosi. Sebab itu semua jalan dan jembatan dapat runtuh sewaktu-waktu". Situasi seperti itu, katanya, "sudah dimaklumi oleh Pusat sendiri". Jadi Pusat juga rupanya sudah faham bahwa jembatan maupun jalan yang dibangun sewaktu-waktu runtuh. Begitukah?