Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah menjadi salah satu proyek ambisius yang diusung oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Langkah ini sontak menjadi sorotan publik, sebab mengenai alasan dan persiapan yang diperlukan untuk mencapai itu semua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keputusan ini melanjutkan visi besar yang pertama kali dirancang oleh Joko Widodo atau Jokowi, yang memulai inisiatif pemindahan ibu kota sebagai solusi atas berbagai permasalahan Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan ancaman kenaikan permukaan air laut. Dengan persiapan intensif yang dimulai sejak awal 2025, era baru pemerintahan di IKN kini semakin mendekati kenyataan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Warisan Jokowi dan Progres Pembangunan di IKN
Gagasan mengenai pemindahan ibu kota telah mulai dicanangkan pada era pemerintahan Jokowi. Meskipun memiliki banyak kendala, termasuk pandemi Covid-19 hingga pendanaan yang menjadi kendala terbesar. Untuk memastikan IKN dapat digunakan sebagai ibu kota baru, sejumlah persiapan telah diatur dalam pemerintahan Prabowo.
Progres terkait pembangunan IKN juga disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan menghadap Presiden Prabowo Subianto.
“Saya laporkan progres saat ini, tidak hanya fisik tapi yang lainnya juga. Tidak hanya APBN tapi juga program-program KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan investasi yang sedang berjalan di IKN sampai sekarang,” kata Basuki setibanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025.
Dilain sisi, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Sumadilaga menyampaikan otorita IKN akan segera pindah ke ibu kota baru sebab pembangunan kantornya saat ini telah hampir rampung. Ini menunjukkan progress pembangunan yang ada di IKN.
“Februari ini kami akan mulai di sana. Insyaallah,” kata Danis saat ditemui di Auditorium Kementerian PU pada Senin, 20 Februari 2025.
Lebih lanjut, Danis menyampaikan gedung-gedung perkantoran di IKN sudah siap untuk ditempati, termasuk termasuk Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko)—kecuali Kemenko 2 karena pembangunannya dimulai belakangan. “Rusun (ASN) juga makin siap. Mungkin sekitar Maret atau April, 47 (tower rusun ASN) sudah siap,” ujarnya. Danis juga mengklaim IKN sudah memiliki fungsi perkotaan. Ia berujar, sudah ada tenant kopi, rumah makan, hingga rumah sakit.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi menegaskan komitmen Prabowo untuk tetap melanjutkan pembangunan di IKN. Dedek mengatakan pihaknya nanti akan masih melakukan kunjungan ke IKN pada akhir Desember 2025 untuk melihat kelanjutan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut.
“Saya tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi (Joko Widodo),” kata Dedek di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 18 Januari 2025 yang dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Dedek mengatakan terkait permasalahan dana pembangunan IKN, saat ini investor asing dan dalam negeri sudah melihat keseriusan dalam pembangunan IKN dan penanaman modal untuk IKN terus berjalan. Ia juga menampik bahwa proyek strategis nasional (PSN) yang ada di era Joko Widodo telah dihapus sejak kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, saat ini yang lebih ditekankan adalah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang terdiri atas delapan prioritas.
Perkiraan Perubahan Arah Pembangunan Infrastruktur Indonesia
Adanya warisan Jokowi mengenai IKN dan PSN, diperkirakan pembangunan infrastruktur Indonesia akan berubah arah. Dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan infrastruktur saat ini tidak menjadi primadona pemerintahan. Alhasil, tren pembangunan infrastruktur ke depan akan berbeda daripada saat masa Jokowi.
“Pembangunan infrastruktur kelihatannya diarahkan pada persoalan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, makan bergizi, atau dalam konteks bagaimana infrastruktur memberi kontribusi besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Yayat kepada Tempo, Jumat, 17 Januari 2025. Terlebih, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Kendati demikian, dalam pidato acara Musyawarah Nasional Kendati demikian, saat berpidato dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Kamis, 16 Januari 2025, Kepala Negara mengatakan tidak akan menghentikan proyek-proyek infrastruktur negara.
Namun, hanya saja Prabowo ingin memberi peran lebih besar kepada swasta untuk membangun jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Menurutnya, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam proyek infrastruktur.
Riri Rahayu dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
